Daya Tahan Hukum

  • Bagikan

.

Oleh: Pradikta Andi Alvat S.H., M.H.

Menurut Nonet dan Selznick dalam buku Law and Society in Transition Toward Responsive Law (2001) menjelaskan bahwa terdapat tiga tipologi hukum berdasarkan derivasi atas bingkai hubungan yang bersifat respirokal antara sistem pemerintahan negara dengan karakter hukum yang dihasilkan baik dalam ranah substansi maupun implementasi penegakannya.

Pertama, dalam sebuah negara yang otoriter atau kekuasaan politik meng-subordinasi hukum, maka melahirkan tipologi hukum yang bersifat represif. Ciri dari pada hukum represif adalah minimnya (formalitas) partisipasi publik dalam pembentukan hukum. Hukum dibentuk atas dasar kepentingan dan tendensi penguasa. 

Selain itu, dalam proses penegakan hukum akan dipenuhi oleh intervensi-intervensi kekuasaan sehingga tidak dapat mawujud penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam negara otoriter, hukum hanya difungsikan sebagai saranan eksistensi dan imperatif kekuasaan. 

Kedua, dalam sebuah negara yang berkedaulatan hukum, akan melahirkan tipologi hukum yang bersifat otonom. Ciri dari pada hukum otonom adalah hukum yang bekerja untuk eksistensi dan kedaulatan hukum itu sendiri. Tidak boleh ada intervensi non-yuridis terhadap hukum. Akibatnya, hukum menjadi sebuah entitas yang kaku dan rigid serta jauh dari realitas dan dinamika sosial.

Ketiga, dalam sebuah negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi), akan melahirkan tipologi hukum yang bersifat responsif. Hukum responsif adalah hukum yang aspiratif, partisipatif, dan fleksibel dalam mengatasi problematika aktual masyarakat. Hukum responsif memiliki basis dogma bahwa hukum ada untuk masyarakat. Hukum berfungsi untuk mewujudkan hamonisitas dan kesejahteraan masyarakat.

Jika dielaborasikan, maka hukum represif merupakan wujud transformasi hukum sebagai pelayan kekuasaan otoriter. Kemudian, hukum otonom merupakan pengejawantahan hukum sebagai institusi tersendiri yang berfungsi untuk menghalau intervensi dari luar untuk menjaga kedaulatan hukum. Sedangkan hukum responsif merupakan transformasi hukum sebagai fasilitator terhadap kenyataan sosial (aktual) dan aspirasi publik.

Jika tipologi hukum di atas dihubungkan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang bersifat demokratis. Negara hukum yang demokratis adalah negara yang menempatkan hukum dan demokrasi dalam tensi relasi yang mutualistik. Tidak saling meng-subordinasi.

Sejalan dengan fakta tersebut, maka tipologi hukum yang ada di Indonesia seharusnya adalah tipologi hukum otonom dan tipologi hukum responsif atau percampuran antara keduanya. Itu secara das sein. Namun jika kita berbicara secara das sollen memang tidak selalu demikian adanya.

Menarik beberapa peristiwa ke belakang, khususnya dalam tahap formulasi hukum, terlihat betapa dominannya peran kekuasaan (politik) atas hukum dan aspirasi publik. Beberapa produk hukum lahir dengan tendensi kekuasan yang kental yang disertai resistensi luas dari publik seperti UU KPK (revisi). Hal ini secara fakta sosial merupakan penegas alamiah bahwa produk hukum tersebut bukanlah produk hukum yang bersifat responsif.

Satjipto Rahardjo dalam buku Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional (1985) menilai bahwa dalam bingkai relasi ketatanegaraan empirik, sub-sistem politik selalu memiliki energi yang lebih besar dari pada sub-sistem hukum. Oleh karena itu, dalam realitasnya (das sollen), politik (kekuasaan) akan menentukan atau dominan terhadap hukum.

Kondisi inilah yang menyebabkan daya tahan hukum menjadi lemah, hukum mengalami impotensi karena proses bekerjanya hukum tersumbat oleh torpedo kepentingan kekuasaan. Dalam proses bekerjanya hukum, daya tahan hukum juga bisa lemah disebakan oleh miskinnya integritas penegak hukum. 

Oleh karena itu, secara contrario dapat disimplifikasikan bahwa daya tahan hukum akan menjadi kuat manakala terdapat visi hukum yang kuat dari pembentuk hukum untuk menjadikan hukum sebagai entitas yang berkarakter otonom dan responsif. Pembentuk hukum yang memiliki visi hukum sendiri hanya bisa dihasilkan dari proses demokrasi yang sehat dan fair. 

Kemudian, penguatan daya tahan hukum juga bisa dilakukan dengan penguatan kelembagaan hukum baik secara anggaran, fasilitas, pengawasan, dan meritokrasi sistem baik sistem rekrutmen maupun sistem peningkatan karir. Dengan restorasi tersebut diharapkan bisa menghasilkan penegak hukum yang kaya integritas sebagai suplemen penguatan daya tahan hukum. Hukum yang berdaya tahan. Hukum yang berdaya tahan adalah hukum memiliki kekuatan untuk melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal. Hukum yang memiliki dampak bagi perwujudan keadilan, kemanfaatan, kepastian, dan kesejahteraan masyarakat.

*Penulis Adalah Pegiat Hukum

  • Bagikan
You cannot copy content of this page