Pemprov Kalbar Dorong Optimalisasi Program BPDP untuk Perkuat Sektor Perkebunan

Pontianak (Suara Kalbar)  – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong optimalisasi berbagai program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk memperkuat sektor perkebunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson saat menghadiri Sosialisasi Program BPDP Lingkup Kalimantan Barat di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalbar, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPDP, Kanwil DJPb, dan perguruan tinggi dalam mengoptimalkan dukungan pembiayaan dan program pengembangan sektor perkebunan di Kalimantan Barat.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalbar menjelaskan, BPDP merupakan Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana perkebunan strategis.

Program yang dikelola BPDP antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, penelitian, peremajaan sawit, serta pengembangan sarana dan prasarana.

Menurutnya, penyampaian informasi secara komprehensif kepada pemerintah daerah dan akademisi penting dilakukan agar berbagai program BPDP dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kemajuan sektor perkebunan di Kalimantan Barat.

Ia berharap Kanwil DJPb bersama pemerintah daerah dapat menjadi mitra strategis dalam mendorong kebijakan dan kualitas belanja yang lebih efektif, produktif, serta memberikan dampak optimal bagi masyarakat.

Sinergi tersebut diharapkan semakin memperkuat pembangunan sektor perkebunan yang maju, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kalbar.

Sementara itu, Sekda Kalbar menyampaikan apresiasi kepada Kanwil DJPb Kalbar yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi ini menjadi langkah strategis untuk memperluas pemahaman pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan mengenai peluang dukungan yang tersedia melalui BPDP.

Harisson mengajak seluruh pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, dan akademisi untuk memperluas akses informasi mengenai program BPDP, khususnya yang berkaitan dengan beasiswa serta dukungan sarana dan prasarana.

“Kita perlu memperluas informasi mengenai program-program BPDP agar pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pekebun mengetahui peluang dukungan yang tersedia dan dapat memanfaatkannya sesuai ketentuan,” ujar Harisson.

Ia menilai, selama ini Pemprov Kalbar juga mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) untuk mendukung berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesejahteraan, kesehatan hingga pembangunan infrastruktur.

Karena itu, dukungan pembiayaan melalui program BPDP juga dinilai dapat menjadi salah satu alternatif yang perlu dimanfaatkan pemerintah daerah sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku.

Harisson menekankan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya anggaran, tetapi juga oleh koordinasi antarpemangku kepentingan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, Kanwil DJPb, BPDP, dan perguruan tinggi perlu terus diperkuat untuk mengatasi berbagai kendala teknis maupun administratif.

“Yang paling penting adalah bagaimana program ini benar-benar sampai kepada masyarakat. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, BPDP, Kanwil DJPb, dan perguruan tinggi harus terus diperkuat,” tegasnya.

Menurut Harisson, koordinasi yang baik diperlukan agar setiap program dan alokasi BPDP di Kalimantan Barat dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para pekebun.

Soroti DBH Sawit

Dalam kesempatan tersebut, Harisson juga menyoroti tren penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang diterima Kalimantan Barat dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap berbagai faktor yang memengaruhi penerimaan DBH sawit. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mendorong skema pembagian DBH yang lebih berkeadilan bagi daerah penghasil.

“Kalimantan Barat merupakan daerah penghasil sawit. Karena itu, kita berharap skema pembagian DBH dapat memberikan manfaat yang lebih berkeadilan bagi daerah penghasil, sehingga kontribusi sektor perkebunan juga sejalan dengan manfaat yang diterima daerah,” katanya.

Harisson mengatakan Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah penghasil sawit dengan aktivitas perkebunan yang cukup besar. Kondisi tersebut membuat aspek keadilan dalam pembagian DBH perlu menjadi perhatian pemerintah pusat.

Dengan demikian, daerah penghasil diharapkan memperoleh manfaat yang lebih proporsional dari potensi perkebunan yang dimiliki, sekaligus mampu mengoptimalkan kontribusi sektor tersebut bagi pembangunan daerah.

Kegiatan sosialisasi turut dihadiri Ketua Komisi II DPRD Kalbar, sejumlah Anggota DPRD Kalbar, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP, kepala OPD di lingkungan Pemprov Kalbar, Kepala KPPN se-Kalbar, serta pimpinan dan perwakilan perguruan tinggi.

Perguruan tinggi yang hadir antara lain Universitas Tanjungpura, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak, dan Universitas Panca Bhakti Pontianak. Hadir pula Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS