Baru 13 Persen, Ketua PMP Kalbar Minta Pemerintah Pusat Hapus Vaksin Jadi Syarat Administrasi

Pontianak (Suara Kalbar) – Tingginya antusiasme masyarakat yang ingin di vaksin cukup membuat kewalahan penyelenggara vaksin di berbagai lokasi.

Satu diantaranya pelaksanaan vaksin di Rumah Melayu Sabtu (07/08/21) Pagi.

Dalam satu jam, kuota 1500 warga ludes di serbu masyarakat.

Ketua PMP Kalbar Sukiryanto meminta pemerintah pusat untuk tidak menggunakan vaksinasi sebagai syarat mengurus berbagai administrasi bahkan melamar pekerjaan.

Mengingat vaksinasi di Kalbar tergolong masih rendah.

“Kalbar ini kan vaksinasi baru 13 persen, sepertinya tidak efektif jika vaksinasi jadi syarat administrasi seperti penerbangan, daftar sekolah atau yang lainya,” ungkapnya.

Sukiryanto mengatakan jika Kalbar sudah masuk di angka 70 persen barulah kebijakan tersebut bisa di gunakan.

Terlebih beberapa waktu lalu distribusi vaksin mengalami keterlambatan yang membuat proses vaksinasi banyak tertunda.

“Kalo seperti di Jawa itu tidak apa, karna mereka sudah tinggi untuk jumlah masyarakat yang di vaksin, kita kan belum, saya mohon lah jangan mempersulit masyarakat yang sudah susah,“ Imbuhnya.

Kemudian Sukiryanto meminta pemerintah pusat dan daerah harus mengawasi harga PCR karena adanya ketidakwajaran harga yang di tetapkan oleh pemilik laboratorium.
“Harga antigen itu Rp.30ribu, dijual sampai Rp.300ribu, kemudian PCR sampai jutaan itu kan tidak wajar. Berapa keuntungan yang berhasil mereka dapat kalo seperti itu,“ tuturnya.