Polemik LCC 4 Pilar MPR RI Evaluasi Pendidikan, Dewan Pendidikan Kalbar Anggap bisa Jadi Momen Evaluasi Pendidikan

Pontianak (Suara Kalbar) – Polemik penilaian dalam ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI 2026 yang viral di media sosial mendapat perhatian dari Dewan Pendidikan Komite Pendidikan Menengah Kalimantan Barat (Kalbar). Dewan Pendidikan menilai persoalan tersebut harus menjadi momen evaluasi agar kompetisi pendidikan ke depan lebih menjunjung keadilan, transparansi, dan profesionalisme.

Dewan Pendidikan Komite Pendidikan Menengah Kalbar, Yudi Dharma, mengatakan sebuah kompetisi pendidikan tidak hanya bicara soal menang dan kalah, tetapi juga menjaga marwah pendidikan itu sendiri.

“Dalam sebuah kompetisi besar, terutama diajang perubahan di sektor pendidikan, tentu kompetisi itu tidak serta-merta hanya bicara tentang sebatas menang dan kalah. Tapi lebih dari itu, bahwa pendidikan harus tetap menjaga maruahnya tentang prinsip kebenaran, keadilan, suportivitas, dan termasuklah mengembangkan karakter dan nilai-nilai mentalitas,” ujarnya pada Rabu (13/05/2026).

Menurutnya, peserta didik yang mengikuti kompetisi bukan sekadar diuji kecerdasannya, melainkan juga belajar etika, suportivitas, hingga keberanian menyuarakan kebenaran.

“Dengan perkembangan polemik yang terjadi saat ini dalam penyelenggaran salah satu kompetisi yang diselenggarakan oleh pemerintah berkenaan dengan hal tersebut, kita melihat bahwasannya anak-anak atau peserta didik itu bukan hanya sekedar mengikuti kompetisi lalu diuji kecerdasannya. Tapi lebih dari itu, mereka mengikuti melibarkan diri dalam sebuah ajang pengembangan suportivitas, belajar tentang etika, belajar tentang mampu menyuarakan kebenaran, termasuklah bagaimana mereka bisa menghargai dalam setiap perbedaan,” katanya.

Yudi menegaskan, ketika peserta atau pihak sekolah mempertanyakan hasil keputusan lomba, hal itu tidak bisa langsung dianggap sebagai bentuk perlawanan. Menurutnya, itu justru bagian dari upaya menjaga marwah pendidikan.

“Ketika ada peserta, bahkan pihak sekolah yang menyampaikan terkait dengan hasil keputusan, tentu setiap serta-merta itu adalah sebuah otomatis sebuah perlawanan. Tapi justru upaya mereka untuk menjaga maruah pendidikan, bahwa kebenaran tetap ditegakkan. Keadilan harus berdiri sebagai asas, fondasi utama dalam sektor pendidikan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar polemik yang viral di media sosial tidak dijadikan ajang saling menyudutkan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi refleksi bersama.

“Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, kami ingin mengajak seluruh pihak untuk tidak membangun narasi yang menyudutkan, membangun polemik, kemudian tentu justru kondisi viral ini harus menjadi momentum refleksi balik, bahwa di kedepan harus menyelenggarakan apapun kompetisinya yang lebih suportif, menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi kebenaran, dan terutamanya akuntabel, transparan, dan lebih profesional,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai penyelenggara perlu beradaptasi dengan perkembangan era digital, termasuk memanfaatkan siaran langsung atau rekaman sebagai bentuk transparansi.

“Kalau seandainya ini disiarkan secara live, bahkan ada recording-nya terbukti bahwasannya, ketika nanti bisa dilihat di recording-nya terbukti justru mereka benar, ini akan menjadi bumerang bagi pihak penyelenggaran,” katanya.

Menurut Yudi, profesionalisme dalam kompetisi tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga bagaimana penyelenggaraan berlangsung secara transparan dan humanis.

“Karena tentu rasa profesionalitas itu tidak hanya ketertiban secara administratif saja, tetapi dalam penyelenggaran apakah secara seremonial maupun pada dalam acara kompetensi inti, profesional, akuntabel, transparan, dan humanis,” pungkasnya.

Penulis: Maria