Wabup Sintang Dorong Ekosistem Budidaya Jagung Berbasis Desa

Sintang (Suara Kalbar)- Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, memimpin Rapat Koordinasi Program Ketahanan Pangan Jagung Desa yang digelar di Pendopo Wakil Bupati Sintang, Selasa (27/1/2026). Rapat tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang.

Rakor dihadiri 14 camat se-Kabupaten Sintang, perwakilan Polres Sintang, Bulog Sintang, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Agenda utama pertemuan ini adalah merumuskan langkah strategis untuk memperluas areal tanam dan meningkatkan produksi jagung di Sintang dalam jangka menengah dan panjang.

Ronny menyebut, pengembangan jagung di Sintang selama ini masih menghadapi sejumlah kendala mendasar. Mulai dari ekosistem budi daya yang belum terbangun dengan baik, fluktuasi harga, persoalan distribusi hasil panen, hingga keterbatasan pengetahuan masyarakat dalam mengelola jagung secara berkelanjutan.

“Melalui rakor ini, kita mencoba memperbaiki persoalan-persoalan itu dan mencari solusi konkret. Budi daya jagung tidak bisa berdiri sendiri, harus ada ekosistem yang saling mendukung,” ujar Ronny.

Ia menjelaskan, biaya budi daya jagung relatif besar. Untuk satu hektare lahan, dibutuhkan anggaran sekitar Rp25–30 juta, mulai dari pembukaan lahan, pengadaan benih, pupuk, hingga proses panen.

Ronny mencontohkan praktik baik yang telah berjalan di Desa Mapan Jaya, Kecamatan Kayan Hulu. Di desa tersebut, jagung dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan terintegrasi dengan usaha peternakan ayam.

“Jagungnya digunakan langsung sebagai pakan ternak ayam. Artinya, hasil panen tidak keluar desa. Model seperti ini yang bisa kita kembangkan dan perluas,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Sintang, lanjut Ronny, akan mendorong budi daya jagung di seluruh desa dengan pendekatan inovatif dan kolaboratif. Desa didorong melakukan improvisasi sesuai potensi masing-masing wilayah agar tercipta siklus ekonomi yang sehat.

Salah satu opsi yang disarankan adalah menjalin kerja sama dengan peternak ayam skala menengah dan besar di sekitar desa. Jika persoalan distribusi menjadi hambatan, pemerintah daerah siap memberikan subsidi biaya transportasi hasil panen dari desa ke pusat kabupaten.

“Kalau semua desa bisa berinovasi, maka akan terbentuk siklus yang baik. Produksi jalan, distribusi jelas, dan petani tidak dirugikan,” ujar Ronny.

Ia juga menegaskan bahwa alokasi Dana Desa (ADD) wajib menyediakan anggaran sekitar Rp10–15 juta untuk program ketahanan pangan, yang diarahkan pada pengembangan jagung di masing-masing desa.

Selama ini, kebutuhan jagung sebagai pakan ternak di Kabupaten Sintang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Ke depan, Ronny berharap produksi lokal mampu mencukupi kebutuhan internal.

“Target kita jelas. Jagung untuk pakan ternak di Sintang tidak lagi harus didatangkan dari luar. Kita bisa produksi sendiri dari desa-desa,” tutupnya.