H Said Aqil Siradj, Ulama Moderat dan Sosok Penyeimbang Presiden Prabowo

Oleh: Robiyanto

Salah satu ulama yang konsisten mengembangkan pemikiran Islam moderat dan toleran berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah di Indonesia adalah KH Said Aqil Siradj.

Ulama yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selama dua periode, 2010–2021, ini dikenal sebagai sosok yang konsisten mengembangkan pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah dengan pendekatan keislaman yang terbuka, moderat, dan menghargai keberagaman.

KH Said Aqil Siradj juga dikenal sebagai salah satu kader NU yang mendapat perhatian khusus dari Presiden ke-4 RI, almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bahkan, Gus Dur konon telah mempersiapkan dirinya sebagai salah satu figur yang dinilai layak meneruskan kepemimpinan PBNU pada masa mendatang.

Pandangan Gus Dur tersebut kemudian terbukti. Dalam perjalanan sejarah NU, KH Said Aqil Siradj akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PBNU melalui Muktamar NU ke-32 di Makassar pada 2010, menggantikan KH Hasyim Muzadi.

Selama memimpin organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia tersebut, KH Said Aqil Siradj dinilai mampu membawa NU tampil dengan wajah keislaman yang lebih progresif dan terbuka.

Sosok ulama yang dikenal memiliki keluasan ilmu keislaman ini turut mewarnai khazanah pembaruan pemikiran Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Pemikiran-pemikirannya memberikan warna tersendiri bagi perkembangan NU, terutama dalam mempertemukan tradisi keislaman pesantren dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Salah satu gagasan KH Said Aqil Siradj yang cukup populer ketika memimpin NU adalah Islam Nusantara. Gagasan tersebut diangkat sebagai tema Muktamar NU ke-33 yang diselenggarakan di Jombang, Jawa Timur, pada 2015.

Meskipun sempat memicu kontroversi di ruang publik, dalam khazanah pemikiran keislaman, Islam Nusantara merupakan gagasan yang menekankan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, yang menjunjung tinggi toleransi, kesantunan, dan sikap moderat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keteguhan KH Said Aqil Siradj dalam mempertahankan gagasan Islam Nusantara tersebut menjadi salah satu prinsip yang mewarnai kepemimpinannya di NU.

Hal itu terlihat ketika politik identitas menguat menjelang hingga berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta pada 2016–2017. Di tengah meningkatnya ketegangan politik dan politisasi agama, gagasan Islam Nusantara yang mencerminkan karakter Islam moderat dan toleran tetap dipertahankannya.

Ketika persoalan politik dan agama semakin menguat dalam Pilkada Jakarta 2017 hingga mengancam kerukunan sosial masyarakat, NU di bawah kepemimpinan KH Said Aqil Siradj berupaya tampil dengan wajah yang menyejukkan.

Berbagai cercaan terhadap NU muncul karena organisasi tersebut dinilai terlalu lunak dan tidak ingin membesar-besarkan persoalan dugaan penistaan agama yang berkaitan dengan pernyataan Al-Maidah 51 oleh salah seorang calon gubernur nonmuslim kala itu.

Di tengah menguatnya desakan dan kritik terhadap NU, KH Said Aqil Siradj yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PBNU tetap berpegang pada sikap organisasi untuk tidak memperkeruh keadaan.

Di tengah berbagai hinaan dan cercaan yang ditujukan kepada NU maupun dirinya, KH Said Aqil Siradj tetap konsisten memegang teguh prinsip Islam moderat dan toleran ala Nahdliyah.

Konsistensi tersebut tidak hanya terlihat dalam momentum Pilkada Jakarta 2017. Ketika dinamika politik berlanjut hingga Pemilihan Presiden 2019, KH Said Aqil Siradj juga berupaya menjaga agar NU tidak terseret terlalu jauh ke dalam pertarungan politik praktis.

Padahal, kala itu KH Ma’ruf Amin yang merupakan Rais Aam PBNU dipinang sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi salah satu kandidat presiden.

Perjalanan tersebut masih hangat dalam ingatan publik Indonesia. Dengan segala dinamika politik yang terjadi, keputusan-keputusan KH Said Aqil Siradj selama memimpin NU memperlihatkan upayanya mempertahankan marwah organisasi sebagai ormas Islam yang moderat dan toleran.

Sikap tersebut menjadi semakin menarik untuk diperhatikan setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.

Dalam salah satu podcast bersama Akbar Faizal, ketika ditanya mengenai pengertian Islam Nusantara yang selama ini melekat pada pemikirannya, KH Said Aqil Siradj menjelaskan secara gamblang substansi gagasan tersebut.

Menurutnya, Islam Nusantara bukanlah ajaran atau paham keislaman yang baru. Istilah tersebut merupakan penamaan terhadap karakter kehidupan Islam yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia, yakni Islam yang tumbuh dengan sikap toleran serta berpadu dengan budaya asli masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip ajaran agama.

“Islam Nusantara adalah Islam yang berperadaban, Islam yang berbudaya, Islam yang ramah, santun dan toleran seperti yang telah dibangun oleh para ulama Indonesia dan leluhur kita. Oleh karena itu, pada tahun 2015 saat saya terpilih yang kedua di Muktamar NU di Jombang, kita angkat Islam Nusantara sebagai tema Muktamar ke-33 di Jombang,” ungkap KH Said Aqil Siradj dalam podcast bersama Akbar Faizal pada 31 Maret 2025.

Dari Santri Pesantren hingga Ketua Umum PBNU

Sikap konsisten KH Said Aqil Siradj dalam mempertahankan pemikiran Islam Ahlussunnah wal Jamaah ala NU yang moderat dan toleran tidak hanya terbentuk dari penguasaan ilmu keislaman yang mendalam.

Perjalanan hidupnya yang ditempa dalam tradisi pesantren, pendidikan keislaman di Timur Tengah, serta pengalaman panjang bersama Gus Dur turut membentuk karakter dan pandangan kebangsaannya.

Kedekatan KH Said Aqil Siradj dengan Gus Dur bahkan telah terjalin jauh sebelum tokoh yang dikenal sebagai Bapak Pluralisme tersebut menduduki jabatan Presiden ke-4 RI.

Ketika KH Said Aqil Siradj masih menempuh pendidikan di Arab Saudi dan Gus Dur menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, keduanya telah menjalin hubungan persahabatan yang cukup dekat.

Dalam berbagai kesempatan ceramah, KH Said Aqil Siradj kerap menceritakan bagaimana dirinya belajar banyak hal tentang kehidupan dari Gus Dur.

Dalam Haul Gus Dur ke-15 pada 2024, KH Said Aqil Siradj mengungkapkan bahwa selama dirinya menempuh pendidikan di Arab Saudi, Gus Dur beberapa kali mengunjunginya dan menginap di tempat tinggalnya ketika melakukan kunjungan ke negara tersebut.

Ia juga menceritakan salah satu pengalaman ketika menemani Gus Dur bertemu dengan seorang tokoh Islam di Arab Saudi. Dalam kesempatan itu, KH Said Aqil Siradj mengisahkan sejumlah pengalaman yang menurutnya memperlihatkan keistimewaan pribadi Gus Dur.

Bahkan, jauh sebelum Gus Dur menjadi presiden, ketika masih berada di Indonesia, KH Said Aqil Siradj mengaku kerap diminta menjalankan berbagai tugas yang berkaitan dengan persoalan kebangsaan dan pemerintahan.

Pada masa awal reformasi, misalnya, dirinya pernah diminta Gus Dur terlibat dalam tim investigasi kasus orang hilang di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, bersama unsur Kodam Jawa Timur.

Selain itu, ketika Gus Dur mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Said Aqil Siradj merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam perumusan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tersebut.

Namun, meskipun terlibat dalam proses pendirian PKB, ia mengaku tidak pernah diarahkan Gus Dur untuk menduduki posisi sebagai anggota DPR dari partai tersebut.

KH Said Aqil Siradj pernah menceritakan bahwa Gus Dur sengaja tidak menawarkan posisi politik kepadanya karena menilai dirinya tidak cocok menjadi anggota DPR. Sebaliknya, Gus Dur justru mempersiapkannya untuk memimpin PBNU.

“Suatu ketika, ketika orang-orang terdekat Gus Dur, salah satunya saya, yang juga ikut merumuskan AD/ART PKB, ketika PKB berhasil masuk sebagai salah satu partai dengan suara terbanyak di parlemen, saya tidak ditawari Gus Dur untuk menjadi anggota DPR. Yang lain didorong Gus Dur masuk ke Senayan, tetapi saya tidak.

“Saya sempat mangkel, namun Gus Dur berkata, ‘Sampean enggak cocok jadi DPR, sampean cocok jadi Ketua PBNU.’ Dan hal itu terbukti ketika pada tahun 2010 saya terpilih sebagai Ketua Umum PBNU di Muktamar NU ke-32 di Makassar,” cerita KH Said Aqil Siradj.

Tidak hanya dikenal sebagai salah satu sahabat dekat Gus Dur, KH Said Aqil Siradj juga sejak lama dipercaya untuk mengurus berbagai kepentingan organisasi NU.

Dalam perjalanan sejarah organisasi tersebut, ketika Muktamar NU ke-21 diselenggarakan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada 1999, dirinya dipercaya Gus Dur menjadi salah satu penanggung jawab kegiatan tersebut.

Pengalaman panjang di lingkungan NU membuat KH Said Aqil Siradj bukan sosok yang asing dalam dinamika organisasi maupun kehidupan politik nasional.

Sebagai pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia selama dua periode, dirinya menjadi salah satu figur yang memiliki pengaruh dalam berbagai dinamika politik kebangsaan.

Namun, berbagai kepentingan politik yang berusaha mendekati NU tidak serta-merta membuatnya membawa organisasi tersebut ke dalam pertarungan politik praktis.

Bahkan, ketika Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin dipinang Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019, KH Said Aqil Siradj tetap berupaya menjaga posisi NU sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki independensi.

Dalam podcast bersama Akbar Faizal, KH Said Aqil Siradj juga menceritakan dinamika politik yang terjadi menjelang Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 2021, ketika dirinya kembali maju sebagai calon Ketua Umum PBNU.

Ia mengungkapkan dugaan adanya pengaruh pihak Istana yang tidak menghendaki dirinya kembali terpilih sebagai Ketua Umum PBNU.

“Walhasil, Pak Jokowi tak senang kalau saya terpilih lagi di NU sehingga saya harus kalah. Ya, enggak apa-apa. Itu catatan, barang siapa yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, insyaallah ada balasannya,” tegas KH Said Aqil Siradj dalam podcast Akbar Faizal pada Maret 2025.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana KH Said Aqil Siradj memandang dinamika kekuasaan dan independensi organisasi. Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan yang disampaikannya, pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan politik dan kepemimpinannya di NU.

Kini, dinamika politik nasional kembali menghadirkan berbagai kemungkinan baru. Pada Kamis, 12 November 2026, muncul kabar mengenai pernyataan Gibran Rakabuming Raka terkait keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI di tengah polemik persoalan ijazah SMA.

Jika perkembangan tersebut benar-benar berujung pada pengunduran diri dan terbukanya proses pengisian jabatan wakil presiden, perdebatan mengenai sosok yang layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto tentu menjadi perhatian publik.

Apakah peristiwa tersebut memiliki hubungan dengan pernyataan KH Said Aqil Siradj sebelumnya atau sekadar dinamika politik yang kebetulan terjadi, tentu tidak ada yang dapat memastikan. Pada akhirnya, segala sesuatu merupakan bagian dari ketetapan dan takdir Tuhan Yang Maha Kuasa.

Profil Singkat KH Said Aqil Siradj

Dari rekam jejak perjalanan hidupnya, KH Said Aqil Siradj merupakan ulama yang tidak hanya dikenal memiliki keluasan ilmu keislaman, tetapi juga pengalaman panjang dalam memimpin organisasi NU selama dua periode.

Berdasarkan sejumlah catatan biografi, KH Said Aqil Siradj merupakan putra seorang ulama ternama di Cirebon yang juga bernama KH Aqil Siroj.

Ulama yang dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqafah ini lahir pada 3 Juli 1953. Pada November 2026, usianya telah menginjak 73 tahun.

Sebagai ulama yang dibesarkan dalam tradisi pesantren, perjalanan pendidikannya ditempuh melalui sejumlah lembaga pendidikan Islam terkemuka di Indonesia.

KH Said Aqil Siradj pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat, yang diasuh oleh ayahnya sendiri, KH Aqil Siroj.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan pesantren di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, di bawah bimbingan KH Ali Maksum, serta Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, dengan berguru kepada KH Mahrus Aly.

Setelah menyelesaikan pendidikan pesantren di Indonesia, dirinya melanjutkan studi ke Arab Saudi.

Pendidikan sarjana ditempuh di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, pada Fakultas Ushuluddin dan diselesaikan pada 1982.

Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan magister di Universitas Ummul Qura, Makkah, dengan mengambil jurusan Perbandingan Agama. Pendidikan doktoralnya juga ditempuh di universitas yang sama dengan konsentrasi Aqidah dan Filsafat.

Dalam perjalanan akademiknya, KH Said Aqil Siradj tercatat sebagai mahasiswa berprestasi. Ia disebut memperoleh predikat lulusan terbaik dengan nilai cum laude pada jenjang doktoral di Universitas Ummul Qura.

Selepas menyelesaikan pendidikan di Arab Saudi, dirinya kembali ke Indonesia dan aktif mengembangkan pemikiran keislaman melalui organisasi NU.

Pengalaman pendidikan di lingkungan pesantren hingga perguruan tinggi Timur Tengah menjadi salah satu fondasi keilmuan yang membentuk karakter pemikirannya.

Di tengah berbagai pengaruh pemikiran keislaman global, KH Said Aqil Siradj tetap meneguhkan gagasan Islam Nusantara sebagai representasi Islam yang berbudaya, santun, toleran, moderat, dan membawa rahmat bagi seluruh alam.

