SAPA UMKM Disiapkan untuk Perluas Akses Layanan hingga Pelosok Kalbar

Pontianak (Suara Kalbar) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama pemerintah daerah menyiapkan sistem SAPA UMKM untuk mempermudah pelaku usaha mengakses pembiayaan, legalitas, pemasaran, hingga informasi kebijakan pemerintah. Sistem ini diharapkan dapat menjangkau pelaku UMKM yang berada jauh dari pusat perkotaan, termasuk di wilayah Kalimantan Barat.

‎Hal ini disapaikan langsung oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat melakukan kunjungan di Kalbar pada Senin (26/10/2026) tepatnya di Auditorium Untan.

‎‎Ia mengatakan, pengembangan sistem tersebut merupakan upaya menyatukan berbagai layanan bagi pelaku usaha dalam satu sistem yang terintegrasi. Langkah ini mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang membuat akses pelayanan belum merata di seluruh daerah.

‎‎“Dalam sistem ini, karena kita sadar, tidak semua daerah ada di perkotaan. Contoh, kayak di Kalimantan Barat, Kapuas Hulu, jauh sekali. Kalau di Kota Pontianak, mungkin kita enak koordinasinya,” kata Maman.

‎‎Ia juga menilai, pelaku UMKM di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan membutuhkan kemudahan untuk mendapatkan informasi dan mengakses berbagai program dukungan pemerintah.

‎‎Melalui SAPA UMKM, layanan yang disiapkan mencakup akses pembiayaan, legalitas usaha, akses pasar, serta informasi mengenai kebijakan dan insentif pemerintah. Dengan demikian, pelaku usaha di daerah diharapkan dapat memperoleh informasi dan dukungan tanpa terkendala jarak.

‎Maman menjelaskan, pengembangan sistem tersebut turut dibahas melalui kesepakatan antara Sekretariat Jenderal Kementerian UMKM dan 14 sekretaris daerah (Sekda). Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha.

‎Selain pengembangan Sapa UMKM, pemerintah juga mendorong perluasan akses pasar bagi produk lokal melalui kerja sama dengan ekosistem perdagangan elektronik atau e-commerce.

‎Maman menyebutkan, pelaku usaha mikro dan kecil yang menjual produk lokal dalam negeri melalui platform e-commerce dapat memperoleh potongan biaya administrasi sebesar 50 persen, dengan persyaratan bergabung dalam sistem Sapa UMKM.

‎“Dan syarat kedua adalah onboarding masuk ke dalam sistem Sapa UMKM. Jadi nanti biar sistem yang akan melakukan pelayanan bersama dengan pihak ekosistem e-commerce,” ujarnya.

‎Menurut Maman, dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui pembiayaan. Pemerintah juga perlu memperkuat akses legalitas, sertifikasi, dan pemasaran agar semakin banyak pelaku usaha yang mampu berkembang.

‎Ia menegaskan, pengembangan kewirausahaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan penyerapan tenaga kerja. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usahanya.

‎Maman berharap kerja sama antardaerah di Kalimantan Barat dapat mempercepat pemanfaatan Sapa UMKM sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan oleh pelaku usaha, termasuk mereka yang berada di wilayah jauh dari pusat perkotaan.

‎Penulis: Iqbal Meizar

‎IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS