Potret Birokrasi, Evaluasi Kebijakan Sutarmidji dalam Tiga Tahun Masa Pemerintahan

Oleh: Mansyah, SE

GUBERNUR Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, SH.M.Hum dilantik pada tanggal 5 september 2018 sebagai Gubernur Kalimantan barat, dan pada bulan september 2021 lalu merupakan tiga tahun masa pemerintahannya. Sutarmidji berpasangan dengan Ria Norsan yang merupakan mantan bupati dari kabupaten Mempawah. Saat awal menjabat pada 2018 sudah harus berhadapan dengan defisit anggaran yang sangat besar.

Ditambah lagi harus membayar kewajiban atau hak pemerintah kabupaten atau kota dalam bentuk bagi hasil pajak. Lantas bagaimanakah potret kebijakan sutarmidji untuk merealisasikan janji Politik dan visi misi beliau saat kampaye dalam Pilkada 2018 Kalbar selama tiga tahun menjabat. Di awal pemerintahan gubernur Sutarmidji fokus menyelesaikan persoalan defisit anggaran.

Pembuktian Janji Politik Sutarmidji-Ria Norsan :

1. Pemprov sudah bisa mengimplementasikan janji untuk memberi beasiswa kepada anak didik (SMA/SMK) sebesar yang dibayar ke sekolah.
2. Sudah dimulainya pembenahan di bidang kesehatan. Salah satunya pembangunan RSUD Soedarso. Sekaligus penataan secara keseluruhan, rencananya bakal dilaksanakan pemancangan tiang pertama pada bulan September tahun 2019.
3. pemprov juga tengah melakukan penataan kantor pemerintahan. Pembangunan yang sebelumnya sempat mangkrak. Seperti pembangunan gedung VIP Bandara Internasional Supadio dan beberapa kantor dinas.
4. Bidang pendidikan, tahun 2019 ini akan dibangun sejumlah sekolah unggulan. Di antaranya sekolah unggulan di Sambas dan Mempawah.
5. Mengenai Infrastruktur jalan, tahun 2019 ini dikatakan sudah cukup banyak yang dibangun. Terutama di daerah-daerah seperti di Kabupaten Sintang, Sambas, Melawi, Kapuas Hulu, Sekadau, Sanggau. Juga pembangunan beberapa jembatan.
6. Pemprov juga terus menggenjot peningkatan PAD. Midji menyatakan, dalam satu tahun peningkatannya mencapai lebih dari Rp200 miliar. “Dari mana? Itu perusahaan-perusahaan sawit yang punya dump truk tidak mau bayar, sekarang sudah bayar pajak. Walaupun baru segelintir.
7. Di sisi lain, penataan birokrasi juga sudah hampir tuntas dilakukan tinggal beberapa jabatan saja yang masih perlu diisi. Mantan Wali Kota Pontianak itu membeberkan rencananya merombak beberapa struktur organisasi perangkat daerah (OPD). Seperti penghapusan Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) di Dinas PUPR, karena dinilai tidak efektif. Serta beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di beberapa dinas juga sedang dievaluasi untuk dihapuskan.Termasuk ada dua OPD yang akan dipecah menjadi dinas baru. Pertama BPKPD menjadi Dispenda dan Badan Pengelola Keuangan. Kedua Dinas Perkim-Lingkungan Hidup dipecah. Perkim akan menjadi dinas baru bersama Cipta Karya. Sementara LH masuk ke Dinas Kehutanan. “Sehingga Cipta Karya nanti di luar PU supaya lebih fokus dan berbagi kerja,” terangnya.

H.Sutarmidji,SH, M.Hum Gubernur Kalimantan Barat mengatakan arah kebijakan pembangunan Kalbar tertuang pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Hal ini bukan tanpa alasan karena Sutarmidji melihat IPM Kalbar urutan ke 29 dari 34 Provinsi dan berada dibawah rata-rata Nasional. Klo bicara tentang IPM kita harus memperhatikan ada beberapa hal seperti :

1. Inprastruktur
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penunjang pertumbuhan ekonomi

Itu perlu segera dikerjakan dengan senergi Kabupaten Kota perlu ditingkatkan untuk dan jangan memandang kepala daerahnya dari partai, agama dan etnis apa tapi pandang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Melihat kondisi ini Sutarmidji yang bekerja selalu berdasarkan data memperioritaskan Pembangunan di Kalimantan Barat antara lain :

1. Perioritas Pembanguan Manusia provinsi paling miskin di Kalimantan.

Dalam beberapa bulan beliau memimpin sudah dengan menurunnya angka kemiskinan di Kalbar, Penurunan 0,4 hasil adalah hal yang bagus  dan beliau yakin kedepan berkisar 5 %  dengan program-program yang direncankan peningkatan IPM yaitu di Bidang pemdidikan dan Kesehatan, sutarmidji berpendapat bahwa mendongkrak IPM lebih baik menjadi yang utama dengan meningkat 1,9 walaupun masih dibawah 5 besar diawal Pemerintahan dan Sutarmidji oftimis mencapai 2. Target Kalbar (ekonomi dan infrastruktur saja kita bisa menjadi mingkat PDRB Kalbar menjadi penyumbang tersebesar kedua sebelumnya selalu juru kunci karena PDRB penyumbang terbesar kedua di Kalimantan. Bisa tercapai apabilan rencana bisa terimplementasi dengan baik. Angka kemiskinan kata BPS di Desa mencapai 8,8 persen jauh lebih tinggi dari pada di kota seitar 4 persen, dimana di Kalimantan Barat desa tertinggal 800 jumlahnya sangat tertingal 566 jumlah nya. Diman beliau sebelum jadi gubernur sdh dipetakan :

1. Desa Mandiri di Sutera punya 1 desa
2. Desa Maju ada 53
3. Desa berkembang 370
4. Desa tertinggal dan sangat tertinggal (itu sisanya)

Kenapa hal ini terjadi karena Sebagian pemda tingkat 2 beranggapan bahwa sudah ada dana desa, seharusnya dihitung indek dan indekatornya untuk mencapa desa mandiri itu ada 50 penilaian. Sekolahnya, guru, dokternya, jalan dll, dan dibutuhkan dana sekitar 70 millyar untuk memenuhi indicator menjadi desa Mandiri,. Nah dengan besarnya dana yang dibutuhkan bila memakai dana desa bisa sampai kiamat juga gk akan bisa. Jadi selusinya langkah-langkah yg akan dilakukan oleh gubernur adalah :

1. Menggunakan dana desa minimal 15 indikator menggunakan dana desa misalnya : Lapangan olah raga, Pos kamling, PAUD, Posyandu, Gotong royong dll.
2. Dana Kabupaten menyelesaikan 15 Indikator misalnya : Jalan lingkungan, Sanitasi lingkuangan dll.
3. Dana Provinsi sisanya Pihak provinsi 20 indikator misalnya : Sekolah, Puskesmas, Air besih, dll

Karena Gubernur Kalbar menganggarkan belanja langsung 20 persen untuk pembangunan desa sebab pemda Provinsi Kalbar mempunya target tahun dalam 1 tahun sebesar 60 desa tercapai

2. Perioritas Pembangunan Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan konektifitas dan kemeritiman menarik karena visi RPJMD kalbar salah satunya adalah percepatan peningkatan inprastruktur. Tentu apa saja yang akan dibangun, gubernur sutarmidji pada saat membuka perum RKPD PUPR ada 2 kabupaten yang tidak datang yaitu : Kabupaten Melawi dan Bengkayang akan ditinggalkan karena pemda TK II tidak ada yang mengirimkan orang pemda untuk hadir di acara tersebut, dan pak Gubernur menjelaskan beliau tidak lagi bicara Pilkada kalah menang karena itu dianggap sudah selesai, beliau mengatakan seperti Kabupaten Sintang kalah tapi banyak mendapatkan perbaikan inprastruktur karena kebutuhan masyarakat dan yang paling banyak diminta oleh pemda tingkat II adalah yang bersifat kebutuhan dasar. Seperti ; Jalan, Pendidikan dan Kesehatan. Hal itu juga beliau tawarkan kepada Pemda misalnya Kabupaten Sambas menawarkan SMK Unggulan karena beliau banyak anak2 meniggalkan daerahnya. Lalu kenapa sambas? Beliau mengatakan bahwa Pendidikan gratis untuk SMA dan SMK seluruh pemda TK II gratis dan membangun inprastrukutr seperti di sintang pada saat Pilkada kalah telak dimana pasangan beliau hanya dapat kurang lebih 20% aja tapi beliau tetap bangun bahkan juga ditawarkan ke DATI II Landak namun bupati mengatakan lahan belum siap dan dialihkan ke pembangunan inprastruktur yang dibutuhkan mendesak.

Padahal untuk Kota Pontianak beliau hanya membangun jalan provinsi yang merupakan muka dan pada seluruh penda TK II di Kalbar

Berkaitan banyaknya jalan-jalan yang rusak di dusun-dusun dan desa yang masih jauh dari harapan pada awal tahun kepemimpinan Sutarmidji mengatakan bila UPJJ tidak berfungsi beliau akan dibubarkan tahun depan dan semua akan ditarik ke PU provinsi dgn berkoordinasi dengan PU Kabupaten. (dengan mengevaluasi apa saja yang sudah mereka kerjakan) jangan sampai UPJJ hanya berfungsi pecah-pecah anggaran biar bisa menunjukan langsung ke kontraktor dan ini bisa jadi peluang untuk korupsi karena jalan-jalan desa dan dusun tidak dipelihara dan sebenarnya pekerjaan itu tidak perlu tander cukup dikerjakan suwakelola aja biar kulitas pekerjaan bisa lebih baik.

Permasalahan inprastruktur jalan di Kalbar terkesan punya kualitas yang buruk karena banyaknya yang rusak hal ini karena banyaknya perusahaan angkutan sawit yang beroperasi dan jalan di jalan umum padahal seharunya mereka punya jalan sendiri karena prosuksinya sangat besar  (misalnya di Kabupaten Ketapang).

3. Perioritas pembangunan mengenai Nilai tambah ekonomi melalui Pertanian industri dan jasa produktif, dimana angka pengganguran terbuka  ada diangka 4,26 ini angka sementara Nasional 5,34 dan Kalbar berada dibawah rata nasional, Pemda Kalbar tentu punya program dgn memperhatikan terutama melihat indikator2 kemiskinan yang terjadi, dan itu harus dicarikan jalan keluarnya : Missal Pendidikan Satpam, merepalitasi SMK yang program studi sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang tesedia di Kalbar, program2 sertifikasi pekerja, dan didesa supaya ada minat yang besar untuk mengolah lahan, maka kita tingkatkan nilai perolehan petani itu menigkat dengan memperhatikan Intensifikasi bukan extenstipikasi tanah (pola yang salah). Pengolahan lahan tanam yang baik, misalnya SMK jurusan Teknik AC, Sertifikasi pekerja agar mereka mendapatkan upah yang tinggi. Kenapa penduduk perkotaan misalnya Kota Pontianank, Singkawang dan Kubu Raya merupakan yang paling banyak penganggurannya karena orang kota itu memilih pekerjaan sebab dari segi SDM memang lebih baik/bagus harusnya mereka menciptakan lapangan kerja tapi mereka pilih kerja. Misalnnya kelapa untuk bisa dikelola oleh BUMDES, Komoditas hasil pertanian dan perkebunan di Kalbar tidak bisa ditetapkan batas harga terendah dan tertinggi karena tidak memiliki hilirisasi, sehingga mesti mengikuti pasaran dunia / Singapore.
4. Perioritas pembangunan Pemantapan ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air Akses Air bersih di Kalimantan Barat tahun 2018 sebesar 54,69 terpaut tipis dengan tahun 2016 sebesar 54,61 Cuma naik 0,8 dan langkah yang akan diambil adalah Pemda Provinsi membantu Kota dan Kabupaten menjadi 100 % yang itu dengan memasang pipa induk dan pipa sekunder di Kabupaten. Kenapa masalah air saja menjadi masalah di Kalbar ini, menurut pak midji karena salah dalam menggunakan anggaran yang tidak skala perioritas karena bekerja tidak memparhatikan indicator-indikator perbaikan, makanya IMP kita urutan ke 29. Karena penilaian IPM itu sangat tergantung juga IPM di Kota dan Kabupaten dan peningkatan lainnya yang pasti akan mendongkrak IPM provinsi. Nah itu target 2 tahun kedepan kenaikan air bersih di Kalimantan Barat 70 persen masa kepemimpinan pak midji dan yakin bisa. Selanjutnya berkaitan dengan kemandirian ketahanan pangan di Kalimantan Barat, pada rakor dewan ketahan pangan tahun 2018 sementara Kecamatan di Kalbar baru 38,5 peren, bagaimana strategi biar bisa mandiri. Berdasarkan data lahan 529 ribu Ha dengan rencana kapasitas produksi : 1,7 juta ton gabah kering giling setara dgn 1,2 juta ton beras sementara kebutuhan kita 700 ribu ton berarti Kalbar plus 400 ribu ton tapi pada saat ditanya ke Bea cukai tidak ada sementara yang masuk banyak. Dan akhirnya BPS rellis lahan tanam Kalbar hanya 214 ribu sementara yang lain fiktif makanya Kalbar devisit 200 lebih dan dikuatkan dengan data bulog yg hanya membeli 480 ton aja dan fakta dilapangan Bulog membeli lebih murah dari pembeli besar. Setelah ada data yang benar langkah-langkahnya : Bibit yang bagus,
5. Perioritas pembangunan stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu
6. Kalbar merupakan dadurat Narkoba nah harusnya BNN itu Kerjasama dengan pemerintah Malaysia karena adanya kelemahan2 untuk membendung masuknya bahan haram tersebut ke Kalbar.
7. Kesuksesan Pemilu nah berkaitan dengan pemilu gub mengaku tidak bisa netral karena beliau merupakan tim sukses salah satu paslon dan yg harus netral itu ASN. Sementara beliau kampaye dihari libur.
8. ASN harus netral, maasalahmya kemana Panwas.

Kalau kita melihat latang belakang bapak Sutarmidji saya punya keyakina beliau akan menuntaskan program-program kerja yang sudah digariskan atau yang dijanjikan pada saat Kampaye Pilkada 2018, karena beliau punya rekam jejak yang positif selama menjadi Walikota Pontianak dua periode. Selama beliau menjadi walikota berani merenovasi alun-alun Kapuas dan memiliki program Pendidikan gratis 12 tahun dan Kembali memberdayakan taman digulis, selama beliau mejabat banyak mensukseskan program yang merubah Kota Pontianak menjadi lebih baik dan banyak mendapat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2011 dan 2012. Pelepasan pak midji digelar tgl 7 September 2018. Dimana semasa beliau memimpin kota Pontianak adalah mempunyai kemampuan kepemimpinan yang bagus dan bisa memberikan pelajaran dan mengayomi bawahannya walaupun beliau suka marah tapi marahnya yang positif yang mendidik dan memberi semangat untuk lebih baik lagi

Delapan kemarahan pak Sutarmidji saat menjadi walikota Pontianak :

1. Saat Pontianak dilanda kabut asap akibat karhutla
2. Pemilik lahan di Pontianak diduga bakar lahan
3. Saat seorang ASN Pemkot Pontianak dilantik jadi pegawai Kemenpura ini penyebabnya
4. Taman Akcaya dibuat asal-asalan
5. Saat peresmian kantor Camat Pontianak Kota
6. Berang pada seorang PNS Pemkot Pontianak sampai disebut-sebut tukang sate
7. Pada camat Pontianak barat, jangan jadi pejabat jika tak bisa jaga Aset
8. Kepada kepala BKD Pontianak

Catatan Positif selama selama pada 1 tahun kemimpinan Bapak Sutarmidji :

1. Menurut berdasarkan catatan diatas kebijakan sutarmidj dalam satu tahun berlalu sudah cukup baik namun masih cukup banyak yang harus dibenahi karena dalam satu tahun periode menjabat beliau banyak pekerjaan dari bekas calon gubernur sebelumnya yang wajib di tuntaskan dan di rombak kebijakannya jika kurang efisien.
2. Pengamat Kebijakan dan Politik Untan Erdi menilai, banyak hal baik yang sudah dicapai selama setahun pemerintahan Midji-Norsan. Meski begitu, ada beberapa hal yang harus diperbaiki. “Beliau (gubernur) sering tidak percaya dengan suguhan data yang diberikan anak buahnya, tapi kemudian data itu diterima, tapi dilakukan kroscek dan datanya tidak satu (sumber), Hal itu menurutnya membuat budaya kerja birokrasi bertambah hati-hati. Karena jika birokrat menyuguhkan data yang tidak valid, karena gubernur tegas dan teliti, maka harus benar-benar hati-hati.
3. dalam setahun ini gubernur dianggap sudah berhasil dalam pengelolaan anggaran. Tahun lalu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemprov Kalbar mencapai Rp150 miliar. Kemudian dari Rp150 miliar itu digunakan untuk menambah penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar.“Artinya dalam setahun meskipun tidak ikut menyusun RAPBD, tapi dia mengefisienkan pemanfaatan APBD sehingga terjadi SiLPA. Rp50 miliar untuk menambah modal Bank Kalbar, Rp100 miliar untuk memperbaiki infrastruktur.
4. Gubernur selalu berpikir untuk rakyat. Buktinya baru-baru ini gubernur tetap memikirkan rakyat dengan memberikan sambungan listrik untuk dua ribu rumah tangga miskin secara gratis. “Itu diambil dari proyek tahun lalu rehab rumah yang tidak bisa dilaksanakan karena kepepet waktu.
5. Gubernur dianggap berhasil mengefisienkan anggaran perjalanan dinas. Baik kepala dinas, pejabat birokrat sampai anggota DPRD dikurangi perjalanan dinasnya. “Yang sulit diatur kan di DPRD, tapi Sutarmidji mampu mengatur sekretariat DPRD, itu menunjukkan gubernur yang hebat,” terangnya. Adapun dari penghematan perjalanan dinas ini, dananya digunakan untuk memberikan beasiswa kepada 142 ribu pelajar tingkat SMA/SMK. Dimana kewenangan untuk pelajar tingkat SMA/SMK memang berada di Pemprov Kalbar.
6. Gubernur dianggap telah membuat terobosan lewat program desa mandiri. Dalam satu tahun ini yang diketahui Erdi sudah ada sekitar 48 calon desa mandiri di Kalbar. Artinya gubernur tidak butuh waktu lama mewujudkan program tersebut. “Dengan 48 setahun ini (desa mandiri), berarti untuk lima tahun ke depan itu ada bisa 200-400 desa mandiri.

Terakhir, Erdi melihat ada hal yang tampaknya belum digarap. Yakni banyak desa di kawasan terpencil yang masalah elektrifikasi serta koneksinya masih sangat kurang. “Jika tidak mampu dilakukan oleh pemerintah daerah kami harap gubernur bisa memprioritaskannya dengan cara meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar Rapat Kerja “ Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa” yang di buka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Barat H, Sutarmidji, S.H, M.Hum, di Pendopo Gubernur Kalbar. Selasa, 25 Februari 2020 lalu. Turut hadir pada rapat kerja tersebut Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI M. Nur Rahmad, Kapolda Kalbar Irjen Pol. Remigius Sigit Tri Hardjanto, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ( FORKOMPIMDA) Kalbar, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Dr. Nata Irawan, Bupati se-Kalbar, Camat dan Kepala Desa yang di usulkan bupati menjadi sasaran desa mandiri tahun 2020, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se-Kalbar dan Undangan lainnya.

Dalam sambutannya Gubernur Kalbar H.Sutarmidji meyampaikan, kebijakan Pemprov Kalbar yang tertuang melalui Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, maka secara bertahap sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, akan diwujudkan paling sedikit sebanyak 425 desa Mandiri. “dalam mewujudkan hal tersebut tentu memerlukan energi dan anggaran yang tidak sedikit.

Seluruh komponen Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Kalbar begitu pula dengan para Bupati dan jajarannya diminta fokus dalam setiap program dan kegiatan mewujudkan desa mandiri di Kalbar,” ungkapnya.

Pemprov Kalbar fokus dalam pembangunan Desa, dari 1 Desa Mandiri menjadi 87 Desa Mandiri, dan alokasi dana desa difokuskan pada 52 item indikator pembangunan desa.

Saat ini, Pemprov Kalbar sudah bebas dari desa Tertinggal di 8 Kabupaten di Kalbar. Provinsi Kalbar sudah tidak ada lagi Desa Tertinggal,” jelasnya.

Tidak adanya Desa Tertinggal di Provinsi Kalbar merupakan salah satu dampak dari upaya Pemprov Kalbar membangun desa. Karena Kabupaten indentik dengan infrastruktur desa,” ujarnya.

Gubernur Kalbar H. Sutarmidji juga berharap, ketika satu Desa sudah berubah statusnya, pemerintah harus memberikan insentif bagi Desa yang sudah berubah statusnya.

“Ketika status desanya berubah dan diminta untuk berinovasi dan anggaranya dikurangi. Ini kan terbalik, makanya perangkat Desa pasti tak mau,” Ucapnya Sudah saatnya, Desa memasuki era kebangkitannya menuju Desa yang kuat, maju, mandiri dan sejahtera,” ingatnya.

Gubernur Kalbar H. Sutarmidji juga menyatakan kesiapan untuk memberikan bonus berupa pembangunan warung desa bagi desa yang bisa meningkatkan statusnya menjadi Desa Mandiri. Ini akan kita lakukan pada tahun 2021 mendatang, di mana Pemprov Kalbar akan memberikan sejenis penghargaan kepada pemerintah desa yang mampu meningkatkan statusnya menjadi Desa Mandiri dengan membangunkan warung desa yang nantinya di kelola oleh BUMDes,” katanya

H.Sutarmidji juga menjelaskan,  warung desa akan menjual berbagai hasil pengelolaan potensi desa dan masyarakat, sehingga berbagai produk lokal bisa  terserap pasar dan dipasarkan oleh warung desa tersebut. Saat ini sudah ada 87 Desa Mandiri di Kalbar dan 87 itu, akan kita prioritaskan pembangunan warung desanya dengan menggunakan APBD Kalbar. Warung itu nanti harus di kelola oleh BUMDes agar ekonomi desa bisa semakin bergerak,” tuturnya.

Pemprov Kalbar juga sudah menyarankan kepada Dirjen Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar bisa menambah insentif bagi desa yang mampu menaikkan statusnya menjadi Desa Mandiri karena kalau dengan pola saat ini, di mana desa yang sudah mandiri, maka Dana Desa-nya akan dikurangi, justru menurut saya akan salah. Karena justru desa yang mampu mandiri, harus diberi penghargaan dan mendapatkan insentif lebih. Paling tidak Dana Desa-nya sama, jangan malah di kurangi, tuturnya.

Gubernur Kalbar H.Sutarmidji juga mengatakan, akan membantu pengadaan fasilitas air bersih dan sanitasi bagi desa yang sudah mandiri, sehingga hal itu akan mendorong pencapaian 52 indikaror Desa Mandiri tersebut.

“Saya rasa ini akan membantu percepatan pembangunan di daerah, karena sudah terbukti dengan semakin banyaknya desa yang lepas dari kategori tertinggal, saat ini delapan kabupaten yang semula masuk dalam kategori tertinggal, sudah lepas dari status tersebut. Ini tentu merupakan dampak yang signifikan dari Program Percepatan Desa Mandiri yang ada,” ujarnya.

Pemprov Kalbar juga memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri meskipun secara Tupoksi adalah sebagai alat pertahanan dan keamanan Negara, namun turut serta juga membangun desa dengan sinergitasnya dalam perwujudan desa mandiri.

Atas berbagai dukungan tersebut, tidak berlebihan apabila, pada tahun 2018 hanya 1 desa mandiri yang ada, maka pada tahun 2019, Alhamdulilah, dapat diwujudkan menjadi 87 desa mandiri. Tentu melalui kebersamaan dan kesungguhan, 159 desa mandiri yang ditargetkan pada tahun 2020 ini, kiranya dapat kita capai bersama,” Pungkasnya.

Hadir dalam rapat kerja tersebut Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI M. Nur Rahmad, Kapolda Kalbar Irjen Pol. Remigius Sigit Tri Hardjanto, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ( FORKOMPIMDA) Kalbar, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Dr. Nata Irawan, Bupati se-Kalbar, Camat dan Kepala Desa yang di usulkan bupati menjadi sasaran desa mandiri tahun 2020, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se-Kalbar dan Undangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber :

DESA-PEMBANGUNAN 2019

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 1, BD.2019/NO.1, LL PROV KALBAR : 18 HAL

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA

https://pontianakpost.co.id/evaluasi-satu-tahun-pemerintahan-pr-menanti-midji-norsan/

https://tirto.id/pilgub-kalbar-karolin-sutarmidji-dan-milton-komentar-soal-hasil-cM5F

*Penulis adalah Mahasiswa Program Magister Ilmu Politik Fisip Untan Pontianak