Layak Menjadi Sosok Penyeimbang Presiden Prabowo dan Opsi Jalan Tengah

Dengan segudang pengalaman pendidikan, keilmuan, organisasi, dan kepemimpinan selama menjadi Ketua Umum PBNU dua periode, KH Said Aqil Siradj merupakan salah satu figur ulama yang layak dipertimbangkan sebagai sosok penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Terlebih, apabila kabar mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI benar-benar berujung pada proses pengisian jabatan tersebut, nama KH Said Aqil Siradj patut menjadi salah satu alternatif yang diperbincangkan dalam ruang publik.

Secara keilmuan dan pengalaman dalam peta politik kebangsaan, KH Said Aqil Siradj merupakan ulama yang dikenal luas di Indonesia.

Pengalamannya memimpin NU selama dua periode, ditambah kedekatannya dengan Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid, membuat dirinya memiliki pemahaman yang cukup luas mengenai dinamika politik nasional.

Pengalaman tersebut tentu menjadi modal penting apabila dirinya dipercaya mengambil bagian dalam pemerintahan.

Dari sisi usia, KH Said Aqil Siradj juga telah memasuki usia 73 tahun. Dalam pandangan penulis, kematangan usia dan pengalaman tersebut dapat menjadi pertimbangan tersendiri dalam melihat kapasitasnya sebagai figur pendamping presiden.

Selain itu, keterlibatannya dalam proses pendirian PKB tidak serta-merta menjadikan dirinya sebagai aktor politik partai.

Irisan ideologis keislaman dan ke-NU-an, serta kedekatannya dengan tokoh pendiri PKB, KH Abdurrahman Wahid, menjadi salah satu latar belakang keterlibatannya dalam proses perumusan partai tersebut.

Namun, KH Said Aqil Siradj bukanlah sosok yang selama ini dikenal aktif memainkan politik praktis melalui struktur partai.

Pengalaman panjangnya memimpin NU memperlihatkan bahwa dirinya lebih banyak dikenal sebagai intelektual Islam dan tokoh organisasi keagamaan dibandingkan sebagai politisi partai.

Ia juga dikenal memiliki pemikiran yang menekankan pentingnya menjaga tradisi, kebudayaan, serta kearifan lokal Nusantara dalam kehidupan beragama dan berbangsa.

Oleh karena itu, di tengah berbagai spekulasi politik nasional mengenai siapa sosok yang layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, KH Said Aqil Siradj merupakan figur yang menurut penulis patut dipertimbangkan.

Bahkan, penulis menilai kehadirannya dapat menjadi jalan tengah dalam menjaga keseimbangan kepemimpinan nasional.

Presiden Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok yang memiliki latar belakang militer, pengalaman panjang dalam dunia politik, serta orientasi kepemimpinan yang kuat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.

Di sisi lain, KH Said Aqil Siradj memiliki latar belakang keilmuan Islam, pengalaman panjang dalam memimpin organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, serta pemikiran kebangsaan yang menekankan toleransi, moderasi, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Kombinasi dua karakter kepemimpinan tersebut, menurut penulis, berpotensi menghadirkan keseimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kepemimpinan nasional tidak hanya membutuhkan kemampuan menjalankan program pembangunan, tetapi juga memerlukan kebijaksanaan, kemampuan merawat kerukunan sosial, serta kepekaan terhadap berbagai persoalan masyarakat.

Di sinilah sosok ulama seperti KH Said Aqil Siradj memiliki relevansi. Kehadirannya sebagai pendamping presiden bukan semata-mata untuk melengkapi komposisi kekuasaan, melainkan diharapkan dapat memberikan perspektif keagamaan, kebangsaan, dan moral dalam setiap kebijakan pemerintahan.

Dengan demikian, hubungan antara kekuatan kepemimpinan politik dan kebijaksanaan seorang ulama dapat menjadi salah satu modal dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus memastikan agenda pembangunan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat luas.

Tentu saja, pandangan ini merupakan penilaian subjektif penulis. Kelayakan seseorang untuk menduduki jabatan wakil presiden tetap harus mempertimbangkan ketentuan konstitusi, mekanisme politik, serta kehendak rakyat melalui proses yang berlaku.

Namun, di tengah dinamika politik nasional yang belakangan terus bergejolak, menghadirkan figur ulama yang memiliki rekam jejak keilmuan, pengalaman organisasi, dan konsistensi pemikiran kebangsaan merupakan gagasan yang patut didiskusikan.

Pandangan ini merupakan pendapat pribadi penulis, bukan hasil intervensi pihak mana pun maupun kepentingan kekuatan politik tertentu. Gagasan ini lahir dari pembacaan terhadap perjalanan tokoh nasional, rekam jejak kepemimpinan, serta dinamika politik Indonesia yang terus berkembang.

*Penulis adalah Rakyat Biasa dari Kota Pontianak