Dianggap kurang bijaksana tetapkan APBD 2019, Gubernur Kalbar yakin tak ada yang disembunyikan

Pontianak (Suara Kalbar)-Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat melakukan Paripurna Pendapat
Akhir Kepala Daerah dengan agenda Penyampaian Pansus DPRD membahas Raperda
mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Lokal
Jemaah Haji.

Usai Wakil Gubernur Kalbar. Ria
Norsan memberikan pendapat akhirnya, tiba saatnya Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suma
Jenni menutup paripurna, ditengah-tengah kegiatan, anggota DPRD Kalbar dari
Fraksi PDIP mengajukan interupsi.

Martinus Sudarno menjelaskan terdapat
beberapa hal yang belum tuntas dibicarakan mengenai APBD 2019, iapun memastikan
bahwa program pokok-pokok pikiran dan sah yang terdapat  landasan hukumnya kembali dipertanyakan.

“Bukan kami mengada-ada namun ajuan
kami tidak dilaksanakan dan kami ingin program pokok pikiran tersebut masuk
kembali di 2019 karena aturannya ada di Mendagri. Yang kami sayangkan ketika
dikonfirmasi kembali, Pemprov Kalbar melalui badan keuangan menyatakan Gubernur
Kalbar telah tutup buku atas rancangan APBD 2019 tanpa bereaksi atas ajuan
program yang kami ajukan. Dengan demikian itu sama halnya dengan tidak
menghargai kami sebagai anggota legislatif,” ungkap Martinus Sudarno.

Itu sebabnya saat pengesahan APBD,
legislator Sanggau Sekadau ini menerangkan jika Fraksi PDIP tidak hadir bukan
tidak menyetujui namun ada yang belum selesai.

“Tidak ada seorangpun yang dapat
mengurangi hak kami dalam penganggaran, hak pembuatan Perda dan hak Perluasan
karena ketiga hak itu diatur oleh UU yang berlaku. Tidak boleh keputusan
sepihak dan sayapun berharap fraksi-fraksi lain bersuara karena ini hak kita,”
tuturnya.

Iapun lantas mengancam jika ini tidak
diselesaikan, maka Fraksi PDIP akan memboikot seluruh kegiatan di DPRD Kalbar
sepanjang 2019 untuk tidak menghadiri kegiatan kecuali perjalanan dinas dan reses.

“Kami anggap Gubernur kurang
bijaksana dalam hal ini dan Kami akan memboikot seluruh kegiatan di DPRD kecuali
perjalanan dinas dan reses jika tidak ada penyelesaian,” katanya lagi.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat
dikonfirmasi suarakalbar.co.id menjelaskan bahwa telah melaksanakan ketetapan
anggaran 2019 sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saya sudah bahas APBD sesuai aturan,
dan seadil-adilnya. Sampaikan saja mana aspirasi mereka yang tak diakomodir dan
saya akan buka semua, saya tak akan sembunyikan sekecil apapun batang tubuh
APBD,” tegas Gubernur.

Sementara Wagub, Ria Norsan
menambahkan bahwa yang disampaikan oleh PDIP merupakan aspirasi yang telah
dilakukan mengingat Pemprov Kalbar telah menetapkan APBD 2019 tentu dengan
aturan yang berlaku.

“Kita terhutang pajak ketingkat II
se-Kalbar sehingga untuk menutupi itu karena bersifat urgen maka anggaran kami
alihkan untuk kabupaten/kota sehingga kegiatan yang sifatnya belum terikat
kontrak kita lakukan pemangkasan,”  urainya.

Terkait dengan pernyataan Martinus
Sudarno yang mengancam akan memboikot semua kegiatan DPRD Kalbar, Ria Norsan
menjelaskan jikalau terjadi tidak akan mempengaruhi kegiatan terutama dalam hal
kebijakan karena Gubernur dan Wagub Kalbar didukung oleh banyak partai lainnya.

“Saya yang akan memfasilitas audiensi
dengan Gubernur agar mendapatkan penjelasan, dan jikapun terjadi pemboikotan
masih banyak partai pendukung lainnya jadi tidak pengaruh. Tapi tentu kita
berharap kedua pihak, eksekutif dan legislatif dapat berjalan bersama demi
Kalbar yang lebih baik,” pungkasnya.

Penulis : Dina Prihatini Wardoyo

Editor   : Kundori