SAY NO TO MONEY POLITICS

  • Bagikan
  1. Sejarah politik uang

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Warner Mutinghe, seorang Ilmuwan Belanda pada tahun 1817, sistem yang berkembang di desa-desa di seluruh Pulau Jawa dan di beberapa wilayah di Indonesia terkait dengan pemimpin desa dijabat oleh seseorang seumur hidup atau orang tersebut dapat melepaskan jabatannya jika sudah merasa tidak mampu.

Jabatan Pemimpin Desa ini bersifat turun temurun, artinya Pemimpin Desa selanjutnya adalah anak turun dari Pemimpin Desa sebelumnya atau masih ada hubungan sanak kerabat.

Kearifan lokal tersebut kemudian dirubah pada masa penjajahan Belanda, tepatnya pada saat Gubernur kolonial Belanda di Jawa dipegang oleh Thomas Stanford Raffles.

Perubahan tatanan dilakukan dengan memberikan hak kepada seluruh warga desa untuk dipilih dan memilih dalam proses pemilihan Kepala Desa. Sehingga jabatan Lurah atau Kepala Desa tidak lagi dipegang seumur hidup dan tidak dapat diwariskan ke anak turun serta sanak famili.

Pada saat terjadi Perang Diponegoro (1825 – 1830), Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Indische Staatsregering atau Peraturan Dasar tentang pemerintahan jajahannya yang dalam Pasal 128 disebutkan bahwa Desa mempunyai kewenangan penuh dalam memilih Kepala Desa.

Kemudian dalam Staatblad No.490 juga dimuat aturan yang disebut IGOB (Inlandsche Gemeente Ordonnantie Biutengewsten).

Aturan tersebut menjelaskan tentang tugas dan kewenangan serta kekuasaan pemerintah desa serta berbagai aturan tentang susunan organisasi, termasuk tata tertib dan hukum yang berlaku bagi Kepala Desa dan seluruh anggota Pamong Desa.

Tentu saja dalam aturan tersebut terdapat kewajiban untuk patuh terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Alasan yang mendasari dikeluarkannya Indische Staatsregering tersebut tidak lain adalah pecahnya Perang Diponegoro yang merupakan perang terbesar di Pulau Jawa.

Pada saat itu, para pengikut Pangeran Diponegoro masuk ke desa-desa untuk merekrut pasukan baru guna melawan pasukan Belanda. Masuknya para pengikut Diponegoro membuat banyak desa melakukan aksi perlawanan sehingga pemberontakan terjadi di sana-sini.

Karena itu, pemerintah kolonial menanamkan kaki tangannya hingga di struktur pemerintahan yang paling bawah yaitu Binenland Bestuur atau Asisten Wedana yang sekarang kita kenal dengan sebutan Camat.

Asisten Wedana ini mendapat tambahan tugas untuk melakukan intervensi setiap kali berlangsung pemilihan lurah atau Kepala Desa dengan menyingkirkan calon-calon lurah yang dipandang berpotensi membangkang terhadap aturan-aturan pemerintah kolonial.

Cara yang dilakukan adalah dengan mencalonkan orang-orang kepercayaannya untuk ikut dalam bursa pemilihan Kepala Desa dan membujuk sebagian besar pemilih agar memilih calon yang dia usung, tentu saja dengan memberikan imbalan dalam bentuk uang atau barang.

Sejak saat itulah politik uang mulai berkembang di Indonesia.

 

  1. Pengertian politik uang

Secara sederhana Politik Uang atau Politik Perut ini dapat diartikan sebagai janji atau suatu bentuk pemberian untuk menyuap seseorang agar tidak menjalankan haknya di dalam proses Pemilu atau memberikan hak pilihnya kepada calon tertentu yang memberinya janji, uang atau dalam bentuk barang.

Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi money politic sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.

Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan (1999) kalau kasus money politic bisa di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan.

Tapi kalau penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, tindak lanjut secara hukum pun jadi kabur.

 

  1. Praktek Money Politics

Praktek dari Money Politic dalam pemilu sangat beragam. Diantara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain:

  1. Distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu.
  2. Pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang ilegal.
  3. Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai poltik tertentu, misalnya penyalahgunaan dana JPS atau penyalahgunaan kredit murah KUT dan lain-lain.

 

  1. Money politics dalam tinjauan hukum negara

Dalam tinjauan hukum negara, politik uang melanggar sejumlah Undang-Undang dan secara jelas dapat dikenakan sangsi bagi setiap pihak yang melakukannya.

Larangan politik uang di atur pada Pasal 73 UU No.10 Tahun 2016 yaitu:

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana. Dalam penjelasan Pasal 73 ayat (1) Yang tidak termasuk memberikan uang atau materi lainnya meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Pengaturannya dalam UU No.10 Tahun 2016 Pasal 187A ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milyar.

Pidana yang sama juga diterapkan kepada pemilih yang terlibat dalam politik uang atau yang menerima uang, ini diatur dalam Pasal 187A ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

  1. Money politics dalam tinjauan Islam

Money politic dalam bahasa Indonesia adalah suap, dan suap dalam bahasa Arab adalah risywah atau rusywah, yang yang berasal dari kata al-risywa yang artinya sebuah tali yang menyambungkan sesuatu sesuatu ke air.

Ar-rasyi adalah orang memberi sesuatu yang batil, sedangkan murtasyi-nya adalah yang menerima. Ar-raisy adalah perantara keduanya sehingga Rasulullah melaknat kesemuanya pihak, seperti sabda beliau, “Ar-rasyi wal murtasyi fin nâr” yang artinya adalah orang yang menyuap dan menerima suap akan masuk neraka.

