SUARAKALBAR.CO.ID
Beranda Daerah Pontianak Pemkot Pontianak Ajukan Empat Ranperda, Mulai dari Transportasi hingga Penyertaan Modal Perumda

Pemkot Pontianak Ajukan Empat Ranperda, Mulai dari Transportasi hingga Penyertaan Modal Perumda

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat menyampaikan penjelasan umum dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (16/11/2026). SUARAKALBAR.CO.ID/Istimewa

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Kota Pontianak. Usulan tersebut mencakup penyesuaian aturan kelembagaan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan transportasi, hingga penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bilang, pengajuan empat Ranperda tersebut merupakan langkah pemerintah daerah untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Upaya ini sekaligus ditujukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Empat rancangan peraturan daerah ini kami ajukan dengan harapan pembahasannya dapat berjalan lancar sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya saat menyampaikan penjelasan umum dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (16/11/2026).

Ranperda pertama mengatur pencabutan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pencabutan kedua regulasi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, pembentukan dan pengelolaan kelembagaan masyarakat diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih sesuai.

Ranperda kedua berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah. Edi menjelaskan, penyempurnaan regulasi diperlukan menyusul perubahan ketentuan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Selain itu, penyesuaian juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 yang mengubah ketentuan sebelumnya tentang pengelolaan barang milik daerah.

“Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah,” katanya.

Selanjutnya, Ranperda ketiga mengatur penyelenggaraan transportasi di Kota Pontianak. Menurut Edi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengembangan jaringan transportasi, manajemen dan rekayasa lalu lintas, fasilitasi angkutan umum, hingga pengawasan operasional transportasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia menilai, karakteristik geografis Pontianak yang memiliki jaringan sungai perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan aturan transportasi. Karena itu, sistem transportasi kota tidak cukup hanya mengatur jalur darat, tetapi juga perlu mengakomodasi transportasi sungai secara terintegrasi.

“Pontianak memiliki sungai sebagai salah satu sarana transportasi penting. Karena itu diperlukan pengaturan yang mencakup transportasi darat dan sungai secara terintegrasi,” jelas Edi.

Melalui regulasi tersebut, Pemkot Pontianak berharap konektivitas antarwilayah semakin baik, mobilitas masyarakat lebih lancar, serta distribusi orang dan barang dapat berjalan lebih efektif. Pengaturan ini juga diharapkan meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna transportasi.

Sementara itu, Ranperda keempat membahas penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

Edi menerangkan, penyertaan modal daerah menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat badan usaha milik daerah (BUMD). Langkah tersebut juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, modal BUMD dapat bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerah melalui APBD maupun sumber lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Edi berharap pembahasan keempat Ranperda bersama DPRD Kota Pontianak dapat berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah serta kepentingan masyarakat.

“Semoga seluruh proses pembahasan dapat berjalan lancar dan sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.

Penulis: Diko Eno

Komentar
Bagikan:

Iklan

Play