Jakarta (Suara Kalbar) – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mendorong peningkatan alokasi anggaran bidang pangan di Indonesia untuk mencapai kemandirian pangan.
“Kami mendorong agar anggaran untuk pangan harus ditingkatkan dari persentase jumlah APBN,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (23/12/2022) melansir dari ANTARA.
Menurut dia, peningkatan anggaran itu akan memberikan ruang gerak dalam mengelola pangan, di antaranya meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, penyempurnaan teknologi hingga perbaikan infrastruktur pertanian.
Wakil Sekjen PKB itu menyatakan partainya memiliki landasan yang jelas soal pangan, yaitu landasan kemandirian pangan, bukan ketahanan pangan.
“Saya ditugaskan di Komisi IV DPR terus berupaya agar paradigma kedaulatan pangan ini menjadi pandangan bersama sehingga arah kebijakan pangan kita menyasar pada kemandirian pangan dan kedaulatan pangan,” katanya.
Dia menjelaskan di tengah ancaman krisis pangan global saat ini, semua pihak harus mendorong pemerintah untuk lebih fokus dan terencana soal penganggaran bidang pangan.
Dia menegaskan pangan adalah senjata yang jauh lebih hebat dibandingkan nuklir sehingga Indonesia dapat menggunakan pangan sebagai senjata utama dalam menghadapi berbagai situasi geopolitik saat ini.
Daniel menyoroti persoalan anggaran bidang pangan khususnya pertanian mengalami penurunan di tahun 2022. Anggaran pertanian tahun 2022 sebesar Rp14 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp21 triliun dan tahun 2020 sebesar Rp15 triliun.
Selain itu, dia menyoroti kebijakan pemerintah melakukan pembatasan jenis tanaman yang boleh mendapatkan pupuk subsidi. Padahal petani di Indonesia belum mandiri terkait pupuk.
PKB melalui komisi IV DPR meminta agar Permentan Nomor 10 Tahun 2022 direvisi atau dicabut karena tidak memberikan azas keadilan bagi petani.
“Soal pangan adalah soal hidup matinya suatu bangsa, pangan adalah soal harkat, dan martabat bangsa,” pesannya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
