Tokoh Masyarakat Bengkayang Ajak Pemimpin Kalbar Perkuat Harmoni dan Etika Kepemimpinan

Bengkayang (Suara Kalbar)- Sejumlah tokoh masyarakat di Bengkayang, termasuk Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Monterado, Libertus Hansen, menyampaikan pandangan dan harapan terkait dinamika hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Mereka menilai isu yang berkembang perlu disikapi dengan bijaksana demi menjaga stabilitas dan kelancaran pelayanan publik di 14 kabupaten dan kota di Kalbar.

Libertus Hansen mengatakan bahwa munculnya video yang beredar belakangan ini sebaiknya menjadi pengingat bagi semua pihak untuk kembali memperkuat etika dan kemitraan dalam tata kelola pemerintahan. “Kami berharap praktik pemerintahan di Provinsi Kalbar selalu berpegang pada nilai musyawarah dan etika birokrasi,” ujarnya kepada sejumlah media di Bengkayang, Sabtu (6/12/2025).

Ia menanggapi pernyataan Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, yang menyebut dirinya tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan strategis oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan. Menurut Libertus, apabila hal tersebut benar terjadi, maka perlu ada langkah penyelarasan agar hubungan kerja kedua pemimpin kembali harmonis.

“Seorang pemimpin idealnya mengedepankan transparansi dan komunikasi yang baik. Pelibatan Wakil Gubernur dalam setiap musyawarah adalah bentuk etika kepemimpinan yang kolaboratif, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih matang dan akuntabel,” kata Libertus.

Ia menambahkan, kasus penempatan pejabat eselon II yang disebut tidak melalui koordinasi bersama sebaiknya dijadikan pelajaran penting. Menurutnya, masyarakat Kalbar menaruh harapan besar kepada kedua pimpinan daerah sebagai satu kesatuan yang solid dalam membawa perubahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Libertus memandang bahwa menjaga prinsip kolegialitas adalah kunci. Ia mengingatkan bahwa keputusan sepihak—terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik—hendaknya dihindari. “Setiap kebijakan, mulai dari penempatan sumber daya manusia hingga penetapan regulasi, harus dilandasi etika profesionalitas, keterbukaan, dan pelibatan semua unsur pimpinan,” tegasnya.

Tokoh masyarakat Bengkayang itu juga menekankan bahwa masyarakat berharap hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar dapat terus ditingkatkan melalui dialog dan musyawarah yang konstruktif. Kondisi pemerintahan yang harmonis, katanya, akan menciptakan suasana daerah yang kondusif dan berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat.

“Perbaiki dan kuatkan kembali hubungan yang sudah ada. Masyarakat Kalbar akan terus mengawal dan berharap kedua pemimpin dapat bekerja berdampingan untuk mewujudkan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota,” pungkasnya.

Penulis: Kurnadi