KPK Buka Suara soal Dugaan Penyadapan Ilegal yang Sasar Lembaganya

Jakarta (Suara Kalbar)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons dugaan penyadapan ilegal yang disebut turut menyasar lembaga antirasuah tersebut. Dugaan itu mencuat dalam pengusutan perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya.

KPK menyatakan menghormati proses hukum yang sedang ditangani kepolisian. Lembaga antirasuah itu juga mendukung langkah Polri untuk mengungkap perkara tersebut secara transparan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya belum memperoleh informasi secara terperinci mengenai individu di lingkungan KPK yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

“Kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan. Tentunya kami juga melihat kepercayaan dan dukungan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan ini juga tinggi,” kata Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Budi, penanganan perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Polri. Karena itu, KPK memilih tidak berspekulasi mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat maupun individu yang menjadi sasaran penyadapan.

KPK Belum Ketahui Identitas Pihak yang Disadap

Budi mengungkapkan bahwa hingga saat ini KPK belum menerima informasi mengenai siapa saja pejabat atau pegawai di lingkungan lembaganya yang diduga menjadi target penyadapan ilegal.

Hal tersebut juga berkaitan dengan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya indikasi penyadapan yang terdeteksi melalui sistem pengamanan teknologi informasi internal KPK.

Ia menegaskan, identitas pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan masih merupakan bagian dari materi penyidikan kepolisian. Oleh sebab itu, pengungkapan informasi tersebut diharapkan dilakukan oleh Polri sesuai perkembangan penanganan perkara.

“KPK tentu menghormati dan mendukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri,” tegas Budi.

Terkait kemungkinan langkah internal menyusul munculnya informasi tersebut, KPK belum memberikan penjelasan lebih lanjut.

Dugaan Penyadapan Disebut Sasar Istana hingga KPK

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan empat perwira tinggi Polri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut dugaan penyadapan tersebut memiliki cakupan sasaran yang luas. Sejumlah pihak yang disebut antara lain Presiden Prabowo Subianto, lingkungan Istana Kepresidenan, kementerian dan lembaga negara, pejabat pemerintahan, anggota DPR, serta pengurus partai politik.

Selain itu, dugaan sasaran penyadapan juga mencakup tokoh politik, gubernur, kepala kepolisian daerah (kapolda), KPK, dan kejaksaan.

Kelompok lain yang turut disebut dalam pemaparan tersebut meliputi personel internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.

Kapolri menegaskan bahwa pihak-pihak yang masuk dalam daftar sasaran dugaan penyadapan tidak serta-merta memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan kepolisian.

Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka

Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut, Polri disebut telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Berdasarkan pemaparan dalam rapat bersama Komisi III DPR, keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian perkara tersebut.

Peran yang didalami penyidik antara lain berkaitan dengan pemberian perintah, penentuan sasaran, hingga penerimaan hasil penyadapan.

Meski demikian, dugaan keterlibatan masing-masing pihak masih harus dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

KPK pun memilih menunggu perkembangan penyidikan Polri untuk mendapatkan kejelasan mengenai dugaan penyadapan yang disebut turut menyasar lembaganya.

Budi berharap proses penegakan hukum berjalan secara terbuka dan profesional sehingga seluruh fakta dalam perkara tersebut dapat diketahui publik berdasarkan hasil penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber: Beritasatu.com