Sukiryanto: Pancasila Harus Diamalkan, Bukan Sekadar Dihafalkan

Kubu Raya (Suara Kalbar) — Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto menegaskan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar dihafalkan sebagai teks.

Menurut Sukiryanto, Pancasila harus menjadi pedoman masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, termasuk derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Gerakan Relawan Kebajikan Pancasila yang diselenggarakan Komisi XIII DPR RI bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Jumat (11/9/2026).

Sukiryanto mengatakan, keberadaan relawan Pancasila semakin penting di tengah perubahan lingkungan sosial yang berlangsung cepat. Terlebih, generasi muda membutuhkan figur sekaligus agen perubahan yang mampu menerjemahkan nilai-nilai Pancasila secara relevan, inklusif, dan dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Bagi kami masyarakat Kubu Raya, Pancasila bukan sekadar teks yang hanya bisa dihafal, tetapi nilai kebajikan yang harus terus dihidupkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,” ujarnya.

Ia menilai perkembangan media sosial membawa tantangan tersendiri. Berbagai informasi dapat menyebar dengan cepat, sementara kebenarannya belum tentu dapat dipastikan. Bahkan, tidak sedikit konten yang memuat fitnah, provokasi, maupun informasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

Karena itu, Sukiryanto berharap para relawan yang telah memperoleh pemahaman mengenai Pancasila dapat berperan sebagai penyaring informasi sekaligus memberikan teladan dalam menggunakan media sosial secara bijak.

“Kalau masyarakat bisa memilih mana media sosial yang menjerumuskan dan mana yang memberikan manfaat, kemudian informasi yang mengandung fitnah bisa kita hindari, maka media sosial akan menjadi sesuatu yang positif bagi anak-anak kita, bangsa kita, dan daerah kita,” katanya.

Ia juga berpesan agar para relawan tidak berhenti pada pemahaman Pancasila secara konseptual. Nilai-nilai tersebut harus ditunjukkan melalui tindakan nyata, seperti kepedulian sosial, keadilan, toleransi, serta semangat menjaga persatuan di tengah masyarakat.

“Jadilah teladan di tengah masyarakat. Tunjukkan bahwa kebajikan Pancasila itu nyata, hadir dalam bentuk kepedulian sosial, keadilan bagi sesama, dan persatuan masyarakat yang kokoh,” pesannya.

Kalbar Dinilai Miliki Modal Sosial Kuat

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI Franciscus M.A. Sibarani menilai Kalimantan Barat memiliki modal sosial yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Hal itu tercermin dari kehidupan masyarakat Kalbar yang dikenal beragam dari sisi suku, agama, dan budaya.

Ia menyebut Kalimantan Barat masuk dalam 10 besar provinsi dengan dimensi toleransi tertinggi berdasarkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2025 yang dirilis Kementerian Agama, dengan skor 91,82 persen.

Menurut Franciscus, keberagaman bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dikelola dengan baik agar menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan.

“Kalimantan Barat juga memiliki contoh bahwa keberagaman bukan sesuatu yang kita hindari, tetapi keberagaman adalah bagian dari kehidupan,” kata Franciscus.

Dalam kegiatan tersebut, Franciscus juga menjelaskan tugas dan fungsi Komisi XIII DPR RI yang meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kehadiran Komisi XIII bersama BPIP, menurutnya, menjadi bagian dari upaya memastikan implementasi kebijakan dan program pembinaan ideologi Pancasila berjalan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia turut menyoroti ancaman penyebaran paham radikal dan terorisme melalui ruang digital. Berdasarkan temuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang disampaikannya dalam rapat dengar pendapat, terdapat ribuan konten yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme, termasuk propaganda dan materi yang berkaitan dengan pelaksanaan serangan.

Franciscus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyebarluaskan informasi yang diterima melalui media sosial. Hoaks maupun informasi yang tidak diverifikasi dapat menimbulkan keresahan dan memperkeruh kondisi sosial.

“Karena itu, kita semua sudah selayaknya menggunakan media sosial dengan bijak,” tegasnya.

Ia mencontohkan informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terkadang kembali beredar meskipun merupakan kejadian lama. Jika tidak diverifikasi terlebih dahulu, informasi tersebut dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Franciscus berharap Gerakan Relawan Kebajikan Pancasila mampu melahirkan kader-kader yang tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila, tetapi juga aktif menjadi penggerak di tengah masyarakat.

Para relawan diharapkan mampu menghadapi tantangan informasi digital dengan bijak, menjaga toleransi, serta ikut merawat persatuan dan kesatuan bangsa.

Penulis: Diskominfo KKR

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS