PBB Bentuk Satgas untuk Selat Hormuz saat Konflik Timur Tengah Terus Berlanjut

Suara Kalbar – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengembangkan dan mengusulkan mekanisme teknis yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan di Selat Hormuz, seperti disampaikan juru bicara (jubir) sekjen PBB pada Jumat (27/3/2026).

“Saat konflik di Timur Tengah terus berlanjut dan berpotensi meningkat, gangguan pada perdagangan maritim melalui Selat Hormuz berisiko menciptakan efek domino yang berdampak terhadap kebutuhan kemanusiaan dan produksi pertanian dalam beberapa bulan mendatang,” kata jubir Stephane Dujarric dalam sebuah konferensi pers harian.

Dia mengatakan meskipun Guterres berkomitmen untuk melakukan segala upaya guna mencapai penyelesaian konflik yang komprehensif dan berkelanjutan, sekjen PBB menilai tindakan segera sangat penting untuk mengatasi tantangan maritim dan membentuk satgas guna mencari cara untuk melindungi pelayaran.

“Mekanisme baru untuk Selat Hormuz ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan pupuk, termasuk pergerakan bahan baku terkait,” ujar Dujarric. “Operasionalisasi mekanisme tersebut akan dilakukan melalui konsultasi erat dengan negara-negara anggota (PBB) terkait dengan menghormati sepenuhnya kedaulatan nasional dan kerangka hukum internasional yang berlaku.”

PBB pada Jumat mengatakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan pengiriman bantuan dari Dubai, salah satu pusat bantuan utamanya, mulai “kembali normal”.

Dujarric mengatakan ada kekhawatiran yang meningkat terkait semakin intensnya pertempuran antara Israel dan kelompok militan Hizbullah di Lebanon, sembari memperingatkan bahwa “model Gaza tidak boleh terulang di Lebanon”.

Jubir itu mengatakan lebih dari 1 juta orang, atau sekitar seperlima dari populasi Lebanon, telah mengungsi sejak konflik meningkat. Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) melaporkan rata-rata 19.000 anak mengungsi setiap hari.

Keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB juga memburuk. Pada Kamis (26/3), Pasukan Sementara PBB di Lebanon mencatat 1.325 pergerakan yang melintasi Garis Biru, dari selatan ke utara, yang merupakan angka tertinggi dalam beberapa pekan.

“Hizbullah harus berhenti melancarkan serangan ke Israel. Dan Israel harus menghentikan operasi militer serta serangannya di Lebanon, yang memberikan dampak sangat berat pada warga sipil,” ujar Dujarric.

Di Wilayah Palestina yang Diduduki, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA) mengatakan dua orang tewas di Tepi Barat, satu di antaranya tewas oleh pemukim Israel di dekat Betlehem, dan satu lagi oleh pasukan Israel di Kamp Qalandia, dekat Yerusalem.
OCHA mengatakan sejak awal eskalasi regional pada bulan lalu, lebih dari 150 serangan pemukim telah menimbulkan korban atau kerusakan properti di sekitar 90 komunitas.

Kantor tersebut mengatakan sejak Januari, serangan pemukim semacam itu dan pembatasan akses menyebabkan hampir 1.700 warga Palestina mengungsi. Dalam waktu kurang dari tiga bulan pada 2026, angka ini telah melampaui total pada 2025. Sejak 2023, 38 komunitas Palestina telah ditinggalkan oleh penduduknya.

Di Jalur Gaza, OCHA mengatakan respons bantuan terus dilakukan dalam skala besar meskipun ada pembatasan akses yang terus-menerus, gangguan rantai pasokan, dan serangan yang masih berlanjut.

Sumber: Xinhua

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS