Yohanes Ontot Ajak Masyarakat Tingkatkan Partisipasi Politik

Sanggau (Suara Kalbar) – Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, membuka penyuluhan tentang pengembangan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Sanggau.

Kegiatan yang dihelat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sanggau ini berlangsung di Desa Kawat, Kecamatan Tayan Hilir, Jumat (23/7/2021).

Turut hadir, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau, Antonius, Camat Tayan Hilir, Lovianus Anus, Forkompimcam, perwakilan dari KPU dan Bawaslu selaku narasumber, Kades Kawat, Albohri, dan peserta penyuluhan dari masyarakat Desa Kawat.

Wakil Bupati berharap, penyuluhan tentang pengembangan partisipasi politik ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama di Desa Kawat.

Misalnya, bagaimana masyarakat di Desa Kawat bisa lebih memahami untuk memberikan hak pilih, baik dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubenur, serta pemilihan bupati dan wakil bupati.

“Karena di Desa Kawat ini masih menunjukkan angka pada 72 persen tingkat partisipasi dalam menggunakan hak pilih,” katanya.

Dengan demikian, lanjut Ontot, penyuluhan ini lebih membuka wawasan masyarakat untuk mengikuti pesta demokrasi di masa-masa yang akan datang.

Muaranya, persentase dari kesadaran partisipasi politik masyarakat khususnya di Desa Kawat lebih baik lagi.

“Kalau sudah mencapai angka 80 persen ke atas itu akan lebih baik, artinya masyarakat di sini sudah sadar bahwa dia memang memiliki hak pilih. Jadi masyarakat memilih seorang pemimpin dengan kesadaran yang tinggi,” tutur Wabup Yohanes Ontot lagi.

Dalam kesempatan sama, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau, Antonius, menyampaikan kegiatan pembinaan politik masyarakat di Desa Kawat ini adalah kali ketiga yang dilaksanakan.

“Dan memang rencana nanti akan kita laksanakan di tujuh desa. Nah, tujuh desa itu pada umumnya adalah di desa-desa” ungkapnya.

Fokus harapannya adalah, melalui kegiatan ini Kesbangpol coba membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi untuk memberikan hak pilih pada pemilihan umum.

“Baik pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubenur, serta pemilihan bupati dan wakil bupati,” ungkap Antonius.

Antonius memaparkan, angka keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya boleh dikatakan masih rendah.

“Kita berharap bisa lebih maksimal, apalagi sampai 100 persen itu yang kita harapkan,” imbuhnya.

Nah, ini tentu menjadi tugas pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, untuk menginformasikan kepada masyarakat, sehingga tergugah kesadarannya untuk berpartisipasi dalam Pemilu.