KMKS Desak Askab PSSI Sambas Klarifikasi Soal Daftar Hitam Pemain

Sambas (Suara Kalbar) – Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) mendesak Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Sambas untuk segera memberikan klarifikasi terbuka terkait beredarnya daftar hitam (blacklist) terhadap enam pemain sepak bola lokal di Kabupaten Sambas.

Kebijakan tersebut dinilai sepihak dan tidak transparan karena melarang para pemain untuk berpartisipasi dalam berbagai turnamen antarkampung (tarkam) di wilayah setempat. Dampaknya, para pemain yang selama ini aktif berkompetisi di level lokal terhambat aktivitasnya.

Polemik ini mencuat setelah enam pemain dijatuhi sanksi atas permasalahan yang hingga kini belum pernah dijelaskan secara terbuka kepada publik. Daftar hitam itu disebut mulai beredar pasca bergulirnya Liga 4 Zona Kalimantan Barat.

Ketua Umum KMKS, Azwar Abu Bakar, menilai langkah Askab PSSI Sambas tidak proporsional dan mencederai prinsip keadilan dalam pembinaan olahraga. Menurutnya, federasi seharusnya menjadi pelindung dan pembina atlet, bukan mengeluarkan kebijakan yang merugikan pemain tanpa dasar yang jelas.

“Kami menilai ada kejanggalan serius dalam prosedur pemberian sanksi ini. Jika memang ada pelanggaran, seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang jelas, terbuka, dan adil. Pemain berhak mengetahui tuduhan yang dialamatkan kepada mereka serta diberikan ruang untuk membela diri,” tegas Azwar.

KMKS juga menilai kebijakan blacklist terhadap pemain dari ekosistem tarkam tanpa dasar aturan yang transparan merupakan bentuk ketidakadilan yang berpotensi menghambat perkembangan pemain lokal.

Pengurus KMKS, Hebin, turut menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak mencerminkan keberpihakan terhadap pemain. Ia meminta adanya kejelasan dan transparansi atas sanksi yang diberikan.

“Keputusan ini tidak adil bagi para pemain. Mereka seharusnya mendapatkan kejelasan atas sanksi yang diberikan. Harus ada transparansi dan ruang bagi pemain untuk mengetahui alasan serta memberikan pembelaan,” ujarnya.

Keputusan Askab PSSI Sambas ini memicu sorotan dari masyarakat dan pecinta sepak bola daerah. Gelombang protes pun bermunculan, bahkan diperkuat dengan petisi daring di platform Change.org bertajuk “GANTI KETUA ASKAB SAMBAS” sebagai bentuk ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan tersebut.

Melalui pernyataan resminya, KMKS menuntut Askab PSSI Sambas segera memberikan penjelasan kepada publik, membuka ruang dialog dengan para pemain terdampak, serta meninjau kembali kebijakan daftar hitam tersebut.

KMKS menegaskan akan terus mengawal permasalahan ini hingga ada klarifikasi resmi dari pihak Askab. Mereka juga memperingatkan bahwa gelombang protes masyarakat berpotensi semakin meluas jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS