Perkuat Peran LKS, Sekda Kalbar Dorong Sinergi CSR untuk Perluas Kesejahteraan Masyarakat

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial guna memperluas jangkauan program kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, saat membuka Seminar Sinergitas dan Kerja Sama dalam Rangka Usaha Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya di BPSDM Provinsi Kalbar, Rabu (3/6/2026).

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa penanganan persoalan sosial tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

“Pemerintah memiliki berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tentu terdapat keterbatasan. Karena itu, diperlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR),” ujarnya.

Menurut Harisson, keberadaan LKS selama ini menjadi mitra strategis pemerintah karena hadir langsung di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan dan perlindungan sosial.

“Bapak dan Ibu yang tergabung dalam lembaga kesejahteraan sosial bekerja langsung di lapangan dan sangat membantu pemerintah menjangkau masyarakat yang membutuhkan perhatian, pendampingan, dan bantuan sosial,” katanya.

Ia menekankan pentingnya menyinergikan program-program yang dimiliki LKS dengan kebijakan pemerintah daerah serta program CSR perusahaan agar pelaksanaannya lebih terarah dan memberikan dampak yang lebih luas.

“Kita ingin program-program lembaga sosial dapat diketahui pemerintah maupun dunia usaha. Program yang baik perlu dipetakan bersama agar memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan sasaran,” jelasnya.

Pemprov Kalbar, lanjut Harisson, melalui perangkat daerah terkait akan terus membuka ruang koordinasi agar berbagai usulan dan kebutuhan lembaga sosial dapat tersampaikan secara optimal.

Ia juga mengapresiasi kontribusi dunia usaha yang selama ini ikut berperan melalui berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“CSR bukan sekadar kewajiban perusahaan, tetapi bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Kehadiran perusahaan harus memberikan manfaat dan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Sekda mengingatkan bahwa meskipun angka kemiskinan di Kalimantan Barat menunjukkan tren penurunan, masih terdapat berbagai persoalan sosial yang membutuhkan perhatian bersama.

“Kita bersyukur angka kemiskinan di Kalbar terus menurun, tetapi pekerjaan kita belum selesai. Masih ada kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan,” ungkapnya.

Ia menyebut kelompok tersebut antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, korban bencana, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, serta kelompok rentan lainnya.

Menutup sambutannya, Harisson menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan relawan LKS atas dedikasi yang telah diberikan.

“Semoga kerja sama dan sinergi yang selama ini terbangun dapat terus diperkuat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat yang lebih baik,” tutupnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPSDM yang juga merupakan Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Kalimantan Barat Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., Direktur Pemasaran Bank Kalbar, serta para pengurus LKS Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Sebagai informasi, BKKKS merupakan organisasi yang mewadahi berbagai lembaga dan organisasi sosial di bidang kesejahteraan sosial melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, dan kemitraan guna memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS