Mewujudkan Pendidikan Berkualitas yang Berkeadilan

  • Bagikan

Oleh: Untung Wahyudi

PENDIDIKAN menjadi salah satu modal untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Karena itu, setiap orang mempunyai hak untuk mengenyam pendidikan tinggi sebagai bekal menjalani kehidupan. Tetapi, tidak semua orang bisa mengenyam pendidikan karena keterbatasan biaya. Kemiskinan seolah menjadi penghalang mimpi seorang anak yang bercita-cita untuk menempuh pendidikan yang tinggi.

Selama ini, pemerintah telah berusaha mewujudkan pendidikan yang adil dengan diluncurkannya berbagai program beasiswa pendidikan untuk keluarga prasejahtera. Siapa pun bisa menempuh pendidikan tanpa harus mengeluarkan biaya di tengah meroketnya biaya pendidikan. Belum lagi yang terdampak Covid-19 yang membuat banyak sektor kehidupan menjadi lesu. Pengangguran akibat pandemi semakin bertambah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar Episode Kesembilan: Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka. Beasiswa yang diberikan melalui KIP Kuliah bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu pada pendidikan tinggi yang lebih merata dan berkualitas. Sehingga, visi Presiden Joko Widodo terkait SDM unggul Indonesia dapat segera terwujud (kemdikbud.go.id, 26/3/2021).

Kemendikbudristek terus melakukan berbagai terobosan Merdeka Belajar dan afirmasi kebijakan agar tujuan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia bisa benar-benar tercapai. Di tahun kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kemendikbudristek mendobrak dengan penyempurnaan program-program yang telah baik terlaksana, menjadi lebih berkeadilan dan dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat.

Perbedaan KIP Kuliah 2021

Biaya pendidikan yang mahal menjadi perhatian khusus pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan. Melalui Kemendikbudristek, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait biaya pendidikan bagi pemegang KIP Kuliah.

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, KIP Kuliah 2021 ada beberapa penyesuaian yang perlu diketahui. Hal ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan pendidikan yang selama ini menjadi masukan penting dalam program beasiswa pendidikan. Sebagaimana dilansir tribunnews.com (30/3/2021), ada sejumlah perbedaan dalam KIP Kuliah Merdeka 2021 dibanding KIP Kuliah tahun sebelumnya. Pada 2020 lalu, total anggaran sebesar Rp 1,3 triliun, sedangkan pada 2021 anggaran dinaikkan menjadi Rp 2,5 triliun. Adapun jumlah penerima KIP Kuliah  masih tetap sama, yakni sebanyak 200.000 mahasiswa, tetapi bantuan yang akan didapat mahasiswa akan jauh lebih besar.

Batas Maksimal Uang Kuliah

Sebelumnya, besaran uang kuliah per mahasiswa ditetapkan sama, yaitu sebesar Rp2,4 juta di mana pun mereka menempuh pendidikan. Keberadaan KIP Kuliah Merdeka diharapkan bisamendorong anak-anak dengan kondisi ekonomi kurang dan tidak mampu untuk tetap berani meraih cita-cita setinggi-tingginya dan mendapatkan pengalaman di luar daerahnya tanpa memberatkan ekonomi keluarga.

Kemendikbudristek membagi batas maksimal uang kuliah berdasarkan akreditasi program studi (prodi). Pada prodi akreditasi C, maksimal bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp2,4 juta per semester. Calon mahasiswa yang berhasil ke prodi dengan akreditasi B memperoleh batas maksimal bantuan Rp4 juta per semester. Sementara itu, bagi calon mahasiswa yang berhasil mendapatkan prodi dengan akreditasi A, Kemendikbudristek memberikan biaya pendidikan sampai batas maksimal Rp12 juta per semester.

Biaya Hidup Mahasiswa

Selain biaya pendidikan, yang menjadi kendala keluarga prasejahtera adalah biaya hidup yang tinggi. Biaya sehari-hari mahasiswa yang kuliah di kota besar tentu lebih mahal daripada kuliah di daerah sendiri. Ini yang menjadi pertimbangan dan membuat mahasiswa memilih kuliah di perguruan tinggi terdekat.

Menyikapi hal ini, Kemendikbudristek juga melakukan perubahan pada skema KIP Kuliah Merdeka, terutama terkait biaya hidup yang majemuk berdasarkan indeks kemahalan. Jika pada 2020 biaya hidup yang diberikan adalah Rp700.000, pada tahun ini biaya hidup yang diberikan minimal dari angka Rp800.000 sampai dengan Rp1.400.000, berdasarkan lokasi perguruan tinggi.

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menjelaskan, besaran biaya hidup yang diterima mahasiswa pemegang KIP Kuliah Merdeka dibagi ke dalam lima klaster daerah. Klaster pertama sebesar Rp800.000, klaster kedua Rp950.000, klaster ketiga sebesar Rp1,1 juta. Sedangkan untuk klaster keempat sebesar Rp1.250.000, dan klaster kelima sebesar Rp1,4 juta (kemdikbud.go.id, 26/3/2021).

Manfaatkan Kesempatan dengan Baik

Bantuan pendidikan lewat program KIP Kuliah adalah upaya pemerintah mewujudkan pendidikan gratis bagi keluarga tidak mampu. Karena itu, kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh mahasiswa yang memegang KIP Kuliah. Perlu diperhatikan, KIP Kuliah bisa dicabut atau dialihkan ke mahasiswa lain.

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud, Abdul Kahar, menjelaskan, bantuan dari KIP Kuliah bisa dicabut atau dialihkan ke mahasiswa lain dengan beberapa alasan.

Salah satu alasan penerimaan bantuan dari KIP Kuliah berhenti di tengah jalan adalah karena prestasinya menurun. Standar prestasi, dalam hal ini merupakan ketentuan dari pihak kampus.

“Standar prestasi ini tetap kampus yang menentukan. Tapi, pada batas tertentu kampus bisa mengajukan agar KIP Kuliah ini dibatalkan atau dipindah ke mahasiswa lain yang lebih berprestasi dan membutuhkan,” jelas Kahar sebagaimana dikutip dari laman tribunnews.com.

Selama ini, banyak mahasiswa yang berhasil mendapatkan beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah. Beasiswa yang diberikan pemerintah membantu mereka mengakses pendidikan tinggi sebagai bekal menghadapi persaingan global. Mereka berhasil menjadi alumni inspiratif dan menjadi contoh bagi mahasiswa lain.

Raeni, penerima Bidikmisi asal Semarang, misalnya. Dia kuliah di jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (UNNES). Melalui beasiswa Bidikmisi, Raeni sangat terbantu untuk semangat menjalani kuliah.

Raeni menyelesaikan studi sarjana dengan IPK 3.96 dan lulus dengan predikat cumlaude. Berkat prestasi yang gemilang, dia mendapatkan beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi S2 bidang Accounting and Financial di Universitas of Birmingham Inggris selama satu tahun dan lulus pada 2016. Sejak Januari 2017, dia menjadi dosen di Jurusan Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi UNNES.

*Penulis adalah Lulusan UIN Sunan Ampel, Surabaya

 

Penulis: Tim LiputanEditor: Redaksi
  • Bagikan