SUARAKALBAR.CO.ID
Beranda Nasional Mendagri Minta Pemda Percepat Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial

Mendagri Minta Pemda Percepat Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial

Mendagri Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin, 16 November 2026. (Kemendagri/Istimewa)

Jakarta (Suara Kalbar)– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) ikut mempercepat registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos). Langkah ini dinilai penting agar bantuan sosial (bansos) pemerintah bisa diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Imbauan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial. Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Tito menjelaskan, digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government). Dengan sistem ini, masyarakat diharapkan bisa mengakses berbagai layanan publik secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.

“Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada,” jelasnya.

Menurut Tito, ketepatan penyaluran bansos masih perlu diperkuat. Sebab, pemerintah masih menemukan kasus masyarakat yang kondisi ekonominya relatif mampu justru menerima bantuan. Di sisi lain, warga yang lebih membutuhkan belum tentu tercatat sebagai penerima.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan digitalisasi Perlinsos yang dikoordinasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan milik Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Integrasi data tersebut memungkinkan proses identifikasi dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan lebih cepat. Sistem ini juga memanfaatkan data biometrik, seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.

“98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain,” ujarnya.

Tito menegaskan, percepatan digitalisasi Perlinsos bukan hanya untuk kepentingan pemerintah pusat. Program ini juga diharapkan membantu Pemda menjalankan tugas dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, bansos menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

Sumber: Beritasatu.com

Komentar
Bagikan:

Iklan

Play