Sukiryanto Dorong Kolaborasi Pendanaan Pengendalian Inflasi di Forum HLM TPID Kalbar

Kubu Raya (Suara Kalbar) – Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026). Dalam forum tersebut, Sukiryanto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menjaga stabilitas inflasi melalui implementasi strategi 4K sekaligus mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah.

Sukiryanto mengatakan, Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu sentra produksi pangan di Kalimantan Barat terus mengoptimalkan berbagai langkah pengendalian inflasi melalui penguatan sektor pertanian, hortikultura, perikanan, dan peternakan, serta menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi barang.

“Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu daerah produsen pangan di Kalimantan Barat terus berkomitmen mendukung pengendalian inflasi melalui implementasi Strategi 4K, meskipun di tengah keterbatasan anggaran yang kami hadapi,” ujar Sukiryanto.

Pada aspek ketersediaan pasokan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memperkuat produksi pangan melalui gerakan menanam serta pemberian bantuan benih, bibit, pakan, hingga sarana dan prasarana kepada kelompok masyarakat untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan peternakan.

Sementara itu, pada aspek keterjangkauan harga, pemerintah daerah tetap melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat. Meski demikian, pelaksanaan program tersebut tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran perangkat daerah teknis.

“Kami tetap melaksanakan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.

Untuk mendukung kelancaran distribusi, Pemkab Kubu Raya terus melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, serta revitalisasi pasar rakyat agar distribusi barang kebutuhan pokok maupun hasil produksi masyarakat dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Adapun pada aspek komunikasi yang efektif, koordinasi antarinstansi terus diperkuat melalui rapat TPID secara berkala serta sinergi dengan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, dan organisasi perangkat daerah terkait.

Meski berbagai program terus dijalankan, Sukiryanto mengakui keterbatasan ruang fiskal daerah menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan upaya pengendalian inflasi.

“Kami terus berupaya melaksanakan berbagai aksi nyata, tetapi di sisi lain ruang fiskal daerah saat ini cukup terbatas. Padahal keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada implementasi program-program di daerah secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Karena itu, dalam forum HLM TPID Provinsi Kalimantan Barat, Sukiryanto meminta arahan Gubernur Kalimantan Barat selaku Ketua TPID Provinsi terkait model kolaborasi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pendanaan program pengendalian inflasi di daerah.

Menurutnya, sinergi antarpemerintah dan berbagai pemangku kepentingan perlu diperkuat melalui skema pembiayaan bersama agar program pengendalian inflasi tidak hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami berharap ke depan dapat dibangun strategi kolaborasi yang lebih kuat, baik melalui program bersama, cost sharing, maupun skema pendanaan kolaboratif. Dengan demikian, pemerintah kabupaten tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga memperoleh dukungan berbagai pihak agar program pengendalian inflasi tetap berjalan optimal,” pungkasnya.

Penulis: Prokopim KKR

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS