Kursi Sekda Melawi Memanas! Tiga Pejabat Berebut Posisi Puncak Birokrasi, Siapa Pilihan Akhir Bupati?

Melawi (Suara Kalbar) – Perebutan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Melawi memasuki babak penting. Tiga pejabat yang dinyatakan masuk dalam daftar calon hasil seleksi kini menjadi sorotan publik.

Di tengah proses tersebut, perhatian masyarakat tertuju pada tahapan penetapan pejabat yang nantinya akan menduduki posisi strategis dalam struktur pemerintahan daerah.

Ketiga nama yang mengikuti tahapan akhir seleksi tersebut yakni Moh. Syaiful Khair, Yussenno, dan Silvani Umran. Mereka merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi yang mengikuti proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda.

Hasil seleksi  pada 22 Oktober 2026 menempatkan ketiga nama tersebut dalam daftar calon dengan nilai akhir tertinggi. Namun, hasil seleksi bukan berarti secara otomatis menetapkan salah satu kandidat sebagai Sekda definitif.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Melawi, Hendra Permana, saat dikonfirmasi wartawan menjelaskan bahwa tahapan seleksi berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Ia menyampaikan, pengumuman hasil akhir seleksi dijadwalkan pada 22 Oktober 2026. Selanjutnya, pada 23 Oktober 2026, hasil seleksi akan diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, setelah menerima hasil seleksi, PPK akan meminta rekomendasi penetapan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui BKD Provinsi Kalimantan Barat.

“Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses administrasi sebelum penetapan pejabat Sekda Melawi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, ” Tutup Hendera.

Informasi yang dihimpun jurnalis Suara Kalbar dari beberapa pihak, Posisi Sekda memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, Sekda juga berperan mengoordinasikan perangkat daerah serta memastikan pelaksanaan program pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.

Karena itu, proses pengisian jabatan tersebut tidak hanya menjadi urusan internal birokrasi, tetapi juga menyangkut kepentingan publik.

Dalam mekanisme pengisian jabatan Sekda kabupaten, Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa memiliki peran penting sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

Proses tersebut melibatkan tahapan administrasi kepegawaian, pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta koordinasi dengan Gubernur Kalimantan Barat sesuai mekanisme pengangkatan Sekda kabupaten.

Dengan demikian, masyarakat masih menantikan perkembangan resmi mengenai tahapan selanjutnya hingga penetapan dan pelantikan Sekda definitif.

Di tengah proses tersebut, transparansi menjadi salah satu aspek penting yang patut diperhatikan. Publik tentu berharap pengisian jabatan strategis ini berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan.

“Rekam jejak jabatan, integritas, pengalaman birokrasi, serta kemampuan mengoordinasikan organisasi perangkat daerah merupakan sejumlah aspek yang relevan untuk menjadi perhatian dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, ” Ungkap Prasetyo salah seorang warga Melawi Kepada Jurnalis Suara Kalbar Jumat (23/10/2026).

Masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai tahapan seleksi dan status resmi proses penetapan, sepanjang informasi tersebut merupakan informasi publik yang dapat diakses sesuai peraturan perundang-undangan.

“Apabila terdapat persoalan atau dugaan yang berkaitan dengan salah satu kandidat, hal tersebut perlu diklarifikasi melalui dokumen dan keterangan pihak berwenang, ” Harapnya.

Siapa yang Akan Menduduki Kursi Sekda Melawi?

Kini, perhatian tertuju pada kelanjutan proses pengisian jabatan Sekda Kabupaten Melawi. Keputusan akhir harus mengikuti prosedur yang berlaku, dengan mempertimbangkan hasil seleksi dan persyaratan kepegawaian yang ditetapkan.

“Siapa pun yang nantinya ditetapkan, masyarakat tentu berharap Sekda definitif mampu memperkuat koordinasi pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan daerah berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, ” Harap salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Melawi.

Kursi Sekda bukan sekadar jabatan struktural. Posisi tersebut merupakan salah satu kunci dalam menggerakkan roda pemerintahan Kabupaten Melawi.

Publik kini menunggu bukan hanya siapa yang akan menduduki kursi tersebut, tetapi juga bagaimana proses penetapannya dijalankan secara transparan, profesional, dan sesuai aturan.

Penulis: Dea Kusumah Wardhana

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS