Gubernur pertanyakan peran perusahaan sawit bagi masyarakat Kalbar

Pontianak (Suara Kalbar) – Kehidupan kesejahteraan bagi masyarakat yang berkelanjutan menjadi sebuah kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Barat.

Berbicara manfaat, masyarakat desa dan lainnya, Kalbar memiliki 2.031 desa, sementara desa mandiri hanya satu dan dari 378 desa berkembang yang ada sebagian tidak ada sawit.

Terkait akan hal itu, Gubernur Kalbar mempertanyakan peran perusahaan sawit yang ada di Kalbar terutama dalam perkembangan pembangunan peran serta dalam mendukung program pemerintah yang menyangkut kesejahteraan masyarakat Kalbar.

“Dari 1600 desa tertinggal sementara sawit ada disitu, kemarin kami perbaiki jembatan di Sintang dengan milyaran rupiah belum lagi banjir di Landak dan Kuburaya sementara kemana perusahaan sawit,  tidak ada semua diam,” tegas Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat membuka Borneo Forum di Hotel Ibis, Rabu (20/3/2019).

Menurutnya teori yang disampaikan selama ini bukanlah sesuai dengan kenyataan yang ada, karena berapa milyar Pemprov Kalbar mengeluarkan anggaran untuk perbaikan jalan sementara yang merusak adalag kebun sawit.

“Mereka harus buat jalan sendiri adalah pengalaman satu dua saya pernah waktu kampanye saya mundur karena jalan buruk.

CSR apa yang kelihatan, saya kunjungan ke Binjai sementara ada 9 perkebunan sawit tapi ketika urunan satu dua puluh juta saya bilang balikkan saja,” tuturnya.

Ia menjelaskan selaku orang pertama di Kalbar, ia sangat menyayangkan berapa puluh milyar dianggarkan untuk perbaikan jalan sementara hal ini adalah hal yang harus diselesaikan yang tentu bermanfaat bagi masyarakat.

“Pelayanan yang harusnya dekat dan cepat transparan sementara kami mendukung kebijakan pusat jangan taunya layani pribadi pejabatnya tetapi layani masyarakat yang ada di sekitar, perijinan regulasi silahkan lapor kesaya tapi masyarakat yang harus diurus,” paparnya.

Ia kembali menjelaskan di Kalbar sebanyak 1100 mobil dump truck milik perusahaan tidak membayar pajak dan BPKP ribuan terjadi.

“Bayangkan itu hak daerah Provinsi, dan akhir Juni akan saya buka agar transparan. Kalau misal kesejahteraan sawit bagus tidak ada yang mampu melawan rakyat karena akan bermanfaat bagi masyarakat.

Tidak akan ada NGo yang bisa memprovokasi jika masyarakat diperhatikan saya miris juga dengan keadaan ini,” terangnya lagi.

Midji menambahkan terkait kepentingan bangsa dan negara ia akan terus memperjuangkan hingga akhir periode jabatan sebagai Gubernur Kalbar.

“Jangan sampai masyarakat bilang merampot jak saat ini yang diperlukan silahkan ke saya namun harus ikut aturan dan jangan berenggapan jika negara akan hancur karena perbedaan etnis dan agama tetapi hancur karena ketidak adilan dan membiarkan aturan dilanggar maka aturan itu harus diterapkan,” pungkasnya.

Penulis : Dina Prihatini Wardoyo

Editor.  : Kundori