Biar Kapok, Koruptor Harus Ditahan di Pulau Terpencil yang Banyak Buaya

Mempawah (Suara Kalbar) – Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Mempawah menggelar Seminar Hari Anti Korupsi di Rumah Budaya Melayu Mempawah, Kamis (16/12/2021).

Pelaksanaan kegiatan ini mengusung tema, Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi, wujudkan sinergitas aparat penegak hukum, aparat pengawasan internal pemerintah, dengan pemerintahan desa sebagai mitra kerja dalam pemberantasan korupsi.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Asisten Administrasi dan Umum Setda Mempawah Suwanda, Ketua Umum DPP LAKI Burhannudin Abdullah, Penasehat DPD LAKI Kalbar HM Ali Anafia.

Kemudian hadir juga perwakilan Forkorpimda, camat dan kades se-Kabupaten Mempawah, serta Pengurus DPD LAKI Kalbar, Relawan LAKI Kalbar dan Pengurus DPC LAKI Mempawah.

Suwanda yang membacakan sambutan tertulis Wakil Bupati Mempawah Muhammad Pagi, mendukung penuh terlaksanakan kegiatan seminar yang dilakukan DPC LAKI Kabupaten  Mempawah.

“Semoga tahun depan, kegiatan seperti ini tetap terlaksana. Karena menjadi media untuk berbagi pengetahuan tentang anti korupsi yang sangat bermanfaat bagi kita,” ujar dia.

Ketua Umum DPP LAKI, Burhanudin Abdullah, mengatakan, seminar ini dilaksanakan untuk memperkuat gerakan anti korupsi. Karena selain pungutan liar, kasus korupsi yang saat ini masih mengakar di Indonesia.

“Sama seperti pungli, korupsi tidak hanya menyasar proyek berskala besar, tetapi sampai ke skala kecil dan bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ungkapnya.

Burhanuddin menyampaikan bahwa LAKI saat ini tengah gencar menggalakkan dan memperkuat organisasi-organisasi anti korupsi yang ada di Kalimantan Barat.

Seperti RELA (Relawan LAKI) yang sekarang ini jumlah anggotanya mencapai 5 ribu orang, tersebar di 14 kabupaten dan kota, serta Investigasi LAKI yang sudah terverifikasi dengan pelatihan dan diberi PIN investigasi.

Terkait Hari Anti Korupsi Sedunia, Burhanudin menegaskan kalau Indonesia ingin bebas korupsi, maka hal utama yang harus dilakukan adalah mengubah sistem perundang-undangan dengan menghukum pelaku korupsi seberat-beratnya.

Karena dari hasil penelitiannya selama belasan tahun menjadi Ketua Umum LAKI, ia menilai masa hukuman bagi pelaku korupsi seharusnya dibedakan.

“Pelaku swasta minimal 10 tahun, pelaku korupsi dari pemerintah minimal 15 tahun, dan untuk aparat penegak hukum minimal seumur hidup,” tegasnya.

Selain itu, imbuhnya, tempat penahanan pelaku juga harus betul-betul memberikan efek jera.

Jangan ditahan di tempat yang enak, ada AC, ada TV, karena itu tidak akan memberikan efek jera.

“Saran saya bawa saja para koruptor di pulau terpencil, pulau yang banyak nyamuk dan banyak buaya, agar ada efek jera dan syok terapi bagi orang lain,” ucap Burhanuddin.

Kemudian, para pelaku tindak pidana korupsi juga harus diberikan sanksi sosial, misalnya membuat patung koruptor yang dipasang di pinggir-pinggir jalan raya agar pelakunya malu dan membuat takut orang yang berniat korupsi.

“Dengan hukum yang berat terhadap para koruptor, kami di LAKI yakin Indonesia pasti bisa terbebas dari tindak pidana korupsi,” tutup Burhanuddin.