SUARAKALBAR.CO.ID
Beranda Nasional Menlu Tegaskan Pentingnya Penguatan Kelembagaan HAM Garis Terdepan

Menlu Tegaskan Pentingnya Penguatan Kelembagaan HAM Garis Terdepan

Menlu RI Retno Marsudi membuka Konvensi Regional Hak Asasi Manusia di Jakarta, 20 Desember 2022. sekaligus mengakhiri keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB periode 2020-2022. (Twitter/@Menlu_RI)

Suara Kalbar – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam pidato sambutannya saat membuka RCHR menjelaskan kondisi dunia saat ini penuh ketidakpastian. Ia mengatakan, kemiskinan dan kelaparan semakin meningkat; ketidaksetaraan dan diskriminasi meluas; dan perang berkecamuk di sejumlah wilayah di dunia. Beragam krisis yang terjadi ini, menurutnya, menjadi tantangan besar bagi perlindungan HAM.

Menurut Retno, ada tiga strategi untuk memperkuat penegakan HAM.

“Pertama, memperkuat kelembagaan HAM kita karena merupakan garis terdepan dalam perlindungan HAM. Lembaga HAM nasional kita harus memastikan implementasi efektif dari standar HAM internasional di dalam negeri dan membina masyarakat berdasarkan penghormatan terhadap HAM,” kata Retno.

Di tingkat regional, Indonesia berusaha memperkuat peran AICHR (Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN) dalam menghadapi berbagai tantangan HAM di Asia Tenggara. Selain itu, katanya, ASEAN juga perlu melembagakan dialog HAM tingkat regional.

Strategi kedua, lanjut Retno, menyelesaikan isu-isu HAM paling mendesak tapi bukan berarti sebuah masalah HAM tertentu lebih penting ketimbang persoalan HAM yang lain. Yang terpenting, menurutnya, adalah berbagai upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap isu-isu HAM darurat memiliki dampak.

Dia menekankan Indonesia memiliki komitmen penuh terhadap hak-hak wanita dan anak perempuan. Karena itulah, katanya, dua pekan lalu Indonesia dan Qatar menggelar bersama konferensi internasional untuk memobilisasi dukungan internasional terhadap hak pendidikan bagi kaum hawa di Afghanistan.

Hak atas pangan adalah isu mendesak lainnya yang perlu mendapat perhatian serius, terutama di tengah krisis pangan global yang sedang terjadi.

Strategi ketiga, menurut Retno, adalah meningkatkan kerjasama dalam upaya perlindungan HAM yang efektif dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, katanya, masyarakat internasional perlu menciptakan lingkungan yang kondusif.

Di tingkat nasional, pemerintah dan masyarakat sipil harus bersama-sama di garis terdepan dalam melindungi HAM. “Di level internasional, kita harus menghindari politisasi HAM, standar ganda, serta menuduh dan mempermalukan. HAM berfungsi untuk melindungi martabat manusia, bukan untuk meningkatkan persaingan geopolitik. Kolaborasi kita harus berdasarkan itikad baik dan kemauan untuk belajar satu sama lain,” ujar Retno.

Menlu Retno menjelaskan, melalui kerjasama yang kuat di kawasan, Indonesia, khususnya, dapat mengatasi kesenjangan dalam perlindungan HAM, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mengembangkan inovasi yang dapat membuahkan hasil nyata.

Dia juga meminta dukungan semua pihak agar Indonesia kembali terpilih menjadi Anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026.

Di acara yang sama, Komisioner Tinggi PBB Urusan HAM Volker Turk, menyampaikan pidato yang menyorot banyak masalah yang berdampak pada HAM mulai dari pandemi COVID-19, perubahan iklim dan polusi, lenyapnya hutan dan keragaman hayati, hingga perang. Perang di Ukraina, katanya, makin meningkatkan krisis biaya hidup di beragam kawasan, termasuk Asia Pasifik. Banyak orang yang tidak dapat memastikan bagaimana mereka bisa bertahan hidup dari hari ke hari.

“Ujaran kebencian, terutama meningkat dalam obrolan via online, kian meningkat dan makin memojokkan HAM dalam konteks gender. Di saat yang bersamaan, makin banyak pembatasan terhadap ruang gerak masyarakat sipil di dunia nyata dan maya,” tutur Turk.

Turk menyimpulkan perlunya solusi global dalam mengatasi berbagai tantangan global. Solusi itu, kaatnya, hanya bisa dicapai melalui pendekatan multilateraslisme, yang artinya melibatkan banyal negara.

Dia mengharapkan posisi Indonesia yang saat ini memimpin ASEAN dapat menciptakan arsitektur HAM di kawasan Asia Tenggara. Dia menambahkan Kantor PBB Urusan HAM siap bekerjasama dengan Indonesia dalam mewujudkan hal tersebut.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

 

Komentar
Bagikan:

Iklan