11 Ribu Warga di Kalbar Belum Terima Bantuan, Risma: Tertinggi se-Indonesia

Pontianak (Suara Kalbar) – Agenda yang semula hanya melakukan peninjauan terhadap bencana yang menimpa sejumlah kabupaten di Kalbar, bertambah seiring kemunculan data masih di temukanya 11 ribu keluarga penerima manfaat di Kalbar belum mendapat bantuan.

Hal tersebut ditemukan saat Mentri Sosial Tri Rismaharini melakukan pemadanan data bansos PKH dan program sembako atau BPNT, di Hotel Kapuas Palace.

Mensos melihat dari daerah lain, Kalbar yang paling tinggi dari penerima yang belum mendapatkan haknya.

“Dari yang saya lihat ada 11 ribu warga yang belum menerima, untuk di Indonesia Kalbar tertinggi yang belum terima bantuan, ini kan sangat disayangkan,” jelasnya.

Dirinya menilai adanya fakta tersebut sehingga hal tersebut harus di selsaikan.

Ia pun juga belum memastikan kendalanya apa dan seperti apa.
“Saya belum mengetahui kendala apa yang membuat ini kok lamban sekali, akan tetapi pada dasarnya seharusnya bantuan tersebut sudah direalisasikan untuk daerah yang letak geografisnya mudah diakses,” tambahnya.

Guna meminimalisir kejadian serupa , Mensos pun akan berkoordinasi dengan mentri BUMN terkait perluasan bank agar kendala ini tak di temukan kembali.
“Adanya hal ini akan saya koordinasikan dengan Mentri BUMN, apakah dengan penambahan BANK agar tidak ada lagi yang seperti ini,” papar Mentri Sosial.

Sementara itu Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan kendala banyaknya warga yang belum terima bantuan ini diduga adalah bank, sehingga ia meminta bank harus cepat.

“Sekarang jika bu Mensos marah saya setuju, karna jika terjadi di Bengkayang Sanggau yang lamban itu tidak masalah. Ini Pontianak masih ditemukann 198 warga yang tidak mencairkan ini masalahnya apa, Pontianak kan aksesnya gampang berarti Banknya yang nunggu aja,” tutur Sutarmidji.

Dirinya pun tidak bisa menegur bank – bank yang sudah ditunjuk karna bank tersebut berhubungan langsung dengan Mensos, jika bantuan tersebut diserahkan dan diurus bank kalbar tentu akan lebih mudah menegurnya.

“Saya sarankan itu untuk daerah – daerah supaya pemdanya bisa kontrol langsung, Bank kalbar aja, kalo Bank Kalbar itu lama nyalurkanya, saya akan tegor. Kalo sekarang kan ndak mungkin saya tegor BRI atau BNI kan,” tambahnya.

Dirinya menilai hal ini adalah masalah sepele, namun di buat ruwet, dirinya pun meminta Dinas Sosial harus berkoordinasi dengan pendamping, sehingga tau apa kendala yang dihadapi ketika penyaluran bantuan.