Pemkab KKU Minim Anggaran Pembangunan

Kayong Utara (Suara Kalbar)- Pemerintah Kabupaten Kayong Utara saat ini minim anggaran sehingga butuh kerjasama semua pihak dalam memajukan pembangunan Kabupaten Kayong Utara.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tengku Rosihan Anwar dalam seminar daerah yang diselenggarakan oleh Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Kayong Utara di Hotel Mahkota Sukadana, Sabtu (27/8/2022).
“Sebelum adanya program JKN, kita sudah memiliki program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang pendanaannya hanya sebesar Rp 3 milyar, bahkan anggaran tersebut sering kali tidak habis. Selain itu, kewajiban Pemkab untuk memberikan dana kepada Pemerintah Desa, Komitmen pembiyaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan kebijakan Dana Alokasi Khusus yang semakin ketat, membuat keuangan Pemkab masuk dalam kriteria sulit,” ujar Tengku Rosihan Anwar.
Dia menjelaskan Anggota DPRD KKU Abdurrhman, dan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Budi Utomo.
Menurutnya beberapa program yang menjadi komitmen pemerintah daerah saat ini adalah pendidikan dan kesehatan gratis. Sebagai contoh, pembiayaan BPJS Kesehatan saat ini sudah mencapai Rp 20 milyar dibandingkan dengan sebelum ada kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ia mengatakan beberapa program ini yang menyebabkan Pemkab Kayong Utara agak sulit melakukan pembiayaan proyek dalam jumlah besar, namun Pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan pemerataan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat Kayong Utara, walaupun dengan segala keterbatasan.
Senada dengan Rosihan, Kepala Dinas PUPR, Budi Utomo, mengatakan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kayong Utara melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sangat sedikit, namun pihaknya tak tinggal diam, tetap berusaha untuk mendapatkan dana lebih melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kami berupaya sekuat tenaga untuk mengakses dana-dana yang mungkin bisa diperoleh ke pemerintah pusat, sehingga komunikasi dilakukan baik jalur birokratis melalui kementerian terkait maupun jalur politik melalui anggota DPR RI, juga bagaimana mendapatkan porsi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi lebih besar, ini terus kami lakukan demi mengupayakan pembangunan infrastruktur di KKU,” katanya.
Walaupun ditengah keterbatasan ini, menurut Budi, Pemkab KKU terus melakukan pembangunan di daerah-daerah seperti pembangunan jembatan di Desa Dusun Besar, Puskesmas di Desa Padang, Telaga Arum, jalan antar desa, pembangunan prasarana pendidikan.
Sementara itu, Anggota DPRD KKU, Abdurrahman, menyatakan kecilnya anggaran yang ada dikarenakan proses pembangunan daerah yang ada saat ini belum optimal.
“Sebenarnya di awal pendirian Kabupaten Kayong Utara, Tim Pemekaran sudah memetakan potensi masing-masing kecamatan, misalnya Sukadana untuk pusat pemerintahan, Teluk Batang untuk daerah perdagangan, Kecamatan Seponti untuk daerah pertanian, Kecamatan Simpang Hilir untuk daerah perkebunan dan perdagangan serta kecamatan Pulau Maya Karimata untuk daerah dengan potensi kelautan dan perikanan,” kata Abdurrahman.
Abdurrahman mengatakan diperparah kurangnya sinergisitas antara elemen yang ada untuk bahu membahu dalam mengatasi persoalan.
“Saat ini yang diperlukan adalah kerjasama yang efektif dan kolaboratif antar elemen untuk mengatasi persoalan tersebut, sehingga KKU dapat sejajar dengan kabupaten lainnya,” tegasnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS