Gubernur harapkan bunda PAUD wujudkan Desa Mandiri

Pontianak (Suara Kalbar) – Pada tahun 2019 Gubernur Kalbar H. Sutarmidji menargetkan ada 63 desa dari 12 kabupaten ditetapkan menjadi sasaran rencana aksi peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.

Sebanyak 63 desa itu merupakan desa-desa yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten menjadi desa mandiri.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar juga telah keluarkan instrumen hukum yakni Peraturan Gubernur (Pergub) Kalbar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

“Nah, salah satu indikator terwujudnya desa mandiri itu adalah keberadaan lembaga Paud di tingkat desa. Makanya kita akan mendorong agar setiap desa memiliki Paud dan saya harap ini bisa di sikapi oleh Bunda Paud yang ada di tingkat provinsi sampai tingkat desa,” ungkap H. Sutarmidji usai melantik Bunda Paud Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalbar, di Pontianak, Jumat (3/5/2019).

Lanjutnya, dirinya berharap peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di daerah agar bisa membentuk satu desa satu Paud dalam upaya mewujudkan desa mandiri di provinsi itu.

“Kami dari Pemprov Kalbar jelas akan mendukung program satu desa satu Paud dan saya berharap Bunda Paud yang ada di daerah bisa memaksimalkan program ini agar semakin banyak anak-anak kita bisa mendapatkan akses pendidikan di Paud,” tuturnya.

Sementara itu, Bunda Paud Provinsi Kalbar, Lismaryani Sutarmidji mengungkapkam sampai saat ini, program satu desa satu paud masih mengalami kendala kondisi geografis daerah yang banyak sulit dijangkau.

“Selain itu kita juga mengintegrasikan program Paud dengan puskesmas untuk memenuhi kebutuhan gizi anak usia dini, namun hal ini juga masih mengalami beberapa kendala yang diharapkan ke depan bisa lebih kita maksimalkan,” katanya.

Lismaryani menambahkan, Bunda paud menjadi panutan di wilayahnyaa masing-masing yang tidak hanya berperan dalam meningkatkan bidang pendidikan, namun juga kesehatan, pemenuhan gizi dan perlindungan anak usia dini.

“Masalah lain yang dihadapi di lapangan adalah faktor ekonomi masih menjadi kendala bagi masyarakat untuk memasukkan anaknya ke Paud. Hal ini setidaknya menjadi perhatian bagi Bunda Paud untuk mengembangkan kelembagaan Paud di daerahnya agar bisa lebih menjangkau masyarakat dari berbagai tingkatan ekonomi,” katanya.

Terkait hal ini peran pemda juga sangat diperlukan untuk memaksimalkan keberadaan Paud didaerah dan memenuhi kebutuhan Paud di setiap desa, untuk memaksimalkan pendidikan anak usia dini, peran orang tua juga menjadi hal yang penting dalam memaksimalkan tumbuh kembang anak.

“Saya rasa setiap daerah bisa mencontoh kota Pontianak yang memiliki Lembaga Paud yang di kelola PKK, dimana lembaga Paud ini memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat dan tentu bisa dilakukan di daerah,” tuturnya.

Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud Muhammad Hasbi mengatakan, saat ini dunia sudah memasuki revolusi industri ke empat yang ditandai dengan persaingan yang tidak memandang batas daerah, dimana keadaan ini menuntut akselerasi perkembangan SDM agar bisa menjadi tuan rumah dinegeri sendiri dalam jangka waktu puluhan tahun ke depan.

“Ini jelas menjadi tantangan bagi kita untuk mempersiapkan mereka agar memiliki kesiapan yang matang. Dalam hal ini, peran Bunda Paud sangat strategis dalam meningkatkan akses Paud di tingkat desa, mengingat akses masyarakat terhadap paud di Kalbar baru sekitar 73 persen,” katanya.

Untuk itu dengan adanya pengukuhan Bunda Paud di Kalbar, dia berharap program

Satu Paud Satu Desa di Kalbar baru mencapai 57,9 persen dibawah rata-rata nasional sebesar 68 persen. “Artinya kalbar memiliki pekerjaan besar untuk membentuk kelembagaan Paud di tingkat desa,” pungkasnya.

Penulis  : Humas Pemprov Kalbar

Editor.   : Dina Wardoyo