Pemkab Mempawah Ungkapkan Tak Pernah Abaikan Kraton Amantubillah

Mempawah (Suara Kalbar) – Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disdikpopar) mengungkapkan, tidak pernah mengabaikan peran dan fungsi Kraton Amantubillah.

Saat dihubungi SUARAKALBAR.CO.ID, Minggu (31/10/2021) pagi, Kepala Disdikporapar Mempawah, El Zuratnam, mengatakan, Kraton Amantubillah tetap menjadi perhatian pemerintah daerah melalui bidang teknis pariwisata dan budaya.

“Perhatian tersebut akan kita wujudkan dengan berbagai program, sehingga Kraton Amantubillah diharapkan bisa menjadi pusat pengembangan seni dan budaya melayu Mempawah serta kegiatan lainnya,” ungkap El Zuratnam.

Terkait dengan pernyataan Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang dilansir salah satu media, El Zuratnam selanjutnya memberikan klarifikasi.

Menurut dia, Pemkab Mempawah sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kunjungan Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti di Kota Mempawah.

Ia mengatakan, pemerintah daerah tetap memperhatikan Istana Amantubillah yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya (BCB) Kabupaten Mempawah.

“Kelestarian dan keberadaannya menjadi tanggung jawab bersama. Karena Kraton Amantubillah ini memang menjadi pusat dan simbol utama Kota Mempawah, baik masa lalu, masa kini bahkan hingga masa depan,” ujarnya.

Perihal pendanaan kegiatan Robo’-Robo’ sebelum masa pandemi, menurut El Zuratnam, bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah, nilainya ternyata dua kali lipat dari yang disebutkan Rp 40 juta.

“Sesungguhnya, sebelum pandemi COVID-19, bantuan yang diberikan Pemkab Mempawah mendekati Rp 100 juta,” ungkapnya lagi.

Begitu pula dengan anggaran rehab Makam Raja, memang sudah teranggarkan pada APBD 2020.

Namun karena kebijakan pemerintah pusat agar semua kabupaten/kota me-refocusing APBD untuk menghadapi wabah COVID-19, maka semua anggaran terpangkas.

“Adanya pemangkasan anggaran karena kebijakan refocusing itu membuat kegiatan rehab makam tidak dapat terealisasikan,” jelas El Zuratnam.

Jadi, tambah El Zuratnam, tidak terealisasikannya anggaran rehab makam dan adanya pengurangan dana bantuan untuk peringatan Robo’-Robo, bukan lah karena ketidakharmonisan antara Pemkab Mempawah dengan pihak Kraton Amantubillah.

“Semua ini disebabkan faktor teknis refocusing APBD yang membuat banyak kegiatan-kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun Pemkab Mempawah menjadi berkurang, bahkan banyak tidak terlaksana,” ucap dia.

Karena itu, El Zuratnam perlu meluruskan jika ada sinyalemen yang berkembang bahwa Bupati Mempawah, Erlina, tidak mengijinkan pelaksanaan program dan penganggaran rehab Makam Raja.

“Sinyalemen yang menyatakan Bupati Mempawah tidak mengijinkan rehab Makam Raja, sama sekali tidak benar,” ucapnya.

Dan sebenarnya, lanjut El Zuratnam, pada beberapa tahun sebelumnya, renovasi Makam Raja telah dilaksanakan Pemkab Mempawah.

“Hanya saja untuk tahun 2020, rehab Makam Raja belum terealisasi karena refocusing anggaran tersebut,” ujarnya.

Sementara untuk kegiatan rutin lainnya di Kraton Amantubillah, El Zuratnam menyebut, masih tetap diperhatikan Pemkab Mempawah.

Misalnya, pada tahun 2019, Pemkab Mempawah melalui Disdikporapar telah menata lampu taman halaman istana.

Kemudian, penebasan atau pembersihan halaman istana setiap bulan, tenaga juru pelaksananya dibiayai oleh pemerintah daerah.

Begitu pula dengan pembayaran rekening listrik di Kraton Amantubillah Mempawah, turut dibayarkan Pemkab Mempawah sebagai bentuk perhatian.

Nah, kedepannya, tambah El Zuratnam, ada target yang ingin diwujudkan di Istana Amantubillah.

Pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait telah membuat site plan rencana pengembangan Kampung Budaya Pulau Pedalaman.

“Nantinya site plan ini akan menjadikan Kraton Amantubillah sebagai pusat Kampung Budaya Pulau Pedalaman, serta terintegrasi dengan makam Habib Husein Alkadrie dan BCB sekitarnya. Semoga ini dapat terwujud,” papar El Zuratnam.

Terkait dengan ditetapkannya Ritual Adat Toana Kraton Amantubillah Mempawah yang telah menjadi Warisan Budaya Takbenda (WBTb) oleh pemerintah pusat, tak lepas dari perjuangan maupun kerjasama pemerintah daerah dengan pihak Kraton Amantubillah.

“Jadi Pemkab Mempawah akan selalu memberi perhatian atas peran dan fungsi Kraton Amantubillah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua DPD RI, bapak LaNyalla Mahmud Mattalitti atas kunjungannya ke Mempawah,” ucapnya.

Bupati Hadiri Rapat ASPEKSINDO di Jakarta

Sementara itu, soal ketidakhadiran Bupati Mempawah, Erlina, pada acara Ritual Toana di Kraton Amantubillah, El Zuratnam selanjutnya juga memberikan penjelasan.

Berdasarkan informasi dari prokopim Pemkab Mempawah, di saat yang bersamaan, yakni Sabtu, 30 Oktober 2021, Bupati Erlina tengah berada di Jakarta untuk memenuhi undangan rapat Tim Formatur Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO).

“Ibu bupati diundang untuk rapat Tim Formatur untuk membahas tindaklanjut keputusan Munas II ASPEKSINDO yang sebelumnya telah digelar di Belitung, Kepulauan Bangka Belitung,” ungkapnya.

Rapat formatur pada Sabtu, 30 Oktober 2021, itu berlangsung di Plataran Senayan, Kompleks GBK Jakarta Pusat.

“Dengan demikian, karena ada agenda ASPEKSINDO di Jakarta, maka beliau (Erlina) tidak bisa menghadiri kegiatan Ritual Toana di Kraton Amantubillah Mempawah yang dihadiri Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti,” beber El Zuratnam.

Begitu pula dengan Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, di saat bersamaan juga tidak berada di tempat, karena memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Sambas.