Prioritaskan Investor Nasional, Jokowi Rem Investor Asing di IKN

Jakarta (Suara Kalbar)- Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo telah memperlambat masuknya investor asing yang berminat untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Keputusan tersebut diambil karena ada terlalu banyak investor asing yang berminat, dan pemerintah ingin memberikan prioritas kepada investor nasional.

Otorita IKN mengklarifikasi bahwa pemerintah selalu memberikan prioritas kepada investor nasional ketika berinvestasi di IKN. Pada beberapa bulan sebelumnya, sekitar 130 investor dari Singapura telah melakukan kunjungan dan peninjauan langsung ke IKN, diikuti oleh investor dari negara seperti Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Persatuan Emirat Arab yang juga berminat berinvestasi.

“Tapi kami memang rem dulu. Saya sampaikan ke Kepala Otorita IKN, rem untuk yang dari luar, berikan kesempatan, kalau bisa digabungkan dengan dari dalam sehingga zona-zona yang sudah direncanakan, semuanya akan terisi,” kata Presiden Jokowi melansir dari ANTARA, Senin(6/11/2023).

Hal itu dikatakan Presiden saat memimpin peletakan batu pertama proyek superblok bernama ‘Pakuwon Nusantara’ di lahan campuran (mixed use land) IKN, bersama Otorita IKN dan PT Pakuwon Jati Tbk, melalui entitas PT Pakuwon Nusantara Abadi (PNA).

Peletakan batu pertama ini dilakukan pada Rabu (1/11/2023) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, dengan nilai investasi sebesar Rp5 triliun.

Pakuwon Nusantara merupakan salah satu investor dari rangkaian peletakan batu pertama yang dilaksanakan pada 1-2 November 2023, dengan total investasi kali ini saja sebesar Rp12 triliun.

“Saya senang, ini PT Pakuwon sudah mendahului membangun. Saya sangat menghargai, mengapresiasi dan kita harapkan ini akan memberikan gelombang lain bagi investor nasional,” ujarnya.

Sementara Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan bahwa dengan adanya peletakan batu pertama oleh PT Pakuwon, menjadi bukti dari atensi investasi yang besar untuk pembangunan IKN.

Hingga saat ini terdapat lebih dari 300 Letter of Intent (LoI) yang menyatakan minat untuk turut membangun IKN, sehingga hal ini dinilainya sangat luar biasa.

“Seperti yang menjadi arahan Bapak Presiden, swasta akan mengikuti, kita lihat hasilnya sekarang, swasta sudah mulai masuk,” kata Bambang.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS