Lagi-lagi Banjir Melanda Ada Apa dengan Negara?

Oleh: Sari Purnawati

BANJIR di sejumlah wilayah kembali terjadi lagi. Genangan air setinggi 60 cm di kabupaten kubu raya, jl trans kalimantan km 39 dan km 40 , di desa teluk bakung kecamatan sungai ambawang, jalur ini menghubungkan antar provinsi, kabupaten, hingga negara.

Disamping itu banjir mengakibatkan resiko kecelakaan bagi pengendara, maka polres kubu raya lalu lintas pada rabu 5/3/2025 malam sekitar pukul 21.30 WIB, harus turun tangan dengan adanya banjir ini. Pihak kepolisian polres kubu raya mendirikan pos di lokasi untuk memantau dan memastikan keselamatan pengguna jalan hingga 24 jam, ujar AKP samidi melalui kasubsi penmas Aiptu Ade. Selain itu menutup lubang di jalan akibat genangan air yang berbahaya bagi pengendara, juga melakukan pengamatan di lokasi agar tidak terjadi kecelakaan, untuk memantau naik turunnya debit air agar pengendara tidak melintas jika kondisinya tidak memungkinkan, kata ade menjelaskan pada hari kamis 6/3/2025

Begitu pula kemacetan tidak terhindarkan diperkirakan antrean kendaraan mencapai 6-7 km, diakibatkan genangan air yang memperlambat laju kendaraan petugas kepolisian memberikan imbauan kepada pengendara agar tetap berhati-hati dan juga pengendara lebih waspada dan tidak gegabah menerobos genangan air serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama, imbuh Ade (delikcom.com/6/3/2025)

Hal serupa juga melanda kawasan jakarta, bogor, Depok, tangerang, dan bekasi (Jabodetabek) sejak ahad hingga kamis, 2-6 Maret 2025. Banjir di Jakarta merendam 122 Rukun Tetangga (RT) di bekasi, terdapat 20 titik banjir yang tersebar di tujuh kecamatan dan akibatnya ribuan rumah, jalan, rumah sakit, dan mal terendam banjir.

Masalah banjir hingga hari ini belum terselesaikan, namun akar masalah adalah kebijakan pembangunan kapitalistik yang mengabaikan lingkungan , di sistem kapitalisme berorientasi pada materi semata, sehingga APBN untuk masalah ini berasal dari hutang dan pajak.

Berbeda jika di sistem islam, di dalam negara islam rakyat tidak terbebani dengan pajak, negara juga menjamin tersedianya dana untuk menanggulangi bencana banjir. Karena negara adalah pelindung dan pengurus bagi rakyatnya. Berapapun dana untuk bencana banjir. Negara siap memenuhinya, sumber pemasukan negara bukan dari hutang dan pajak, melainkan dari baitul mal terdapat pos khusus untuk keperluan bencana alam, bencana banjir dan lain-lain. Jika suatu proyek pembangunan bertentangan dengan aturan Allah, atau berdampak pada terzalimnya hamba Allah, maka pembangunan tidak boleh dilanjutkan. Masalah banjir yang terus menerus, dampak dari kapitalis yang hanya mengejar materi berdasarkan asas manfaat.

Adapun belanja negara terdapat seksi urusan darurat dari harta kepemilikan umum, jika tidak mencukupi biayanya diambil secara sukarela kepada kaum Muslim. Untuk kepentingan rakyat, negara menyediakan secara langsung dari pos penerimaan yang ada, sehingga kebutuhan rakyat terpenuhi dan sejahtera dalam naungan negara islam, keamanan pun juga dapat dirasakan. Bukan hanya kaum Muslim, selain islam juga hidup berdampingan dengan rukun dengan damai. Wallahu a’lam

*Penulis adalah Aktivis Muslimah Kalimantan Barat

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS