Pemerintah AS Desak Meta Serahkan Model AI untuk Ditinjau Sebelum Dirilis ke Publik

Suara Kalbar – Pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan meminta Meta untuk secara sukarela menyerahkan model kecerdasan buatan (AI) yang sedang dikembangkan guna menjalani proses evaluasi pemerintah sebelum diluncurkan kepada publik.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Amerika Serikat (AS) memperkuat pengawasan terhadap perkembangan teknologi AI yang dinilai semakin berpengaruh terhadap keamanan nasional, ekonomi, dan kehidupan masyarakat.

Laporan yang pertama kali diungkap oleh New York Times menyebutkan permintaan tersebut disampaikan melalui komunikasi email antara pejabat pemerintah federal dan Meta, perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Permintaan itu menempatkan Meta dalam sorotan karena hingga saat ini perusahaan tersebut menjadi satu-satunya pengembang AI besar di Amerika Serikat yang belum bergabung dalam mekanisme peninjauan sukarela yang dibentuk pemerintah.

Dikutip dari Anadolu Agency, Rabu (24/6/2026), sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut menyebut perusahaan-perusahaan AI besar lainnya telah lebih dulu menyepakati kerja sama dengan pemerintah federal.

Beberapa perusahaan yang telah berpartisipasi dalam program tersebut antara lain OpenAI, Anthropic, Google, xAI, dan Microsoft.

Melalui kesepakatan itu, perusahaan-perusahaan tersebut menyerahkan model AI tertentu kepada kelompok keselamatan AI pemerintah federal untuk menjalani pengujian sebelum diperkenalkan secara luas kepada masyarakat.

Dengan belum bergabungnya Meta, perusahaan milik Mark Zuckerberg itu kini menjadi satu-satunya pemain utama industri AI Amerika yang berada di luar kerangka evaluasi federal tersebut.

Kebijakan Baru Pemerintahan Trump

Desakan terhadap Meta muncul setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif baru pada 2 Juni 2026 yang memperluas peran pemerintah federal dalam pengawasan teknologi kecerdasan buatan.

Kebijakan tersebut memperkenalkan masa peninjauan sukarela selama 30 hari terhadap model AI canggih sebelum diluncurkan kepada publik.

Melalui mekanisme itu, perusahaan teknologi diberikan kesempatan untuk menyerahkan model AI mereka kepada pemerintah guna dilakukan evaluasi terkait kemampuan, risiko, dan potensi kerentanan yang mungkin muncul.

Selain itu, pemerintah federal juga menargetkan penyusunan sistem peninjauan yang lebih formal dan terstruktur sebelum akhir Juli 2026.

Langkah tersebut menandai upaya baru Washington dalam membangun standar pengawasan terhadap teknologi AI yang berkembang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir.

Evaluasi Risiko Melalui Program Trains

Proses peninjauan model AI dilakukan oleh Pusat Standar dan Inovasi AI atau Center for AI Standards and Innovation (CAISI) yang berada di bawah Departemen Perdagangan Amerika Serikat.

Lembaga tersebut mengelola program bernama Testing Risks of AI for National Security (Trains), yang dirancang untuk mengidentifikasi berbagai risiko dari sistem AI canggih.

Penilaian difokuskan pada sejumlah potensi ancaman yang dianggap dapat berdampak terhadap keamanan nasional, termasuk kemungkinan penyalahgunaan AI dalam serangan siber, ancaman biosekuriti, hingga pengembangan senjata kimia.

Pemerintah AS menilai pengujian semacam ini penting untuk memastikan teknologi AI yang semakin kuat tidak menimbulkan dampak yang tidak terkendali setelah digunakan secara luas.

Sejumlah Raksasa Teknologi Sudah Bergabung

Mekanisme peninjauan AI oleh pemerintah federal sebenarnya bukan kebijakan yang sepenuhnya baru.

OpenAI dan Anthropic diketahui telah menyetujui proses serupa sejak 2024 pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden.

Selanjutnya, Google DeepMind, Microsoft, dan xAI juga mengikuti langkah tersebut pada Mei 2026 dengan menyepakati kerangka evaluasi yang sama.

Bergabungnya perusahaan-perusahaan tersebut membuat jumlah laboratorium AI besar yang berpartisipasi dalam program pengawasan federal terus bertambah.

Di tengah semakin luasnya partisipasi industri, sikap Meta yang belum bergabung menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah maupun pengamat teknologi.

Tantangan Pengawasan yang Bersifat Sukarela

Salah satu tantangan utama dalam kebijakan ini adalah sifat partisipasinya yang masih sukarela.

Pemerintah Amerika Serikat saat ini belum memiliki aturan yang mewajibkan perusahaan teknologi menyerahkan model AI mereka kepada regulator sebelum peluncuran publik.

Karena itu, seluruh perusahaan yang telah mengikuti program tersebut melakukannya atas dasar kesepakatan sukarela, bukan kewajiban hukum.

Kondisi ini membuat Meta secara legal tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti proses peninjauan yang ditawarkan pemerintah.

Meski demikian, keputusan perusahaan untuk tetap berada di luar sistem evaluasi federal dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pendekatan sukarela dalam mengawasi perkembangan teknologi AI.

Sejumlah pengamat menilai keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kemauan perusahaan untuk bekerja sama dibandingkan keberadaan regulasi yang bersifat mengikat.

Alasan Meta Belum Terungkap

Hingga kini Meta belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan perusahaan belum menyetujui permintaan pemerintah federal.

Laporan yang beredar juga belum mengungkap secara rinci isi kesepakatan maupun persyaratan teknis yang harus dipenuhi perusahaan apabila memutuskan untuk bergabung.

Akibatnya, belum diketahui apakah sikap Meta berkaitan dengan persoalan teknis, strategi bisnis, keamanan data, atau pertimbangan lainnya.

Apabila Meta akhirnya menyetujui mekanisme tersebut, seluruh pengembang AI besar di Amerika Serikat akan berada dalam satu kerangka evaluasi prapeluncuran yang sama.

Langkah itu juga berpotensi memperkuat posisi pemerintah federal dalam membangun standar pengawasan AI nasional yang lebih seragam dan konsisten di masa depan.

Sumber: Beritasatu.com