Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember, Yusril Ungkap Alasannya
Jakarta (Suara Kalbar)– Pemerintah menjelaskan alasan di balik mundurnya jadwal sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih wakil presiden baru menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Pemilihan yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026 kini dijadwalkan ulang menjadi 9 Desember 2026. Perubahan tersebut dilakukan agar seluruh tahapan pengusulan dan pemilihan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum dan prosedur kenegaraan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Aturan tersebut mengamanatkan MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.
Menurut Yusril, berdasarkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib MPR, rapat gabungan pimpinan MPR, DPR, dan DPD sebelumnya telah menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal pemilihan.
Namun, agenda tersebut perlu disesuaikan karena Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan sejumlah kunjungan kenegaraan ke luar negeri.
Prabowo dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, serta KTT APEC di Shanghai, China. Presiden baru dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 19 Desember 2026.
Kondisi tersebut membuat waktu untuk melakukan konsultasi dengan partai-partai politik pengusul pasangan calon pada Pilpres 2024 menjadi terbatas.
“Memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk pertama berbicara dengan partai-partai pengusul calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2024 yang lalu,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Yusril menerangkan, sesuai UU MD3, pengusulan calon wakil presiden secara formal harus disampaikan kepada presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon dalam Pilpres 2024.
Dalam proses tersebut, terdapat tujuh partai politik pengusul yang perlu dilibatkan. Konsultasi dengan seluruh partai menjadi bagian penting agar tahapan pengajuan dan penetapan kandidat tidak menimbulkan persoalan prosedural.
Selain konsultasi politik, terdapat ketentuan mengenai batas waktu penyerahan nama calon. Presiden harus menyampaikan dua nama kandidat wakil presiden kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum pemilihan berlangsung.
Dengan jadwal awal pada 2 Desember, pemerintah menilai waktu yang tersedia terlalu terbatas bagi Prabowo untuk melakukan konsultasi sekaligus menentukan dua kandidat yang akan diajukan.
Atas pertimbangan tersebut, Prabowo kemudian mengirimkan surat kepada MPR untuk meminta perubahan jadwal pemilihan. Permohonan itu dibahas dalam rapat gabungan pimpinan MPR, DPR, dan DPD hingga akhirnya disepakati.
“Akhirnya beliau menulis surat kepada MPR untuk mohon pengunduran waktu, dan itu sudah diputus dalam rapat gabungan kemarin, disepakati pemilihan wakil presiden yang baru akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember,” pungkas Yusril.
Dengan jadwal baru tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat 25 November 2026.
Sumber: Beritasatu.com





