Cerita Pasien Covid-19 di Sekadau, Selama Isolasi Mandiri Tak Ada Perhatian

  • Bagikan
Ilustrasi isolasi atau karantina Covid-19 - (Pixabay/fernandozhiminaicela)

Sekadau (Suara Kalbar) – Sudah setahun lebih pandemi Covid-19 melanda dunia, tidak terlebih Indonesia juga terkena imbas termasuk Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

Tak hanya itu, Covid-19 juga sudah banyak yang terpapar bahkan korban juga sudah banyak berjatuhan akibat wabah tersebut.

Untuk menangani hal tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan agar tidak terjadi lebih banyak lagi jatuh korban diantaranya dengan cara refocusing anggaran untuk fokus pada penanganan Covid-19.

Namun disisi lain masih ada warga mengeluhkan dan mempertanyakan anggaran yang telah di refocusing untuk penanganan Covid-19 kemana anggaran tersebut. Sebab salah satunya jika dilihat dari beberapa cara penanganan terlihat kurang memuaskan.

Salah satu pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang ada di Kabupaten Sekadau Angela mengaku pada saat terkonfirmasi, Pemerintah menyatakannya untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Namun disayangkannya tidak ada perhatian khusus dari pemerintah baik itu bantuan berupa masker, vitamin ataupun yang lainnya.

“Saya, waktu itu dinyatakan positif hasil SWAB Antigen pada bulan April, belum PCR. Namun, setelah itu, saya langsung disuruh isolasi mandiri di rumah. Kondisi saya fit dan baik-baik saja, gak ada gejala bang, memang ada sedikit demam dan meriang-meriang. Pada saat isolasi mandiri tidak ada bantuan satupun dari pihak pemerintah. Seperti obat-obatan, vitamin, masker, untuk kesembuhan saya,” ungkap Angela, Rabu (7/7/2021).

Selain itu, Angela juga menyayangkan pada saat setelah isolasi mandiri selama 14 hari, dirinya mengatakan terkejut tiba-tiba ada surat yang mengatakan bahwa dirinya sudah sehat.

“Saya memang gak ada gejala apa-apa. Tapi tiba-tiba saya dibilang sehat dan dikasi surat bebas Covid-19. Memang ada sih petugas yang datang mengunjungi saya namun saya tidak ada dikasi apa-apa,” tuturnya.

Dirinya mempertanyakan mengapa tidak ada perhatian khusus dari pemerintah untuk pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19.

“Padahal sudah ada anggarannya. Anggaran semua di pangkas untuk Covid-19. Namun sampai sekarang kok gak ada tanda-tanda bahwa anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk penanganan Covid-19,”tanyanya.

Untuk itu, dirinya ingin meminta penjelasan kepada pihak pemerintah, khususnya Satgas Covid-19 Kabupaten Sekadau terkait dengan anggaran yang telah digunakan.

“Saya hanya ingin menanyakan, kemana anggaran yang telah ditetapkan kok sampai sekarang gak ada tanda bahwa anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk penanganan Covid-19,” harapnya.

Hal Senada juga disampaikan oleh Paulus, pasien positif asal kecamatan Sekadau Hilir. Ia mengeluhkan bahwa pada saat dirinya terkonfirmasi positif, belum ada perhatian khusus dari pihak Dinas Kesehatan, maupun puskesmas.

“Waktu itu, hanya dikasi vitamin biasa aja bang. Tapi sayangnya saya harus beli vitamin yang lain, karena vitaminnya biasa saja, jadi saya harus membeli yang lebih bagus agar segera bisa memulihkan kesehatan saya. Waktu itu juga kondisi saya drop. Saya udah lapor, namun pihak nakes, lamban datang,” cerita Paulus.

Ia berharap kedepannya agar pihak terkait lebih memprioritaskan para pasien positif secara serius. Agar angka kematian di Covid di Kabupaten Sekadau bisa menurun.

“Cobalah diperhatikan benar-benar para pasien tu, kemana anggaran selama ini yang telah dikucurkan, masak vitamin aja susah mau dapat. Harus ini itu dan sebagainya. Kasian masyarakat udah susah malah dibuat susah,” harapnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Plt. Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB Sekadau Henry Alpius mengatakan Penanganan tersebut dan SOP ada masing-masing puskesmas, satgas Desa.

“Jadi nanti sama-sama bisa memantau daerah dan masyarakat Desa, terapi dan obat-obatan melalui resep dokter, bisa juga satgas Desa dan di Puskesmas yang berikan. Tetapi tergantung dari pemantauan dokter-dokter tenaga medis wilayah yg memantau,” katanya.

“Anggaran memang ada tetapi yang mengajukan dan SPJ-nya tergantung pengajuan dan dipertanggungjawaban dari Nakes di lapangan. Tidak di kasi kayak di warung kopi harus ada pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran yang bisa mereka pertanggungjawaban ok ini uang negara,” timpalnya.

Terkait dengan pasien yang isolasi mandiri di rumah yang tidak mendapatkan bantuan seperti obat-obatan, vitamin, masker, serta lainnya, Henry Alpius menegaskan bahwa isolasi mandiri sesuai dengan kebijakan satgas Desa.

“Isolasi mandiri sesuai kebijakan ada di satgas Desa. Sesuai kebijakan PPKM Mikro jadi, kesehatan merupakan salah satu bagian dari Satgas Desa. Jadi, penanganan isolasi mandiri itu tanggungjawab penuh Satgas Desa. Jadi, Satgas Desa yang berkoordinasi masyarakat cukup keluh atau ngadu ke Desa. Ada juga ADD Desa bisa untuk penanganan covid (beli vitamin dan lain-lain) sesuai SOP,”pungkasnya.

  • Bagikan