Rakor Inflasi Bersama Pemerintah Pusat, Kalbar Pastikan Harga Pangan Tetap Terkendali

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan terus menjadi perhatian, menyusul perkembangan sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga di beberapa daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi bersama Pemerintah Pusat yang diikuti secara daring di Ruang Data Analytic Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (7/9/2026).

Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir Hadir dalam kegiatan tersebut Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Hendra, S.Sos., didampingi Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Harry Ronaldy Mahaputrawan,  serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Amalia Adininggar Widyasanti.

Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat membahas perkembangan pertumbuhan ekonomi sekaligus strategi pengendalian inflasi di daerah.

Tomsi Tohir meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat koordinasi dengan BPS di masing-masing daerah. Pertemuan tersebut diperlukan untuk mencermati data pertumbuhan ekonomi, mengidentifikasi penyebab perlambatan, serta menentukan langkah konkret untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif.

Kemendagri juga akan menugaskan sejumlah personel sebagai mentor bagi daerah dalam beberapa hari ke depan. Mentor tersebut nantinya menjadi mitra diskusi pemerintah daerah dan akan melibatkan Bank Indonesia di masing-masing wilayah.

Tomsi berharap mekanisme tersebut dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi berbagai persoalan yang menghambat pertumbuhan ekonomi, termasuk investasi yang terkendala dalam proses perizinan di tingkat pusat.

Menurutnya, pemerintah daerah melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perlu mendata investasi yang masih mengalami kendala, mulai dari sektor usaha, nilai investasi, perusahaan hingga jenis perizinan yang masih tertahan di pemerintah pusat.

Data tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat, termasuk Bappenas, untuk segera ditindaklanjuti.

Sementara itu, investasi yang mengalami hambatan di daerah diminta segera diselesaikan. Upaya tersebut dinilai penting untuk mendukung program prioritas Presiden sekaligus menjaga target pertumbuhan ekonomi nasional yang diharapkan mencapai 6 persen pada akhir tahun.

Harga Beras, Cabai hingga Minyak Goreng Jadi Perhatian

Dalam pengendalian inflasi, Tomsi turut menyoroti sejumlah komoditas pangan, terutama beras. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan intervensi sejak awal ketika harga mulai mengalami kenaikan.

Ia menilai keterlambatan intervensi dapat membuat proses penurunan harga menjadi lebih lama. Karena itu, pemerintah perlu mencari formula yang mampu menjaga fluktuasi harga beras agar tidak terlalu tajam sehingga tetap menguntungkan produsen maupun konsumen.

Untuk komoditas cabai, pemerintah pusat terus mendorong berbagai intervensi melalui Kementerian Pertanian. Di antaranya melalui penambahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pemberian subsidi guna menjaga stabilitas harga cabai dalam beberapa bulan mendatang.

Sementara untuk minyak goreng, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga terus mencari solusi untuk menjaga harga tetap stabil di tengah tekanan kenaikan harga crude palm oil (CPO).

“Berkaitan dengan minyak goreng yang telah dilakukan berbagai upaya oleh Kementerian Perdagangan, walaupun dengan tekanan harga CPO yang terus meningkat, untuk itu terus dicarikan berbagai jalan keluar terbaik agar harga minyak goreng bisa tetap stabil,” kata Tomsi.

Inflasi Kalbar Masih Terkendali

Usai mengikuti rakor, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Harry Ronaldy Mahaputrawan mengatakan kondisi inflasi di Kalimantan Barat hingga saat ini masih terkendali.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, terutama cabai rawit dan daging ayam ras.

Untuk cabai rawit, kenaikan harga salah satunya terjadi di Kabupaten Melawi. Kondisi tersebut dipengaruhi kemarau panjang dan fenomena El Niño yang berdampak terhadap produksi pertanian.

“Di beberapa sentra produksi kita mengalami gagal panen karena kekurangan air dan sebagainya akibat kemarau panjang,” jelas Harry.

Harry mengatakan pemerintah pusat menetapkan target inflasi sebesar 2,5 persen dengan batas toleransi plus-minus 1 persen. Sementara itu, inflasi Kalimantan Barat secara year-to-date (YTD) telah mencapai 2,83 persen.

Menurutnya, angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran, namun perlu diwaspadai agar tidak melewati batas atas target inflasi.

“Memang agak sedikit rentan, tetapi kita upayakan dalam sisa empat bulan ini tetap sesuai dengan target 2,5 persen plus minus 1 persen. Kita upayakan tidak melebihi 3,5 persen,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pun akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, BPS, Bank Indonesia, serta instansi terkait untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan hingga akhir tahun.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS