MPR RI Serap Aspirasi apakah Sultan Hamid II Pahlawan Nasional

Seminar Visial & Webinar.

Pontianak (Suara Kalbar)- Dua hari lagi seminar nasional plus webinar nasional MPR RI menyerap aspirasi WNI dalam rangka pengusulan Sultan Hamid II Pahlawan Nasional.

Akan tampil sebagai narasumber MPR RI asal Fraksi Nasdem adalah H Syarief Abdullah Alkadrie, SH, MH, Charles Meikyansyah, S.Sos, M.I.Kom dan Yessi, SE (putri Bupati Melawi–anggota DPR-MPR termuda). Ketiganya akan menyerap aspirasi lokal Kalbar dan Nusantara via webinar nasional untuk dibawa ke badan kajian serta perjuangan legislasi. Legislator atau wakil rakyat akan berhak memanggil Presiden atau Menteri Sosial serta Menhan dalam rangka kenegaraan sesuai amanah undang-undang.

Pada sesi kedua, inti dari penelitian ilmiah mengenai kesejarahan Sultan Hamid yang paling kelam menurut publik masa kini. Yakni kasus pidana yang melilitnya sebagai bersekongkol dengan Westerling dalam peristiwa Angkatan Perang ratu Adil (APRA). Untuk ini akan tampil peneliti atas kasus pidana yang dililitkan ke tubuh Hamid, dikupas dari putusan Mahkamah Agung yang jarang diulas buku-buku sejarah Indonesia.

Padahal fakta-fakta hukum ketata-negaraan “jelas buas” di sana. Kemudian ada penulis buku tiga kali cetak ulang di Kanisius, berjudul Sejarah yang Hilang. Sang penulis, Mahendra Petrus, SS, MH adalah ahli dokumen dinas dan lambang negara dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Ia akan kupas secara detail soal Westerling yang dikajinya dari persepsi mata Indonesia dan Belanda.

Di sesi ketiga adalah sesi masukan para pakar yang trending topik di media massa Indonesia. Yakni Dr Anhar Gonggong, Prof Dr AM Hendropriyono, Prof Meutia Hatta, Prof Dr Djoko Suryo (UGM), dan Presiden Asosiasi Guru Sejarah Seluruh Indonesia (AGSI), Dr Sumardiansyah Perdana Kusuma. Ini ibarat “kita duduk bersila” membedah sejarah kelam 1945-1950 yang jarang diungkap buku-buku sejarah NKRI. Acara akan dibuka Gubernur Kalbar H Sutarmidji, SH, M.Hum sekaligus keynote speaker. Gubernur adalah wakil presiden di provinsi Kalbar sesuai UU pemerintahan daerah bahwa pemerintah provinsi adalah wakil pemerintah pusat di daerah.

Peserta webinar dibuka untuk seluruh Indonesia. Alamat pendaftaran tertera di poster kegiatan. Yakni link registrasi u dapat ikut webinarnya: https://forms.gle/dRLzibSjw83T3xrv7 dan atau https://bit.ly/WebinarSultanHamidII. *

Rilis