Wabup Sintang Audiensi ke BNPP RI, Dorong Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Sintang (Suara Kalbar) – Pemerintah Kabupaten Sintang terus mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan RI–Malaysia. Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Audiensi dipimpin Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny. Ia didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sintang Indra Subekti, Wakil Ketua DPRD Sintang Yohanes Rumpak, Anggota DPRD Sintang Toni dan Nikodimus, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang M. Mardyanto, serta perwakilan Bappeda Kabupaten Sintang.

Rombongan Pemkab Sintang diterima Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman bersama jajaran deputi di lingkungan BNPP RI.

Dalam pertemuan tersebut, Florensius Ronny menyampaikan sejumlah aspirasi dan kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan yang dinilai membutuhkan dukungan lebih kuat dari pemerintah pusat.

“Kami datang untuk menyampaikan secara langsung harapan dan aspirasi Pemerintah Kabupaten Sintang bersama masyarakat yang berada di kawasan perbatasan. Kami berharap pembangunan di kawasan perbatasan dapat dipercepat dan mendapat dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat,” ujar Florensius Ronny.

Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus mencakup peningkatan konektivitas, pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi masyarakat, hingga penguatan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ia menegaskan, percepatan pembangunan kawasan perbatasan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019. Karena itu, Pemkab Sintang berharap perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan di Sintang dapat terus diperkuat.

“Kami berharap perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang dapat semakin diperkuat,” tegasnya.

Dorong PLBN Sungai Kelik hingga Jalan Nasional

Dalam audiensi tersebut, Pemkab Sintang menyampaikan sejumlah usulan strategis. Salah satunya adalah percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik yang dinilai penting dalam memperkuat konektivitas sekaligus pelayanan kawasan perbatasan.

Pemkab Sintang juga mengusulkan peningkatan ruas jalan paralel perbatasan, termasuk mendorong peningkatan status sejumlah ruas jalan di kawasan perbatasan menjadi jalan nasional.

Selain itu, akses jalan Simpang Nanga Merakai–Pintas Keladan turut menjadi perhatian untuk ditingkatkan guna membuka konektivitas masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan.

Tidak hanya infrastruktur jalan, Pemkab Sintang juga mendorong peningkatan jaringan telekomunikasi dan listrik di kawasan perbatasan. Ketersediaan kedua infrastruktur tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemkab Sintang juga mengusulkan pembangunan sarana pemerintahan, seperti gedung kantor desa, rumah dinas camat, serta fasilitas pemerintahan lainnya guna menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Perkuat Ekonomi dan Kehadiran Negara

Florensius Ronny menilai pembangunan kawasan perbatasan harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah juga mendorong dukungan terhadap pengembangan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berhenti pada penyediaan infrastruktur, tetapi harus mampu membuka peluang ekonomi dan memperkuat kemandirian masyarakat.

“Kami memohon agar dukungan dan alokasi anggaran dari BNPP RI untuk kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang dapat ditingkatkan. Masyarakat perbatasan membutuhkan kehadiran negara melalui pembangunan yang nyata, baik infrastruktur maupun peningkatan kesejahteraan,” harapnya.

Ia menegaskan, Pemkab Sintang bersama DPRD Sintang akan terus memperjuangkan pembangunan kawasan perbatasan melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat.

“Perbatasan adalah wajah terdepan negara. Karena itu, pembangunan kawasan perbatasan harus menjadi perhatian bersama. Kami ingin masyarakat di perbatasan merasakan kehadiran negara dan memperoleh akses pembangunan yang layak seperti masyarakat di wilayah lainnya,” pungkas Florensius Ronny.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS