 |
| Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Kukuh Triyatmaka membuka rapat kesekretariatan tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Wilayah di Ruang Musyawarah Lantai I Kantor Bupati Sanggau, Rabu (14/4/2021). |
Sanggau (Suara Kalbar) -Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Kukuh Triyatmaka membuka rapat Kesekretariatan tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Wilayah di Ruang Musyawarah Lantai I Kantor Bupati Sanggau, Rabu (14/4/2021).
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala BNNK Kabupaten Sanggau Rudolf Manimbun, Asisten dan Staff Ahli Bupati, serta Kepala OPD Kabupaten Sanggau atau pejabat yang mewakili.
Dalam kesempatan tersebut Sekda Sanggau Kukuh Triyatmaka menyampaikan terkait dengan kegiatan rapat Kesekretariatan Pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang RAN P4GN ini memang sudah ada sebelumnya yaitu Inpres Nomor 6 Tahun 2018.
“Hari ini kita melakukan kegiatan ini karena dengan nawacita Bapak Presiden ini muncullah Inpres Nomor 2 Tahun 2020. Yang dimana ini juga lebih di fokuskan, dimintakan semua komponen bangsa ini untuk mencegah atau menanggulangi penyalahgunaan Narkotika ini,” katanya.
Tentunya Pemerintah Kabupaten Sanggau, lanjut Sekda Sanggau, harus menjalankan sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tersebut.
“Ada enam rencana aksi, itu langkah-langkah yang sudah menjadi arahan di Inpres itu. Tentu ini juga penyempurnaan Inpres Nomor 6 Tahun 2018, meskipun sebenarnya juga hampir sama, tetapi ada penekanan-penekanan yang pada intinya adalah narkotika ini tidak bisa di berantas atau dicegah oleh salah satu saja, akan tetapi semua komponen bangsa termasuk pemerintah daerah saling kerja sama,” ujar Kukuh.
Kukuh mengatakan perlu dilakukan sosialisasi sekaligus rencana aksi. “Diantaranya tadi rencana aksi sosialisasi yang sudah kita lakukan dan berjenjang sampai ketingkat OPD dan masing-masing menjaga jangan sampai di lingkungan baik ASN, tenaga kontrak dan tentunya dalam aspek pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat pun kita sampaikan, supaya masyarakat juga tidak menyalahgunakan atau terkena persoalan Narkotika tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sekda Sanggau menjelaskan terkait dengan rencana aksi tersebut ada enam renaksi diantaranya kita diminta untuk melakukan tes urin.
“Waktu Inpres yang sebelumnya kami sudah melakukan tes urin dan tahun ini dilaporkan dari BKPSDM khusus ASN kita ada target dan khusus untuk rencana aksi Inpres ini minimal kita harus di tahun 2020 dua persen dari jumlah ASN. Kita dari pemerintah daerah sudah mengambil langkah cukup maju, karena beberapa tahun yang lalu kami sudah lakukan dan tahun ini disediakan juga yaitu sekitar lima ratusan seperti yang dilaporkan BKPSDM untuk target tes urin bagi ASN,” tutup Kukuh Triyatmaka.
Penulis : Darmansyah
