AHY, Puan Maharani, dan Cak Imin Disebut Berpotensi Jadi Pengganti Gibran

Jakarta (Suara Kalbar) – Sejumlah nama mulai diperbincangkan sebagai figur yang berpotensi mengisi posisi Wakil Presiden RI setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya. Tiga tokoh yang masuk dalam analisis politik tersebut yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad, menilai Presiden Prabowo Subianto kemungkinan akan mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum menentukan sosok pengganti Gibran.

Menurut Nyarwi, figur yang dibutuhkan tidak hanya memiliki usia relatif muda, tetapi juga mempunyai pengalaman politik, kapasitas kepemimpinan, serta rekam jejak di pemerintahan dan birokrasi.

Pertimbangan tersebut, lanjutnya, juga berkaitan dengan kepentingan politik pemerintahan Prabowo dalam menghadapi dinamika nasional menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

“Yang dicari tentu sosok cawapres yang usianya jauh di bawah dia. Tidak hanya menyangkut faktor usia, tetapi juga punya kompetensi, kapasitas, dan pengalaman jabatan di politik, birokrasi maupun pemerintahan,” kata Nyarwi saat ditemui di kampus UGM, Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).

Ia memperkirakan sosok yang masuk dalam pertimbangan Prabowo berada pada rentang usia di bawah 55 hingga 60 tahun. Kendati demikian, faktor usia bukan satu-satunya penentu. Pengalaman serta kemampuan menjalankan kepemimpinan dinilai tetap menjadi aspek penting.

AHY Dinilai Masuk dalam Pertimbangan

Salah satu nama yang disebut Nyarwi adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ketua Umum Partai Demokrat tersebut dinilai memiliki sejumlah karakteristik yang dapat menjadi pertimbangan apabila Prabowo menghendaki figur dari partai politik yang berada dalam pemerintahan.

AHY memiliki usia relatif muda dibandingkan Prabowo. Selain itu, pengalamannya memimpin Partai Demokrat serta menduduki jabatan pemerintahan menjadi faktor yang dapat diperhitungkan.

Menurut Nyarwi, posisi AHY sebagai ketua umum partai juga memiliki nilai politik tersendiri, terutama dalam kaitannya dengan komunikasi dan konsolidasi antarpartai pendukung pemerintah.

Meski demikian, peluang tersebut masih sebatas analisis politik. Belum ada keputusan resmi dari Presiden Prabowo mengenai siapa sosok yang akan diajukan untuk mengisi jabatan wakil presiden.

Puan Maharani Juga Masuk Radar Analisis

Selain AHY, Nyarwi turut menyebut nama Puan Maharani sebagai figur yang dapat dipertimbangkan. Ketua DPP PDI Perjuangan itu dinilai memiliki pengalaman politik yang dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam dinamika pengisian jabatan wakil presiden.

Menurut Nyarwi, peluang Puan berkaitan dengan kemungkinan Prabowo membangun komunikasi politik lebih luas, termasuk dengan PDI Perjuangan.

Namun, pembahasan mengenai Puan tidak dapat dilepaskan dari sikap politik internal partai, khususnya keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Selain itu, respons partai-partai yang selama ini menjadi bagian dari koalisi pemerintahan juga dapat memengaruhi dinamika politik apabila nama Puan masuk dalam pembahasan.

“Kalau dari tokoh di luar pemerintahan, itu Mbak Puan. Kalau dari bagian pemerintahan, AHY misalnya. Namun, ini masih dinamis. Politik selalu dinamis dan kita tidak tahu bagaimana perkembangan berikutnya,” ujar Nyarwi.

Cak Imin Turut Disebut sebagai Alternatif

Nama lain yang turut masuk dalam analisis Nyarwi adalah Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ketua Umum PKB tersebut dinilai memiliki pengalaman panjang di dunia politik serta posisi strategis sebagai pimpinan partai politik.

Pengalaman tersebut membuat Muhaimin menjadi salah satu figur yang dapat diperhitungkan dalam dinamika pembahasan pengganti Gibran.

Meski begitu, kemungkinan namanya dipertimbangkan tetap bergantung pada kebutuhan politik pemerintahan Prabowo serta komunikasi di antara partai-partai politik.

Nyarwi menegaskan bahwa hingga saat ini pembahasan mengenai figur pengganti Gibran masih sangat dinamis. Karena itu, belum ada kepastian mengenai nama yang nantinya akan dipilih Presiden.

Pemilu 2029 Jadi Salah Satu Pertimbangan

Lebih jauh, Nyarwi melihat penentuan wakil presiden baru tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan saat ini. Presiden Prabowo juga diperkirakan akan memperhitungkan konsekuensi politik jangka panjang, terutama menjelang Pemilu 2029.

Menurutnya, sosok pendamping yang dipilih perlu mampu membantu pemerintah menghadapi berbagai tantangan, termasuk menjaga kepercayaan masyarakat dan merespons persoalan ekonomi.

Nyarwi juga menyoroti kondisi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang menurut penilaiannya mengalami penurunan. Di sisi lain, kondisi ekonomi dinilai masih membutuhkan perhatian agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dalam konteks tersebut, figur wakil presiden baru diharapkan dapat memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus mendukung pelaksanaan program-program pemerintah.

Selain itu, Nyarwi menilai Prabowo kemungkinan akan memperhitungkan dinamika persaingan politik pada Pemilu 2029, apabila kembali memutuskan maju sebagai calon presiden.

“Seandainya Pak Prabowo nanti bisa maju pada 2029, tokoh tersebut tidak punya potensi mengancam posisi Pak Prabowo untuk ikut berkontestasi. Itu yang saya maksudkan tidak mengancam,” katanya.

Ia menambahkan, berbagai kepentingan politik partai dan tokoh nasional akan turut memengaruhi proses penentuan figur pengganti Gibran. Oleh karena itu, perkembangan komunikasi politik antara Presiden, partai koalisi, dan partai di luar pemerintahan masih perlu dicermati.

MPR Siapkan Proses Pengisian Jabatan Wapres

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).

MPR menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan setelah surat tersebut diterima. Proses selanjutnya akan dilakukan sesuai mekanisme konstitusi.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Proses pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Dengan demikian, nama AHY, Puan Maharani, dan Muhaimin Iskandar yang disebut Nyarwi Ahmad masih merupakan bagian dari analisis pengamat politik. Keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan kepada MPR sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Sumber: Beritasatu.com