Money politic dapat dikategorikan sebagai uang sogok atau suap, perbuatan seperti itu (money politic) sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram. Harta yang diterima dari hasil tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan batil.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah : 188, “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Hajjaj telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin ‘Amru dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, dia berkata; “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam malaknat pemberi suap dan penerima suap. “Dan Yazid berkata: “Laknat Allah bagi pemberi dan penerima suap” (HR. Ahmad).

Dalam kitab bulughul maram, pengertian dan hukum money politic : “Dari Abi Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw melaknat orang yang memberi suap dan penerima suap.”

“Rasyi” adalah orang yang memberi sesuatu dengan maksud dan tujuan kebatilan. “Murtasyinya” adalah penerimanya. (Dalam kitab al-Hikam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat periwayat lain, dan hadits yang dihasankan oleh Turmudzi, dan dihasankan oleh Ibnu Hibban dan Ahmad menambahkan ((Ar-Raisy)) adalah orang yang menjadi perantara antara pemberi dan penerima, meskipun orang itu tidak mengambil atau menerima upah dan besar dosanya jika menerima upah.

“Abu Hurairah berkata Rasulullah saw melaknat penyuap dan yang diberi suap dalam urusan hukum” (HR Ahmad dan Imam yang empat dan dihasankan oleh Turmudzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

Menurut Kitab Lisanul ‘Arab dan Mu’jamul Washith, risywah adalah “pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu”.

Maka berdasarkan definisi tersebut, suatu yang dinamakan risywah adalah jika mengandung unsur pemberian atau athiyah, ada niat untuk menarik simpati orang lain atau istimalah, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar (Ibthalul haq), merealisasikan kebathilan (ihqaqul bathil), mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan (almahsubiyah bighairi haq), mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya (al hushul ‘alal manafi’) dan memenangkan perkaranya atau al hukmu lahu.

Menurut pendapat Asy-Syaikani sesungguhnya keharaman suap adalah mutlak dan tidak dapat di-taskhih. Karena pada dasarnya agama tidak membolehkan pemberian dan penerimaan sesuatu dari orang lain kecuali dengan hati yang tulus.

Apakah mereka memberi itu tulus? Seseorang telah membantu si penerima untuk memperoleh sesuatu. Korupsi dalam Islam terdapat empat kategori, yakni Risywah, Ghulul, Maksud dan Khiyama lebih spesifik ke suap (risywah).

Islam menetapkan hukum haram bagi praktik pemberian dan penerimaan sedekah politik.

Sedekah politik atau infaq politik menjadi istilah yang kerap digunakan di kalangan elit pemerintah, politikus, dan juga masyarakat umum.

Demikian dikatakan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Malik Madani (18/6) siang.

“Istilah sedekah politik merupakan pengaburan bahasa yang menyesatkan,” tegas KH Malik Madani.

Malik Madani memberikan contoh konkret sedekah politik pada pemberian sesuatu calon bupati, walikota, gubernur, atau anggota legislatif kepada masyarakat atau warga di daerah pemilihannya.

Bentuk pemberian itu bisa berupa uang, fasilitas, wanita, kekuasaan, dan lain bentuk. Praktik seperti itu, lanjut KH Malik Madani, sudah merupakan money politic.

Sedangkan money politics itu sendiri dalam istilah agama dikenal risywah siyasiyah, bukan shadaqah.

Dalam kitab-kitab fiqih, definisi sedekah sudah jelas. “Wa innamas sodaqatu summiyatis sodaqatu sodaqatan lisidhqi niyyati sahibih”.

Sedekah itu disebut sedekah hanya karena ketulusan niat pemberinya tanpa pamrih. Sedangkah niat sedekah politik itu sudah tidak benar, katanya. Niatnya jelas memengaruhi penerimanya untuk memenuhi harapan si pemberi.

Karenanya, praktik itu bukan lagi shadaqah, tetapi risywah siyasiyah. KH Malik Madani menutup keterangannya dengan menyebutkan hadis shahih Bukhari dan Muslim, “Tsalatsatun la yanzhurullahu ilaihim wa la yuzakkihim yaumal qiyamah wa lahum adzabun alim.”

Tiga orang yang tidak akan diperhatikan oleh Allah dan tidak akan disucikan kesalahannya pada hari Kiamat. Salah satunya yang relevan dengan keadaan sekarang, tambah KH Malik Madani, “Rajulun baya‘a imamahu la yubayi‘uhu illa lidunya. Fa in a’thahu minha, radliya. Wa in lam yu’thihi minha, sakhitha.

”Seseorang yang mengangkat pemimpinnya di mana ia mengangkat pemimpinnya karena dunia. Kalau pemimpinnya memberi sesuatu duniawi, ia senang. Kalau tidak, ia kecewa.

 

  1. Kesimpulan

Dengan melihat kemunculan politik uang sebagaimana di atas, kita dapat mengetahui bahwa Money Politic sebenarnya merupakan cara-cara kotor yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda.

Artinya, jika saat ini masih ada oknum-oknum yang mempraktekkan Money Politic, sama artinya dengan mempraktekkan cara kotor yang dilakukan oleh Belanda.

Tujuannyapun juga tidak jauh berbeda, yaitu untuk menjajah bangsa sendiri dan dapat menjerumuskan ke dalam neraka.

 

Penulis : Syahrul Ainurrafiq (Alumni SKPP Tingkat Menengah tahun 2021)

  • Bagikan