Ditjend PTPP Adakan Sosialisasi Peraturan Agraria Bersama Pemprov Kalbar dan Kalteng

  • Bagikan
Para peserta terkait sosialisasi peraturan agraria yang diselenggarakan Direktorat Jenderal (Ditjend) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) di Hotel Mercure, Pontianak, Jumat (17/9/2021). SUARAKALBAR.CO.ID/ Indra

Pontianak (Suara Kalbar) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) mengadakan rapat bersama pemerintah Provinsi Kalbar serta Pemerintah Provinsi Kalteng terkait Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah di Hotel Mercure, Pontianak, Jumat (17/09/2021).

Kepala Kantor Wilayah dan Badan Pertahanan Nasional ( Kanwil BPN) Provinsi Kalbar Edy Suwondo dalam sambutannya mengatakan bahwa dari Sosialisasi terkait peraturan pemerintah ini diharapkan para pemandu kepentingan dapat benar-benar memahami dan dapat dijadikan pedoman setiap tahapan pelaksanaan dari pengadaan tanah, agar masyarakat dapat hidup sejahtera dan memicu meningkatnya perekonomian yang ada didaerah maupun tingkat nasional.

“Yaitu memulai tahapan pernyataan,persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil dilaksanakan sebaik-baiknya. Dan hasilnya tidak mengakibatkan permasalahan hukum dikemudian hari serta dapat mensejahterakan rakyat dan meningkatkan perekonomian maupun investasi didaerah, serta berkontribusi meningkatkan perekonomian nasional,” jelasnya.

Dari kegiatan sosialisasi ini, Edy Suwondo berharap dapat memberikan kepercayaan dan kepastian disetiap kegiatan dari penyelenggaraan Pengadaan tanah ini bagi pembangunan dan untuk kepentingan umum khususnya di Provinsi Kalbar. “Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita,” katanya.

Dia juga berpesan untuk kedepannya dari kegiatan pengadaan tanah ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala dikarenakan lahan tanah merupakan harapan untuk pembangunan bagi kepentingan khalayak umum.

“Kita sangat mengharapkan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum,dan tidak lagi menjadi isu sentral atau kendala penyelesaian kegiatan-kegiatan strategis di negara ini sehingga capaian tersebut menciptakan lapangan kerja untuk kesejahtraan,” ujarnya.

 

 

  • Bagikan