Bukan Sekadar Membuka PLBN Aruk, Pemerintah Harus Menuntaskan Krisis Pelayanan dan Memulihkan Ekonomi Masyarakat Sambas

Oleh: Firdaus, S.IP., M.Sos

Persoalan yang terjadi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perselisihan antara warga dan petugas Bea Cukai yang berujung pada penghentian sementara operasional PLBN bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan menunjukkan adanya persoalan tata kelola pelayanan publik di kawasan perbatasan.

Pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian konflik sesaat. Yang lebih penting adalah memastikan pelayanan kembali berjalan, memberikan kepastian hukum, melindungi petugas, serta memulihkan kegiatan ekonomi masyarakat yang terdampak.

Peristiwa ini bermula dari pemeriksaan barang bawaan empat warga negara Indonesia pada 2 November 2026. Perselisihan kemudian berkembang menjadi keributan. Pada 3 November, dilakukan mediasi yang diberitakan menghasilkan kesepakatan penyelesaian adat senilai Rp655 juta, terdiri atas Rp155 juta sanksi adat dan Rp500 juta biaya kemanusiaan. Pada 4 November, operasional PLBN Aruk dihentikan sementara.

Dampaknya tidak sederhana. Pemberitaan mengenai pedagang yang gagal mengirim sekitar enam ton melon dan semangka nonbiji ke Malaysia menjadi gambaran nyata bahwa gangguan pelayanan perbatasan dapat langsung memukul penghasilan masyarakat. Belum lagi warga yang membutuhkan akses untuk bekerja, mengunjungi keluarga, melakukan perjalanan, dan memperoleh layanan kesehatan.

Dalam perspektif ilmu politik, persoalan ini memperlihatkan pentingnya kapasitas negara dalam mengelola konflik dan menghadirkan pelayanan. Ketika satu fasilitas perbatasan terganggu, negara harus memiliki mekanisme pemulihan yang cepat. Masyarakat tidak boleh dibiarkan menanggung dampak dari persoalan koordinasi antarlembaga.

Pemerintah perlu menjalankan enam langkah konkret.

Pertama, bentuk Tim Percepatan Pemulihan PLBN Aruk dengan target kerja yang jelas.

BNPP harus mengambil peran sebagai koordinator utama dengan melibatkan Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Sambas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta perwakilan masyarakat dan tokoh adat.

Tim ini tidak boleh sekadar menjadi forum rapat. Harus ada ketua pelaksana, pembagian tugas, jadwal kerja, dan laporan perkembangan kepada publik. Dalam 1 x 24 jam setelah tim dibentuk, pemerintah perlu mengumumkan status pelayanan dan kebutuhan pemulihan. Selanjutnya, pemerintah menetapkan target pemulihan operasional berdasarkan hasil pemeriksaan keamanan dan kesiapan setiap instansi.

Dengan cara ini, masyarakat memperoleh kepastian, sementara petugas mendapatkan jaminan perlindungan ketika kembali bekerja.

Kedua, Bea Cukai harus melakukan evaluasi terbuka terhadap prosedur pemeriksaan.

Pemeriksaan barang bawaan merupakan kewenangan negara. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara profesional, terukur, dan komunikatif. Bea Cukai perlu mengevaluasi kronologi kejadian, prosedur pemeriksaan yang digunakan, komunikasi petugas dengan warga, serta mekanisme penanganan keberatan.

Hasil evaluasi harus menjadi dasar perbaikan standar operasional prosedur atau SOP. Setiap pemeriksaan yang memerlukan tindakan lebih lanjut harus memiliki penjelasan yang jelas kepada pemilik barang. Petugas juga perlu dibekali pelatihan komunikasi pelayanan publik dan penanganan konflik.

Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat memahami aturan kepabeanan sebelum melakukan perjalanan lintas batas. Informasi mengenai barang yang boleh dibawa, barang yang dibatasi, barang yang dilarang, dan konsekuensi pelanggaran harus dipasang secara terbuka di kawasan PLBN serta disediakan melalui kanal digital.

Ketiga, bangun pusat pelayanan dan pengaduan terpadu di PLBN Aruk.

Masyarakat membutuhkan tempat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan keluhan tanpa harus berhadapan dengan banyak meja pelayanan.

Karena itu, perlu dibentuk satu pusat informasi lintas instansi yang menghubungkan Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan pengelola PLBN. Pusat ini harus menyediakan informasi persyaratan perjalanan, prosedur pemeriksaan, jalur pengaduan, serta layanan bantuan bagi masyarakat yang mengalami kendala.

Setiap pengaduan wajib mendapatkan nomor laporan, petugas penanggung jawab, dan batas waktu penyelesaian. Pengaduan yang menyangkut dugaan pelanggaran prosedur harus diteruskan kepada instansi pengawas yang berwenang.

Langkah ini penting agar persoalan kecil tidak berkembang menjadi konflik besar akibat komunikasi yang buruk dan tidak adanya saluran penyelesaian.

Keempat, selesaikan hubungan hukum adat dan hukum negara melalui kesepakatan kelembagaan yang jelas.

Peristiwa Aruk menunjukkan bahwa masyarakat perbatasan memiliki struktur sosial dan adat yang masih kuat. Pemerintah tidak boleh mengabaikan keberadaan lembaga adat. Namun, penghormatan terhadap adat juga harus berjalan bersama kepastian hukum nasional.

BNPP dan Pemerintah Kabupaten Sambas perlu memfasilitasi pertemuan antara tokoh adat, aparat penegak hukum, dan instansi pelayanan perbatasan. Pertemuan tersebut harus menghasilkan protokol penyelesaian konflik yang menjelaskan kapan persoalan dapat dimediasi secara adat, kapan harus diserahkan kepada aparat penegak hukum, serta bagaimana memastikan hak semua pihak tetap terlindungi.

Kesepakatan adat yang diberitakan mencapai Rp655 juta juga perlu dijelaskan status, dasar, dan pelaksanaannya secara transparan oleh pihak terkait. Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang berbeda-beda mengenai kedudukan kesepakatan tersebut.

Tujuannya bukan mempertentangkan hukum adat dengan hukum negara, melainkan membangun kepastian agar tidak ada pihak yang bertindak melampaui kewenangannya.

Kelima, pemerintah harus melakukan pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak.

Inilah langkah yang tidak boleh dilupakan. Pembukaan kembali PLBN tidak otomatis mengembalikan kerugian pedagang, petani, pengusaha transportasi, dan pelaku UMKM.

Pemerintah Kabupaten Sambas melalui perangkat daerah terkait perlu segera mendata pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat gangguan pelayanan. Pendataan dilakukan berdasarkan jenis usaha, barang yang tertahan atau dialihkan, biaya tambahan, dan potensi kerugian yang dapat dibuktikan.

Untuk jangka pendek, pemerintah perlu memfasilitasi informasi jalur distribusi alternatif yang sah, mempertemukan pedagang dengan calon pembeli, serta membantu koordinasi pengangkutan komoditas yang mudah rusak. Untuk jangka menengah, perlu dibangun mekanisme informasi perdagangan lintas batas agar pelaku usaha dapat mengetahui jadwal pelayanan, persyaratan barang, dan risiko distribusi sebelum mengirimkan produknya.

Kasus enam ton melon dan semangka yang gagal dikirim ke Malaysia harus menjadi pelajaran. Pemerintah tidak boleh membiarkan petani dan pedagang bekerja dalam ketidakpastian karena pelayanan perbatasan tidak memiliki mekanisme pemberitahuan dan penanganan gangguan yang memadai.

Keenam, lakukan reformasi pelayanan PLBN Aruk dalam jangka menengah dan panjang.

Pemerintah perlu menyusun standar pelayanan lintas instansi yang terintegrasi. Standar tersebut harus memuat waktu pelayanan, prosedur pemeriksaan, perlindungan petugas, hak masyarakat, mekanisme pengaduan, dan penanganan keadaan darurat.

Penggunaan teknologi juga perlu ditingkatkan. Sistem informasi digital, pencatatan pemeriksaan, serta perangkat pemindai sesuai kebutuhan dan hasil kajian risiko dapat membantu memperkuat pengawasan tanpa menjadikan masyarakat sebagai pihak yang selalu dicurigai.

Evaluasi pelayanan harus dilakukan setiap bulan dengan melibatkan pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat. Indikator keberhasilannya bukan hanya jumlah orang yang melintas, tetapi juga kecepatan pelayanan, jumlah pengaduan yang diselesaikan, keamanan petugas, kelancaran perdagangan, dan tingkat kepuasan masyarakat.

Pemerintah harus menetapkan target waktu, bukan sekadar menyampaikan janji.

Dalam tujuh hari pertama setelah langkah pemulihan dimulai, pemerintah perlu menyelesaikan koordinasi lintas instansi, mengumumkan status pelayanan, membuka kanal informasi dan pengaduan, serta mendata masyarakat dan pelaku usaha terdampak.

Dalam 30 hari, evaluasi SOP pemeriksaan, protokol penanganan konflik, dan mekanisme dialog dengan masyarakat harus selesai disusun. Dalam 90 hari, pemerintah harus sudah menjalankan sistem pengaduan terpadu, program sosialisasi aturan lintas batas, dan evaluasi pelayanan yang dapat diakses publik.

Target waktu tersebut merupakan usulan kebijakan yang perlu ditetapkan secara resmi oleh pemerintah, bukan klaim bahwa seluruh program telah berjalan.

Bupati Sambas dan DPRD Kabupaten Sambas juga perlu mengambil peran lebih kuat dalam mengawal kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah memang bukan pemegang seluruh kewenangan pengelolaan PLBN, tetapi pemerintah daerah memiliki tanggung jawab politik untuk memastikan persoalan warganya tidak berhenti sebagai bahan rapat koordinasi.

DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta laporan perkembangan pemulihan, mendengarkan keluhan pedagang dan warga, serta mengawal tindak lanjut pemerintah pusat. Sementara itu, BNPP harus memastikan seluruh instansi memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan pelayanan perbatasan.

Pada akhirnya, PLBN Aruk tidak boleh hanya dipandang sebagai bangunan pemeriksaan di garis batas negara. PLBN merupakan wajah kehadiran negara bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Keberhasilan pengelolaannya harus terlihat dari keamanan, kepastian hukum, kemudahan pelayanan, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah harus membuktikan bahwa negara hadir bukan hanya untuk menjaga garis perbatasan, tetapi juga untuk melindungi kehidupan masyarakat yang berada di dalamnya. Membuka kembali PLBN Aruk adalah langkah awal. Menuntaskan persoalan pelayanan dan memulihkan ekonomi masyarakat Sambas adalah pekerjaan yang sesungguhnya.

*Penulis adalah Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak