Hainan Jadi Provinsi Pertama di China Larang Penjualan Mobil Bensin Mulai 2030

Suara Kalbar – Pemerintah Provinsi Hainan akan menjadi wilayah pertama di China yang melarang penjualan kendaraan bermesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE) mulai tahun 2030. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mempercepat transisi menuju transportasi berbasis energi bersih sekaligus mendukung pembangunan ekologi nasional.

Mengutip CarNewsChina, Kamis (16/7/2026), kebijakan itu tercantum dalam dokumen Rencana Lima Tahun ke-15 untuk Zona Percontohan Peradaban Ekologis Nasional Hainan. Melalui regulasi tersebut, Hainan diposisikan sebagai provinsi percontohan dalam transformasi sektor transportasi rendah emisi di China.

Pemerintah menilai Hainan memiliki karakteristik wilayah yang ideal untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik. Provinsi yang memiliki luas sekitar 35.400 kilometer persegi itu dilengkapi jalan tol G98 sepanjang 612,8 kilometer yang mengelilingi pulau, sehingga dinilai cocok untuk pengembangan kendaraan listrik sekaligus pembangunan infrastruktur pengisian daya.

Hingga pertengahan 2026, Hainan juga mencatat perkembangan signifikan dalam program pulau energi bersih. Energi terbarukan kini menjadi sumber utama pasokan listrik di wilayah tersebut.

Selain itu, Hainan tercatat sebagai provinsi dengan tingkat penetrasi kendaraan listrik tertinggi di China dan berada di posisi kedua dalam jumlah kepemilikan kendaraan listrik di antara seluruh wilayah administratif setingkat provinsi.

Untuk memastikan target transisi tercapai, pemerintah menetapkan sasaran yang terukur. Porsi kendaraan listrik ditargetkan mencapai 23,75 persen dari total populasi kendaraan pada 2025, kemudian meningkat menjadi lebih dari 45 persen pada 2030.

Tak hanya sektor kendaraan pribadi, seluruh kendaraan operasional pemerintah, layanan publik, kendaraan baru milik masyarakat, hingga kendaraan pengganti diwajibkan menggunakan energi bersih mulai 2030. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi kendaraan utilitas dengan fungsi khusus.

Armada yang akan beralih ke energi bersih meliputi kendaraan dinas pemerintah, kendaraan kebersihan, hingga angkutan penumpang.

Sebagai penunjang, Pemerintah Provinsi Hainan terus memperluas jaringan stasiun pengisian daya kendaraan listrik dengan target mempertahankan rasio kurang dari 2,5 kendaraan untuk setiap satu titik pengisian.

Meski demikian, proses transisi menuju kendaraan ramah lingkungan masih menghadapi sejumlah tantangan.

Laporan People’s Daily pada 2022 mencatat masih terdapat persoalan dalam integrasi pembangunan infrastruktur pengisian daya listrik dan hidrogen dengan tata ruang perkotaan. Selain itu, Hainan juga menghadapi tantangan pasokan energi karena berada di ujung jaringan Southern Power Grid, sehingga biaya listrik relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah wilayah lain di China.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menargetkan tingkat kemandirian energi meningkat dari 24 persen pada 2025 menjadi 54 persen pada 2030 melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir serta optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan.

Selain memperkuat sektor energi, pemerintah juga akan menerapkan kebijakan manajemen lalu lintas yang dirancang untuk mempercepat adopsi kendaraan energi baru sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan konvensional secara bertahap.

Hainan sendiri merupakan salah satu provinsi dengan wilayah relatif kecil di China. Selain Hainan Mazda, kawasan tersebut tidak memiliki banyak industri otomotif, sehingga dinilai lebih fleksibel dalam menerapkan kebijakan transisi menuju kendaraan berbasis energi bersih.

Sumber: Beritasatu.com