Pemprov Kalbar Gelar Rakor Evaluasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 2025

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Tahun 2025, Kamis (13/11/2025) bertempat di salah satu Hotel do Pontianak.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar,Harisson, dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Rakor diikuti oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar, Biro Pemerintahan Setda Provinsi, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan daerah secara lebih tertib, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Sekda Kalbar Harisson menyampaikan, urusan administrasi pemerintahan yang melibatkan Kepala Daerah dan DPRD semakin kompleks, sehingga membutuhkan ketelitian dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

“Rapat koordinasi ini memiliki arti penting dan strategis bagi kita semua. Urusan fasilitasi administrasi pemerintahan daerah—mulai dari pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, kompensasi dan pensiun pejabat yang berhenti sebelum lima tahun masa jabatan, proses PAW pimpinan dan anggota DPRD, hingga izin ke luar negeri bagi pejabat daerah—memerlukan perhatian serius,” jelasnya.

Ia menambahkan, beragam urusan tersebut kerap menjadi sorotan karena berkaitan dengan aspek hukum, administratif, serta dinamika politik yang tidak sederhana.

“Perbedaan interpretasi regulasi sering terjadi. Karena itu, kita harus berada dalam persepsi yang sama agar setiap keputusan administratif memiliki kepastian hukum,” ujarnya.

Ia menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota demi memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai aturan.

“Tujuannya untuk memastikan seluruh prosedur berlangsung transparan, tertib, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Harisson turut mendorong perangkat daerah untuk memperbarui pemahaman terhadap regulasi terbaru serta meningkatkan kapasitas aparatur agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan administrasi.

“Rakor ini tidak sekadar membahas masalah, tetapi menjadi wadah mencari solusi dan membangun pedoman yang lebih jelas untuk pelaksanaan tugas di masa mendatang,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Sekda Kalbar juga menyampaikan apresiasi kepada narasumber dari Kemendagri, yakni Yasoaro Zai dan Santo Yugo Priyono yang memberikan pemaparan dan penguatan terkait tata administrasi Kepala Daerah dan DPRD.

Penulis: Fadhil/r

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS