SUARAKALBAR.CO.ID
Beranda Kalbar BPK RI Awali Pemeriksaan, Pemprov Kalbar Komitmen Dukung Transparansi

BPK RI Awali Pemeriksaan, Pemprov Kalbar Komitmen Dukung Transparansi

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson memimpin rapat Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat di Ruang Rapat Tengkawang, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (25/8/2025). SUARAKALBAR.CO.ID/HO-Adpim

Pontianak (Suara Kalbar) – Tepat pukul 13.30 WIB, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson memimpin rapat Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat di Ruang Rapat Tengkawang, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (25/8/2025).

Rapat dihadiri jajaran auditor BPK RI Perwakilan Kalbar serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalbar. Pertemuan ini menjadi langkah awal pelaksanaan pemeriksaan tematik terkait lingkungan hidup yang akan berlangsung selama 20 hari, mulai 25 Agustus hingga 19 September 2025.

Pemeriksaan kepatuhan pendahuluan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini akan difokuskan pada enam OPD, yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kalbar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalbar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kalbar.

Dalam arahannya, Sekda Harisson menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan ini. Menurutnya, kegiatan yang dilakukan BPK RI merupakan upaya penting untuk memperkuat kualitas tata kelola lingkungan hidup di Kalbar.

“Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kalbar ini merupakan bagian dari komitmen kita bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Pemerintah Provinsi Kalbar menyambut baik proses pemeriksaan ini dan kami akan mendukung penuh agar pelaksanaannya berjalan lancar,” ujar Harisson.

Ia menegaskan bahwa isu lingkungan hidup saat ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah.

“Kami menyadari bahwa tantangan pengelolaan lingkungan hidup semakin kompleks. Mulai dari persoalan alih fungsi lahan, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, hingga pemanfaatan sumber daya alam yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, hasil pemeriksaan ini akan menjadi cermin untuk memperbaiki sekaligus memperkuat kebijakan yang lebih berpihak pada kelestarian lingkungan,” tambahnya.

Harisson juga mengingatkan seluruh OPD terkait agar memberikan data dan informasi secara terbuka serta bersinergi dengan tim pemeriksa.

“Saya minta kepada OPD yang menjadi objek pemeriksaan agar berkoordinasi secara intensif, menyiapkan dokumen yang diperlukan, dan terbuka dalam memberikan penjelasan. Pemeriksaan ini jangan dianggap sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk memperbaiki kinerja, menutup kelemahan, serta memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tegas Harisson.

Ia menutup dengan harapan agar hasil pemeriksaan nantinya dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat.

“Kami yakin, dengan adanya pemeriksaan ini, akan ada masukan-masukan yang bersifat membangun. Hal itu tentu akan membantu Pemerintah Provinsi Kalbar dalam merumuskan kebijakan dan program kerja yang lebih efektif, terutama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat,” tutupnya.

Sementara itu dari BPK RI Perwakilan Kalbar, Ganesa Kusbandana, selaku Pengendali Teknis Tim Pemeriksa menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan bukanlah untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pemeriksaan ini kami lakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah daerah benar-benar mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup. Sehingga kinerja pemerintah daerah semakin baik dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ganesa juga berharap adanya kerja sama penuh dari OPD yang menjadi objek pemeriksaan.

“Kami berharap semua pihak yang terkait dapat bersinergi, kooperatif, dan transparan. Dengan begitu, hasil pemeriksaan bisa lebih komprehensif, obyektif, serta memberikan nilai tambah bagi peningkatan tata kelola pemerintahan daerah,” tutupnya.

Penulis: Lidia/r

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya

Join now
Komentar
Bagikan:

Iklan