36 Ribu Petani Tagih Putusan MA untuk Kesejahteraan

Sekadau (Suara Kalbar) – Sekitar 36 ribu orang mendesak Putusan MA atas perkara uji materiil Peraturan Pemerintah (PP) 24/2015 tentang Penghimpun Dana Perekebunan melalui petisi.

Pada 8 Februari lalu Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) sudah mengajukan gugatan tersebut ke Mahkamah Agung (MA). Namun, tiga bulan berlalu, belum juga ada tanggapan.

Menurut Andre divisi hukum di seknas SPKS, di hubungi via pesan whatsApp,secara hukum, PP 24/2015 itu menyalahi amanat dari UU Perkebunan jelasnya.

Dimana dana perkebunan dikucurkan bukan untuk petani, melainkan untuk subsidi kepada perusahaan sawit besar.

Saat ini Indonesia telah menjadi produsen utama minyak sawit di dunia. Keberadaan petani sawit merupakan kekuatan besar untuk membangun perkebunan kelapa sawit nasional. Tapi kebijakan yang dibuat, sudah salah jalan dan sangat merugikan para petaninya.

“Saking sulitnya petani mengakses BPDP, banyak petani yang tidak bisa meremajakan kebun sawitnya, produktivitas kebun sawit pun rendah, dan otomatis pendapatan juga rendah. Akibatnya petani tetap miskin dan banyak anak-anak petani yang terancam putus sekolah,” ujar Andre.dalam petisinya.

Seorang penandatangan petisi Asep Juanda mengatakan,  kesejahteraan petani harus lebih diutamakan. “Karena selama ini perusahaanlah yang lebih diuntungkan dengan adanya perkebunan kelapa sawit sedangkan petani yang notabene pekerja utama di perkebunan kesejahteraannya kurang diperhatikan,”ungkapnya.

Sementara Oriko Siregar yang juga menandatangani petisi ini, menyoroti kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat. “Kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat atau kepentingan sosial pantas untuk dilawan ” kata Oriko.

Sementara itu aketua SPKS kabupaten Sekadau Bernadus Mohtar,yang juga ikut menandatangani petisi,hadirnya Putusan MA atas gugatan SPKS ini akan menentukan nasib kesejahteraan Petani Sawit Indonesia kedepan.

“Seharusnya MA Tau betul dengan kondisi saat ini, Akan lebih banyak petani yang akan ikut program replanting dari Pemerintah, “tuturnya.

Penulis: Sudarno

Editor: Kundori