Pemprov Kalbar Siap Diperiksa BPK, Krisantus Tekankan Pentingnya Transparansi dan Respons Cepat

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menyatakan kesiapannya menghadapi pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalbar.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, saat memimpin Exit dan Entry Meeting bersama tim pemeriksa BPK di Ruang Rapat Tengkawang, Kantor Gubernur Kalbar, pada Rabu (15/10/2025).

Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Tim Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, John F. Rotinsulu beserta jajaran, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPK Perwakilan Kalimantan Barat atas kerja keras, dedikasi, serta profesionalisme dalam melaksanakan pemeriksaan, baik melalui telaah dokumen maupun pemeriksaan fisik di lapangan. Kami memandang kegiatan ini bukan sekadar proses evaluatif, melainkan momentum pembelajaran dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan,” ujar Krisantus.

Ia menekankan bahwa pemeriksaan yang akan dimulai pada pertengahan Oktober ini diharapkan dapat menjadi langkah pembenahan dan penguatan sistem, bukan sekadar pemenuhan kewajiban formal. Menurutnya, setiap rekomendasi dari BPK merupakan refleksi penting bagi peningkatan tata kelola keuangan daerah ke depan.

Krisantus juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk mengedepankan transparansi dan tanggap terhadap setiap permintaan data dari tim pemeriksa. Ia menegaskan agar setiap dokumen yang diserahkan telah diverifikasi dengan baik serta dihindari adanya keterlambatan.

Selain itu, bagi perangkat daerah yang menjadi lokasi pemeriksaan, seluruh fasilitas pendukung seperti ruang kerja, akses data, dan administrasi harus disiapkan secara optimal. Pendampingan di lapangan juga diharapkan berjalan lancar dengan dukungan penuh dari sisi informasi, dokumen, maupun teknis.

“Saya percaya, kerjasama yang solid antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan BPK Perwakilan Kalimantan Barat akan semakin memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan,” jelas Krisantus.

Melalui sinergi yang kuat antara Pemprov Kalbar dan BPK, Krisantus optimistis tata kelola pemerintahan daerah akan semakin akuntabel dan berintegritas.

Ia pun meminta agar setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dijadikan prioritas untuk segera ditindaklanjuti demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan.

Penulis: Maria