Pontianak (Suara Kalbar) – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji menerima kunjungan kerja Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani di Kantor Gubernur Kalbar Jalan A.Yani, Pontianak, Jumat (14/4/2023).
“Hari ini saya menerima Kepala BP2MI Bapak Benny Rhamdani, tadi kita membahas situasi Kalbar terkini, dan rencananya Provinsi Kalbar akan menjadi tuan rumah dalam agenda Rapat Tingkat Nasional oleh BP2MI,” ungkap Gubernur.
Dirinya juga berdiskusi terkait peningkatan kapasitas kemampuan anak daerah Kalbar, agar memiliki keterampilan yang baik sehingga mampu bersaing dengan anak – anak daerah lainnya baik Tingkat Nasional bahkan Internasional.
“Tugas kita (Pemprov Kalbar), bagaimana meningkatkan kemampuan orang daerah Kalbar ini. Kalaupun harus bekerja ke luar negeri tetapi, mudah – mudahan tidak hanya sebagai pekerja kasar. Oleh karenanya kita coba fasilitasi dengan BLK atau Balai Sertifikasi. Kita bina dan kita latih, sehingga orang bekerja tidak perlu kemana-mana lagi, cukup di daerah saja, karena dengan adanya sertifikasi, gajinya bisa lebih tinggi. Misal, kalau bekerja sebagai pemetik buah sawit di Malaysia dengan gaji 900 ringgit Malaysia, lebih bagus bekerja di Indonesia saja, Kalbar ini masih banyak butuh pekerja,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, mengungkapkan kunjungan kerja ini merupakan kunjungan biasa untuk menjalin silaturahmi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar.
“Pertama kita silaturahmi dengan bapak Gubernur Kalbar terlebih di bulan suci Ramadhan ini, yang kedua kita membicarakan tentang agenda yang Insyaa Allah akan dilakukan di Kalbar yang kita kemas dalam Rapat Koordinasi Terbatas BP2MI dan kita ajak nanti Kementerian Imigrasi, Bea Cukai, kemudian Badan Nasional Perbatasan untuk membicarakan pengamanan daerah-daerah perbatasan. Dimana Kalbar terkenal dengan jalur-jalur tikus perbatasan. itu yang membuat potensi anak-anak bangsa berangkat secara unprosedural, dan ini yang harus dihindari,” kata Benny Rhamdani.
Dirinya menambahkan, bahwa dengan adanya jalan tikus perbatasan yang ada di Provinsi Kalbar, bukan serta merta menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi saja, namun harus ada kerja sama yang kolaboratif antara berbagai instansi Pemerintah baik di Pusat dan Daerah atas pemahaman bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan ada kerja secara bersama-sama agar dalam melindungi pekerja migran di luar negeri.
“Tentu selain bagaimana kita melakukan pencegahan agar tidak ada berangkat secara tidak resmi, kita juga mempunyai tanggung jawab mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi, keahlian, keterampilan, di bidang-bidang sectoral yang mereka pilih nanti untuk bekerja di luar negeri. Agar mereka memiliki nilai, tentu di imbangi dengan jabatan yang baik serta gaji yang besar, itu yang kita harapkan para pekerja migran,” tegasnya.
Hal ini menurutnya, dengan meningkatkan SDM pekerja migran yang akan keluar negeri pasti akan dinilai oleh para pengguna (user) pekerja tersebut, sehingga identitas negara Indonesia sebagai penghasil tenaga kerja yang kompeten
“Nanti pekerja migran akan dinilai oleh pengguna, sejauh mana kompetensi, keahlian, keterampilan, kemampuan berbahasanya. Hal ini agar sesuai dengan jabatan dan gaji yang pantas,” tutupnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
