SUARAKALBAR.CO.ID
Beranda Politik DPR Hentikan Proses Pemakzulan Gibran Usai Wapres Disebut Mengundurkan Diri

DPR Hentikan Proses Pemakzulan Gibran Usai Wapres Disebut Mengundurkan Diri

DPR memastikan tidak akan melanjutkan proses hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Keputusan tersebut diambil setelah Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, dengan berhentinya Gibran secara otomatis menggugurkan proses HMP yang sebelumnya telah diusulkan delapan fraksi di parlemen. (Beritasatu.com/Ilham Oktafian)

Jakarta (Suara Kalbar) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan tidak melanjutkan proses hak menyatakan pendapat (HMP) yang sebelumnya diusulkan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan tersebut diambil setelah Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai wakil presiden. Dengan demikian, DPR menilai proses HMP yang sebelumnya bergulir tidak lagi memiliki objek untuk ditindaklanjuti.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menjelaskan, pengajuan hak menyatakan pendapat memiliki objek atau persoalan tertentu yang menjadi dasar berlangsungnya proses politik di parlemen. Namun, setelah Gibran menyatakan berhenti, dasar pengajuan tersebut dinilai tidak lagi relevan.

“Objek yang kita adakan untuk HMP itu kan sudah mengundurkan diri, maka secara otomatis HMP sudah selesai ya karena objeknya sudah selesai juga,” ujar Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Politikus Partai NasDem itu juga menegaskan, DPR tidak lagi melanjutkan proses pemakzulan Gibran menyusul pernyataan pengunduran diri tersebut.

Sebelumnya, delapan fraksi di DPR sempat mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Gibran. Usulan itu memperoleh dukungan dari 122 anggota DPR yang telah membubuhkan tanda tangan.

Dukungan tersebut berasal dari sejumlah fraksi dengan rincian PDIP sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.

Namun, perkembangan tersebut berubah setelah Gibran menyampaikan pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menyusul pernyataan tersebut, DPR memastikan proses hak menyatakan pendapat yang sebelumnya diarahkan untuk pemakzulan Gibran tidak akan dilanjutkan.

Sumber: Beritasatu.com

Komentar
Bagikan:

Iklan

Play