Komisi II Tinjau Wisata Alam Danau Sebedang

Sambas (Suara Kalbar)- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Sebawi, tepatnya ke lokasi Wisata Alam Danau Sebedang, di Desa Sempalai Sebedang, Kamis (8/9/2022).
Kunjungan Kerja Komisi DPRD yang membidangi Perekonomian dan Keuangan itu dipimpin langsung Ketua Komisi Melani Astuti.
Kunker juga dihadiri Wakil Ketua I DPRD, Ferdinan Syolihin, Anggota Komisi II, Harni Indriani, Bahidin , Tjong Tji Hok, Jan Min, dan Winardi, wakil rakyat dari beberapa Fraksi DPRD Kabupaten Sambas itu disambut Ketua Pengelola Wisata Alam Danau Sebedang, Ardy Sanjaya.
Dalam pernyataannya, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan Syolihin mengatakan, kunjungan kerja tersebut bentuk kepedulian DPRD terhadap pembangunan kabupaten sambas satu diantaranya mengenai masalah pembangunan wisata Kabupaten Sambas.
“Pertemuan dengan Pokdarwis Pagung Sebedang ini merupakan bentuk kewajiban anggota DPRD di luar masa persidangan. Dalam pertemuan tersebut, termasuk yang kita bahas adalah tentang usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Retribusi Objek Wisata,” kata Ferdinan.
Dengan kunjungan kerja itu, lanjut pria yang akrab disapa Long Dinan, wakil rakyat mendengar langsung dari Pengelola Wisata Alam Danau Sebedang, bagaimana pengelolaan wisata danau sebedang selama ini, baik upaya-upaya yang telah dilakukan hingga permasalahan yang dihadapi.
Disebutkan Legislator Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sambas ini bahwa pihak pengelola wisata danau sebedang selama ini sangat taat membayar pajak. Namun pajak itu berasal dari hiburan, usaha dan sebagainya bukan dari Objek Wisata.
“Ini yang menjadi perhatian kami DPRD, bagaimana kedepan DPRD Sambas bisa mendorong agar Perda Retribusi Objek Wisata bisa dibentuk. Sehingga ada dasar bagi pengelola Objek Wisata untuk menarik retribusi dari setiap pengunjung yang datang,” kata Ferdinan.
Melani Astuti, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sambas membenarkan hal itu, dikatakan dia, DPRD Kab Sambas melalui Komisi II akan menjadikan data dan informasi yang didapat dari kunjungan kerja itu ditindaklanjuti semaksimal munkin.
“Pada prinsipnya, agar pendapatan asli daerah dari sektor wisata dapat optimal dan maksimal, memang harus ada regulasi yang menguatkannya. Ini yang akan menjadi rencana kerja kita, mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah dari beragam sektor termasuk sektor wisata,” ungkap Melani.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS